Berita

Share :

Harian Kontan, 8 September 2008


Perusahaan Wajib Serahkan Bukti Pembayaran Pajak Karyawannya

PEMBAYARAN PAJAK KARYAWAN

JAKARTA. Mulai tahun depan, pemerintah mewajibkan setiap perusahaan mengembalikan bukti pembayaran pajak penghasilan (PPh) milik karyawannya. Alasannya, bukti pembayaran pajak tersebut merupakan hak karyawan yang gaji pokoknya telah dipotong.

Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution mengatakan, kewajiban ini akan diatur dalam peraturan pemerintah. saat ini, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak sedang merancang aturan tersebut.

Lewat peraturan pemerintah ini, pemerintah ingin menegaskan bahwa kewenangan perusahaan maupun bagian keuangan instansi pemerintah hanya sebatas membayarkan gaji karyawan sesuai aturan yang berlaku.

"Dulu memang Ditjen Pajak menganggap kalau sudah membayar PPh 21, karyawan tidak usaha punya NPWP. Tapi setelah kami melihat di negara lain, pemerintah bisa membuat analisis yang cermat tentang potensi penerimaan dengan adanya NPWP,"kata Darmin.

Darmin berharap pengembalian bukti pemotongan gaji bagi pembayaran pajak ini bisa mendorong karyawan perusahaan memiliki NPWP. Dia juga optimistis kebijakan ini akan mendongkrak penerimaan pajak. Apalagi, mulai tahun depan, Ditjen Pajak akan menerapkan aturan mengenai pengenaan tarif pajak yang lebih besar bagi wajib pajak yang belum mengantongi NPWP.

Sekadar informasi, perusahaan memang wajib memotong gaji pokok karyawan atas PPh 21. Ini adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, honor atawa honorarium, upah, tunjangan dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jasa, jabatan dan kegiatan.

Objek PPh 21 ini adalah pegawai tetap, penerima honor, penerima upah, tenaga lepas seperti seniman, penceramah, pengelola proyek, peserta perlombaan, olahragawan, pemberi jasa, petugas dinas luar asuransi.

Demikian juga dengan penerima pensiun, mantan pegawai, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima Tabungan Hari Tua alias Jaminan Hari Tua. Tenaga ahli seperti pengacara, arsitek, notaris, konsultan, akuntan atau dokter juga kena pajak ini.

Sejatinya, tanpa aturan baru inipun, seorang karyawan berhak meminta bukti penyetoran PPh yang telah dibayarkan oleh perusahaan dari pemotongan gajinya. Karyawan bisa menggunakan bukti pembayaran pajak itu untuk mengisi surat pemberitahuan (SPT) tahunannya. Namun, selama ini banyak perusahaan yang tak menyampaikan bukti pembayaran pajak kepada karyawannya.

Ditjen Pajak sendiri memastikan tak akan membocorkan data dan keterangan yang disampaikan wajib pajak. "Data dan keterangan wajib pajak akan dijaga kerahasiaannya, jadi tidak perlu takut,"kata Darmin.

Martina Prianti

show all Berita

Others Berita


1.

Pemalsu Pajak Kena Denda Rp 494 Miliar
Harian Kontan, 19 September 2014

JAKARTA. Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menjatuhkan vonis enam tahun penjara dan denda Rp 494,89 miliar subsider tiga bulan penjara kepada terdakwa ...

2.

Ditjen Pajak Kesulitan, Akuntan Diminta Cegah Transfer Pricing
Harian Kontan, 19 September 2014

JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak memiliki cara yang terbatas dalam menindak pelaku transfer pricing atawa transaksi antara perusahaan di Indonesia dengan anak usaha ...

3.

Sulit Hentikan Penghindaran Pajak
koran-jakarta.com, 19 September 2014

JAKARTA – Aksi transfer pricing yang masih marak sulit dihentikan selama tarif pajak di Indonesia lebih tinggi dibanding negara lain. Tanpa penurunan ...

4.

Jokowi Genjot Penerimaan Pajak, Mau 'Peras' Pengusaha? Ini Jawaban Jokowi
bisnis.com, 19 September 2014

Bisnis.com, JAKARTA –Presiden terpilih Joko Widodo akan memaksimalkan penerimaan negara dari pajak untuk memperlebar ruang fiskal. Ia meminta kalangan pengusaha taat bayar ...

5.

Penerimaan Pajak Tumbuh Tipis
republika.co.id, 19 September 2014

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penerimaan pajak diklaim lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Hingga 15 Teptember 2014, persentase penerimaan mencapai 61 ...

show all Berita