Berita

  • 26 Sept 2008
  • Warta Kota

Telat Bayar Pajak Tidak Didenda

Tanahabang. Dispensasi pembayaran pajak terkait libur Lebaran hanya diberikan kepada wajib pajak (WP) yang akan membayar pajak kendaraan bermotor (PKB). WP yang membayar pajak hotel dan restoran serta pajak hiburan tetap dikenai denda bila terlambat.

Hal itu dikatakan Kepala Subdis Peraturan dan Perundang-undangan serta Penyuluhan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) DKI Heru Wibisono kepada Warta Kota, Kamis (25/9).

”Tidak semua wajib pajak dapat dispensasi terkait cuti bersama Lebaran. Mereka yang akan membayar pajak restoran, hotel, dan hiburan itu setiap bulan paling lambat kan tanggal 15,” ujar Heru. Karena itu, WP ini tidak terkait langsung dengan cuti bersama yang jatuh pada tanggal 29-30 September dan 3 Oktober.

Seperti diketahui, berdasarkan Surat Edaran Gubernur DKI No 3/SE/2008 tertanggal 6 Februari 2008, pegawai di lingkungan Pemprov DKI diberi cuti bersama terkait Lebaran 1429 H selama tiga hari, yaitu 29-30 September dan 3 Oktober.

Menindaklanjuti SE gubernur itu, Kepala Dispenda DKI Reynalda Madjid pun mengeluarkan SE No 50/SE/2008 perihal Pembayaran Pajak Pada Hari Libur Hari Raya Idul Fitri 1429 H. Dalam SE itu disebutkan bahwa libur Lebaran berlangsung 29 September-3 Oktober 2008.

”Kami mengimbau agar wajib pajak membayar pajak sebelum hari libur tersebut,” ujar Reynalda. Tetapi, bagi WP yang jatuh tempo pembayarannya 29 September-3 Oktober tidak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda keterlambatan.

Menurut Reynalda, kantor samsat di setiap wilayah akan buka seperti biasa pada Sabtu, 4 Oktober 2008. Pada hari-hari biasa, kantor pembayaran PKB itu hari Sabtu tetap buka meski hanya setengah hari.

Ditanya tentang besaran denda yang akan dikenakan terhadap WP yang telat membayar pajak, Heru mengatakan, ”Besarnya denda setiap bulan adalah 2 persen dari total pajak yang harus dibayar. Sebanyak-banyaknya denda adalah 24 bulan.”

Dengan demikian, bila WP terlambat satu hari dendanya sama besar dengan terlambat 30 hari. Apabila keterlambatan lebih dari dua tahun, maka dendanya maksimal tetap 24 bulan. Denda ini berlaku bagi WP yang membayar pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, dan PKB.
  • 26 Sept 2008
  • Warta Kota