Berita

Share :

Kompas.com, 13 Oktober 2008


PPnBM Tiga Produk Elektronik Nol Persen

Amankan Pasar Domestik dan Terapkan SNI Wajib

Penurunan PPnBM tersebut disampaikan Direktur Jenderal Industri Alat Transportasi dan Telematika Departemen Perindustrian Budhi Darmadi, Jumat (10/10) di Jakarta.

Keputusan itu ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.011/2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 620/PMK.03/2004 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah, selain Kendaraan Bermotor yang Dikenakan PPnBM. PMK ini ditandatangani 7 Oktober 2008.

PPnBM untuk televisi ukuran 21-29 inci dan mesin cuci kapasitas 6-10 kilogram diturunkan dari 10 persen menjadi nol persen. PPnBM kamera digital dengan harga jual maksimum Rp 2 juta ditetapkan nol persen, sedangkan yang harga jualnya lebih dari Rp 2 juta tetap dikenai PPnBM 10 persen.

Ketiga produk elektronik itu dinilai sudah tidak lagi termasuk dalam golongan barang mewah.

PMK bea masuk

Selain PPnBM, Menteri Keuangan juga menerbitkan PMK Nomor 141/PMK.011/2008 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Pembuatan Komponen Elektronika untuk tahun anggaran 2008. Ada 146 bahan baku yang termasuk dalam PMK tersebut.

”Pasar dunia produk elektronik cukup besar dan menjanjikan. Peningkatannya rata-rata 15 persen per tahun. Jumlah penduduk Indonesia yang besar menjadi pasar yang sangat potensial,” kata Budhi menjelaskan latar belakang terbitnya PMK No 141/PMK.011/2008 itu.

Menurut Budhi, sejak 2005 Depperin telah mengajukan 17 produk untuk diturunkan PPnBM-nya. Namun, hanya tiga produk yang diturunkan PPnBM-nya.

Gabungan Elektronika (Gabel) memperkirakan permintaan produk televisi per tahun mencapai 3,2 juta unit, lemari es 1,5 juta unit, mesin cuci 400.000 unit, VCD/DVD/video cassette recorder 2 juta unit, dan mini compo 500.000 unit.

Potensi pasar dalam negeri untuk produk elektronik diperkirakan Rp 30 triliun per tahun.

Amankan pasar

Menanggapi kebijakan penurunan PPnBM tersebut, Presiden Komisaris Panasonic Gobel Rachmat Gobel menyatakan, industri elektronik masih mengharapkan pemerintah dapat mengamankan pasar dalam negeri.

Langkah itu, menurut Rachmat, diperlukan agar industri elektronik domestik tidak terganggu. ”Dalam jangka pendek, khususnya mengantisipasi dampak krisis keuangan AS yang bisa menyebabkan dumping, pemerintah harus cepat tanggap dalam mengamankan pasar dalam negeri dari penyelundupan dan barang palsu,” kata Rachmat.

Menurut Rachmat, krisis global yang kini melanda dunia dapat menjadi peluang bagi Indonesia untuk membangun industri nasional. Bukan hanya industri elektronik.

Rachmat berpendapat, saatnya pemerintah mewajibkan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk industri dalam negeri. ”Pemerintah harus segera membuat target penerapan SNI wajib,” katanya. (OSA)

show all Berita

Others Berita


1.

Insentif Pajak bagi Investor
Harian Kompas, 17 April 2014

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menjanjikan insentif berupa pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan (tax holiday) agar investor tertarik membangun kilang ...

2.

Pajak e-Commerce Tunggu Kesepakatan Internasional
Harian Kontan, 16 April 2014

JAKARTA. Rencana pemerintah memungut pajak atas transaksi jual beli online sulit terealisasi dalam waktu dekat ini. Paling cepat, kebijakan itu baru berjalan ...

3.

Pajak Naik, Harga Mobil Mewah Melaju
Harian Kontan, 16 April 2014

JAKARTA. Anda yang hendak membeli mobil di atas 3.000 cc, bersiap merogoh kocek lebih dalam. Mulai 19 April , harga mobil impian ...

4.

Pemerintah Kenakan Pajak dan Denda Jual Beli Online
Harian Kontan, 15 April 2014

JAKARTA. Pemerintah mentargetkan untuk bisa menyelesaikan peraturan pemerintah (PP) tentang e-commerce. Aturan jual beli online ini dianggap penting karena transaksinya meningkat pesat ...

5.

BKPM Pesimistis PPnBM Ponsel Bisa Kerek Investasi
Harian Kontan, 15 April 2014

JAKARTA. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Mahendra Siregar pesimistis rencana pengenaan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) telepon selular (ponsel) bisa ...

show all Berita