Berita

Share :

Harian Kontan, 8 September 2008


Perusahaan Wajib Serahkan Bukti Pembayaran Pajak Karyawannya

PEMBAYARAN PAJAK KARYAWAN

JAKARTA. Mulai tahun depan, pemerintah mewajibkan setiap perusahaan mengembalikan bukti pembayaran pajak penghasilan (PPh) milik karyawannya. Alasannya, bukti pembayaran pajak tersebut merupakan hak karyawan yang gaji pokoknya telah dipotong.

Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution mengatakan, kewajiban ini akan diatur dalam peraturan pemerintah. saat ini, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak sedang merancang aturan tersebut.

Lewat peraturan pemerintah ini, pemerintah ingin menegaskan bahwa kewenangan perusahaan maupun bagian keuangan instansi pemerintah hanya sebatas membayarkan gaji karyawan sesuai aturan yang berlaku.

"Dulu memang Ditjen Pajak menganggap kalau sudah membayar PPh 21, karyawan tidak usaha punya NPWP. Tapi setelah kami melihat di negara lain, pemerintah bisa membuat analisis yang cermat tentang potensi penerimaan dengan adanya NPWP,"kata Darmin.

Darmin berharap pengembalian bukti pemotongan gaji bagi pembayaran pajak ini bisa mendorong karyawan perusahaan memiliki NPWP. Dia juga optimistis kebijakan ini akan mendongkrak penerimaan pajak. Apalagi, mulai tahun depan, Ditjen Pajak akan menerapkan aturan mengenai pengenaan tarif pajak yang lebih besar bagi wajib pajak yang belum mengantongi NPWP.

Sekadar informasi, perusahaan memang wajib memotong gaji pokok karyawan atas PPh 21. Ini adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, honor atawa honorarium, upah, tunjangan dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jasa, jabatan dan kegiatan.

Objek PPh 21 ini adalah pegawai tetap, penerima honor, penerima upah, tenaga lepas seperti seniman, penceramah, pengelola proyek, peserta perlombaan, olahragawan, pemberi jasa, petugas dinas luar asuransi.

Demikian juga dengan penerima pensiun, mantan pegawai, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima Tabungan Hari Tua alias Jaminan Hari Tua. Tenaga ahli seperti pengacara, arsitek, notaris, konsultan, akuntan atau dokter juga kena pajak ini.

Sejatinya, tanpa aturan baru inipun, seorang karyawan berhak meminta bukti penyetoran PPh yang telah dibayarkan oleh perusahaan dari pemotongan gajinya. Karyawan bisa menggunakan bukti pembayaran pajak itu untuk mengisi surat pemberitahuan (SPT) tahunannya. Namun, selama ini banyak perusahaan yang tak menyampaikan bukti pembayaran pajak kepada karyawannya.

Ditjen Pajak sendiri memastikan tak akan membocorkan data dan keterangan yang disampaikan wajib pajak. "Data dan keterangan wajib pajak akan dijaga kerahasiaannya, jadi tidak perlu takut,"kata Darmin.

Martina Prianti

show all Berita

Others Berita


1.

Target Belum Tercapai, DKI Perpanjang Waktu Pembayaran PBB
Bisnis.com, 29 Agustus 2014

Bisnis.com, JAKARTA - Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta memperpanjang waktu pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) hingga akhir September 2014. Pasalnya, hingga ...

2.

NJOP DKI Naik, Warga Tunda Bayar PBB
Bisnis.com, 29 Agustus 2014

Bisnis.com, JAKARTA - Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta tahun ini tidak dapat mencapai target penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) senilai Rp6,5 ...

3.

PPN 10 Persen Bisa Bikin Bisnis Online Layu Sebelum Berkembang
jpnn.com, 28 Agustus 2014

JAKARTA - Rencana penerapan PPN 10 persen dari setiap transaksi penyelengara belanja online, baik perusahaan maupun individu kembali mencuat. Pemerintah melalui Dirjen ...

4.

DJP: Perpajakan Perdagangan Konvensional Dan "e-commerce" Sama
antaranews.com, 28 Agustus 2014

Jakarta (Antara) - Direktur Transformasi Proses Bisnis dan Pejabat Pengganti Direktorat Jenderal Pajak Wahju K Tumakaka mengatakan tidak terdapat perbedaan aspek perpajakan ...

5.

KPK Agar Tuntaskan Kasus Pajak BCA
koran-jakarta.com, 27 Agustus 2014

JAKARTA – Barisan Rakyat Sikat Koruptor (BRSK) mendesak Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad, mengusut tuntas skandal megakorupsi dana Bantuan Likuiditas ...

show all Berita