Berita

Share :

Kompas.com, 13 Oktober 2008


PPnBM Tiga Produk Elektronik Nol Persen

Amankan Pasar Domestik dan Terapkan SNI Wajib

Penurunan PPnBM tersebut disampaikan Direktur Jenderal Industri Alat Transportasi dan Telematika Departemen Perindustrian Budhi Darmadi, Jumat (10/10) di Jakarta.

Keputusan itu ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.011/2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 620/PMK.03/2004 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah, selain Kendaraan Bermotor yang Dikenakan PPnBM. PMK ini ditandatangani 7 Oktober 2008.

PPnBM untuk televisi ukuran 21-29 inci dan mesin cuci kapasitas 6-10 kilogram diturunkan dari 10 persen menjadi nol persen. PPnBM kamera digital dengan harga jual maksimum Rp 2 juta ditetapkan nol persen, sedangkan yang harga jualnya lebih dari Rp 2 juta tetap dikenai PPnBM 10 persen.

Ketiga produk elektronik itu dinilai sudah tidak lagi termasuk dalam golongan barang mewah.

PMK bea masuk

Selain PPnBM, Menteri Keuangan juga menerbitkan PMK Nomor 141/PMK.011/2008 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Pembuatan Komponen Elektronika untuk tahun anggaran 2008. Ada 146 bahan baku yang termasuk dalam PMK tersebut.

”Pasar dunia produk elektronik cukup besar dan menjanjikan. Peningkatannya rata-rata 15 persen per tahun. Jumlah penduduk Indonesia yang besar menjadi pasar yang sangat potensial,” kata Budhi menjelaskan latar belakang terbitnya PMK No 141/PMK.011/2008 itu.

Menurut Budhi, sejak 2005 Depperin telah mengajukan 17 produk untuk diturunkan PPnBM-nya. Namun, hanya tiga produk yang diturunkan PPnBM-nya.

Gabungan Elektronika (Gabel) memperkirakan permintaan produk televisi per tahun mencapai 3,2 juta unit, lemari es 1,5 juta unit, mesin cuci 400.000 unit, VCD/DVD/video cassette recorder 2 juta unit, dan mini compo 500.000 unit.

Potensi pasar dalam negeri untuk produk elektronik diperkirakan Rp 30 triliun per tahun.

Amankan pasar

Menanggapi kebijakan penurunan PPnBM tersebut, Presiden Komisaris Panasonic Gobel Rachmat Gobel menyatakan, industri elektronik masih mengharapkan pemerintah dapat mengamankan pasar dalam negeri.

Langkah itu, menurut Rachmat, diperlukan agar industri elektronik domestik tidak terganggu. ”Dalam jangka pendek, khususnya mengantisipasi dampak krisis keuangan AS yang bisa menyebabkan dumping, pemerintah harus cepat tanggap dalam mengamankan pasar dalam negeri dari penyelundupan dan barang palsu,” kata Rachmat.

Menurut Rachmat, krisis global yang kini melanda dunia dapat menjadi peluang bagi Indonesia untuk membangun industri nasional. Bukan hanya industri elektronik.

Rachmat berpendapat, saatnya pemerintah mewajibkan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk industri dalam negeri. ”Pemerintah harus segera membuat target penerapan SNI wajib,” katanya. (OSA)

show all Berita

Others Berita


1.

PENGGELAPAN PAJAK, Deutsche Bank dan Barclays Terlibat
Harian Kompas, 24 Juli 2014

WASHINGTON DC, SELASA — Senat Amerika Serikat menemukan lagi penipuan baru yang dilakukan Deutsche Bank dan Barclays Bank. Hasil penelitian setahun terakhir ...

2.

Kemenhut Optimis Target PNBP Tahun Ini Tercapai
bisnis.com, 23 Juli 2014

Bisnis.com, JAKARTA--Kementerian Kehutanan mengklaim bisa memenuhi target penerimaan negara yang dibebankan until sektor kehutanan sebesar Rp3,1 triliun pada tahun ini. Sekjen ...

3.

Hadapi MEA, Iperindo Minta PPN Dihapus
Harian Kontan, 22 Juli 2014

JAKARTA. Asosiasi galangan kapal yang tergabung dalam Indonesia Ship Building and Offshore Association (Iperindo) mendesak pemerintah menghapus pajak pertambahan nilai (PPN) dan ...

4.

Insentif Pajak Ekspor Minim
Harian Kompas, 21 Juli 2014

BANDUNG, KOMPAS — Kinerja ekspor produk-produk industri dari Indonesia selama ini kalah dibandingkan produk industri dari negara pesaing seperti Tiongkok dan Vietnam. ...

5.

Awal Juli, Penerimaan Pajak Rp 472,44 Triliun
Harian Kontan, 18 Juli 2014

JAKARTA. Kinerja realisasi penerimaan pajak masih jauh dari target. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP), per 8 Juli 2014, realisasi penerimaan pajak ...

show all Berita