Berita

Share :

Koran Tempo, 5 Agustus 2008


Kaban Wacanakan PNBP Sektor Pertanian dan Perkebunan

TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Kehutanan Malam Sambat Kaban mengatakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dapat diberlakukan untuk sektor perkebunan dan pertanian di kawasan hutan produksi maupun hutan produksi konversi.

"Perlu dipikirkan dan dikaji," kata Kaban pada pembukaan rapat koordinasi teknis Badan Planologi Kehutanan Senin (4/8) siang.

PNBP ini terkait dengan PP No 2 tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan. Peraturan ini dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan dan ditetapkan oleh pemerintah pada 4 Februari lalu.

Kepala Badan Planologi Departemen Kehutanan Yetti Rusli mengatakan PNBP untuk sektor perkebunan dan pertanian sangat mungkin diberlakukan. Namun perlu koordinasi yang baik antar sektor terkait.

Ismi Wahid

show all Berita

Others Berita


1.

Insentif Pajak bagi Investor
Harian Kompas, 17 April 2014

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menjanjikan insentif berupa pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan (tax holiday) agar investor tertarik membangun kilang ...

2.

Pajak e-Commerce Tunggu Kesepakatan Internasional
Harian Kontan, 16 April 2014

JAKARTA. Rencana pemerintah memungut pajak atas transaksi jual beli online sulit terealisasi dalam waktu dekat ini. Paling cepat, kebijakan itu baru berjalan ...

3.

Pajak Naik, Harga Mobil Mewah Melaju
Harian Kontan, 16 April 2014

JAKARTA. Anda yang hendak membeli mobil di atas 3.000 cc, bersiap merogoh kocek lebih dalam. Mulai 19 April , harga mobil impian ...

4.

Pemerintah Kenakan Pajak dan Denda Jual Beli Online
Harian Kontan, 15 April 2014

JAKARTA. Pemerintah mentargetkan untuk bisa menyelesaikan peraturan pemerintah (PP) tentang e-commerce. Aturan jual beli online ini dianggap penting karena transaksinya meningkat pesat ...

5.

BKPM Pesimistis PPnBM Ponsel Bisa Kerek Investasi
Harian Kontan, 15 April 2014

JAKARTA. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Mahendra Siregar pesimistis rencana pengenaan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) telepon selular (ponsel) bisa ...

show all Berita