Berita

Share :

Harian Kontan, 31 Juli 2008


Transaksi Berbasis Syariah Tetap Kena PPN

Kontroversi perpajakan untuk transaksi keuangan berbasis syariah tampaknya bakal berlangsung berkepanjangan. Simaklah usul pemerintah yang temyata tetap ingin mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) dari transaksi yang berbasis syariah.

Usul untuk tetap mengenakan pajak atas transaksi syariah muncul dalam Revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang PPN dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM). Intinya, pemerintah tetap menilai transaksi keuangan berdasarkan syariah sebagai objek pajak.

"Usulan ini sebagai equal treatment dengan transaksi yang konvensional," kata Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak Direktorat Jenderal Pajak Sumihar P. Tambunan, Rabu (30/7) kemarin.

Kalau DPR menerima usulan pemerintah, hampir pasti perbankan syariah akan kelimpungan. Selama ini mereka sudah mengeluhkan pajak berganda pada transaksi syariah.

Maklum, transaksi keuangan syariah mengharamkan riba sehingga bank syariah, misalnya, tidak mengenakan bunga saatmemberikan pembiayaan kepada nasabahnya untuk pembelian barang. Bank syariah selama ini mengambil untung dari transaksi jual-beli dengan nasabahnya. Karena transaksi jual beli itu sebetulnya hanyalah bagian dari transaksi keuangan, sudah lama perbankan syariah meminta agar pemerintah menghapuskan pajaknya

Namun, Direktur Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia (BI) Ramzi A. Zuhdi mengatakan, perbankan syariah tak perhi khawatir. BI dan pemerintah telah sepakat bahwa transaksi jual-beli perbankan dengan prinsip syariah tidak akan kena pajak. "Jadi mungkin saja usulan itu ditujukan untuk lembaga-lembaga pembiayaan selain bank," terang Ramzi.

Selain dari BI, pembelaan untuk bank syariah bakal datang dari sebagian anggota DPR.

show all Berita

Others Berita


1.

Kemenhut Optimis Target PNBP Tahun Ini Tercapai
bisnis.com, 23 Juli 2014

Bisnis.com, JAKARTA--Kementerian Kehutanan mengklaim bisa memenuhi target penerimaan negara yang dibebankan until sektor kehutanan sebesar Rp3,1 triliun pada tahun ini. Sekjen ...

2.

Hadapi MEA, Iperindo Minta PPN Dihapus
Harian Kontan, 22 Juli 2014

JAKARTA. Asosiasi galangan kapal yang tergabung dalam Indonesia Ship Building and Offshore Association (Iperindo) mendesak pemerintah menghapus pajak pertambahan nilai (PPN) dan ...

3.

Insentif Pajak Ekspor Minim
Harian Kompas, 21 Juli 2014

BANDUNG, KOMPAS — Kinerja ekspor produk-produk industri dari Indonesia selama ini kalah dibandingkan produk industri dari negara pesaing seperti Tiongkok dan Vietnam. ...

4.

Awal Juli, Penerimaan Pajak Rp 472,44 Triliun
Harian Kontan, 18 Juli 2014

JAKARTA. Kinerja realisasi penerimaan pajak masih jauh dari target. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP), per 8 Juli 2014, realisasi penerimaan pajak ...

5.

Pemilik Eks Bank Pacific Gugat Pajak
Harian Kontan, 17 Juli 2014

Bank sudah dilikuidasi tahun 1997, tapi masih ada tagihan pajak JAKARTA. Pemilik saham eks PT Bank Pasific, Handara Joeliardi S menggugat Direktorat ...

show all Berita