Berita

Share :

Kompas.com, 13 Oktober 2008


PPnBM Tiga Produk Elektronik Nol Persen

Amankan Pasar Domestik dan Terapkan SNI Wajib

Penurunan PPnBM tersebut disampaikan Direktur Jenderal Industri Alat Transportasi dan Telematika Departemen Perindustrian Budhi Darmadi, Jumat (10/10) di Jakarta.

Keputusan itu ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.011/2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 620/PMK.03/2004 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah, selain Kendaraan Bermotor yang Dikenakan PPnBM. PMK ini ditandatangani 7 Oktober 2008.

PPnBM untuk televisi ukuran 21-29 inci dan mesin cuci kapasitas 6-10 kilogram diturunkan dari 10 persen menjadi nol persen. PPnBM kamera digital dengan harga jual maksimum Rp 2 juta ditetapkan nol persen, sedangkan yang harga jualnya lebih dari Rp 2 juta tetap dikenai PPnBM 10 persen.

Ketiga produk elektronik itu dinilai sudah tidak lagi termasuk dalam golongan barang mewah.

PMK bea masuk

Selain PPnBM, Menteri Keuangan juga menerbitkan PMK Nomor 141/PMK.011/2008 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Pembuatan Komponen Elektronika untuk tahun anggaran 2008. Ada 146 bahan baku yang termasuk dalam PMK tersebut.

”Pasar dunia produk elektronik cukup besar dan menjanjikan. Peningkatannya rata-rata 15 persen per tahun. Jumlah penduduk Indonesia yang besar menjadi pasar yang sangat potensial,” kata Budhi menjelaskan latar belakang terbitnya PMK No 141/PMK.011/2008 itu.

Menurut Budhi, sejak 2005 Depperin telah mengajukan 17 produk untuk diturunkan PPnBM-nya. Namun, hanya tiga produk yang diturunkan PPnBM-nya.

Gabungan Elektronika (Gabel) memperkirakan permintaan produk televisi per tahun mencapai 3,2 juta unit, lemari es 1,5 juta unit, mesin cuci 400.000 unit, VCD/DVD/video cassette recorder 2 juta unit, dan mini compo 500.000 unit.

Potensi pasar dalam negeri untuk produk elektronik diperkirakan Rp 30 triliun per tahun.

Amankan pasar

Menanggapi kebijakan penurunan PPnBM tersebut, Presiden Komisaris Panasonic Gobel Rachmat Gobel menyatakan, industri elektronik masih mengharapkan pemerintah dapat mengamankan pasar dalam negeri.

Langkah itu, menurut Rachmat, diperlukan agar industri elektronik domestik tidak terganggu. ”Dalam jangka pendek, khususnya mengantisipasi dampak krisis keuangan AS yang bisa menyebabkan dumping, pemerintah harus cepat tanggap dalam mengamankan pasar dalam negeri dari penyelundupan dan barang palsu,” kata Rachmat.

Menurut Rachmat, krisis global yang kini melanda dunia dapat menjadi peluang bagi Indonesia untuk membangun industri nasional. Bukan hanya industri elektronik.

Rachmat berpendapat, saatnya pemerintah mewajibkan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk industri dalam negeri. ”Pemerintah harus segera membuat target penerapan SNI wajib,” katanya. (OSA)

show all Berita

Others Berita


1.

TDL Naik, Pemkot Solo Nunggak Pajak PJU lagi
republika.co.id, 2 September 2014

REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Pemerintah Kota (Pemkot) Solo mutar otak lagi, untuk melakukan efisiensi penggunaan listrik. Langkah ini harus dilakukan guna menghadapi kenaikkan TDL ...

2.

Optimalisasi Penerimaan Pajak
jpnn.com, 2 September 2014

JAKARTA - Tim Transisi masih berupaya untuk mengambil jalan terjal dalam memperbaiki kondisi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2015. Bukan dengan ...

3.

Dispenda Coreti Reklame yang Tidak Bayar Pajak
analisadaily.com, 2 September 2014

Medan, (Analisa). Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Medan mengambil tindakan tegas dengan mencoret reklame jenis melekat/ poster/stiker yang melekat di sejumlah lokasi ...

4.

Penunggak Pajak Dipersulit Beli BBM
Harian Kompas, 1 September 2014

MANADO, KOMPAS — Penunggak pajak kendaraan bermotor di Sulawesi Utara dipersulit untuk mengisi bahan bakar minyak kendaraannya di stasiun pengisian bahan bakar ...

5.

Ups, Oknum Bendaharawan di Gorontalo Gelapkan Pajak!
Bisnis.com, 1 September 2014

Bisnis.com, MANADO—Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara (Suluttenggomalut) bekerjasama dengan Kepolisian Daerah Gorontalo dan Kejaksaan ...

show all Berita