Berita

Share :

Harian Kontan, 31 Juli 2008


Transaksi Berbasis Syariah Tetap Kena PPN

Kontroversi perpajakan untuk transaksi keuangan berbasis syariah tampaknya bakal berlangsung berkepanjangan. Simaklah usul pemerintah yang temyata tetap ingin mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) dari transaksi yang berbasis syariah.

Usul untuk tetap mengenakan pajak atas transaksi syariah muncul dalam Revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang PPN dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM). Intinya, pemerintah tetap menilai transaksi keuangan berdasarkan syariah sebagai objek pajak.

"Usulan ini sebagai equal treatment dengan transaksi yang konvensional," kata Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak Direktorat Jenderal Pajak Sumihar P. Tambunan, Rabu (30/7) kemarin.

Kalau DPR menerima usulan pemerintah, hampir pasti perbankan syariah akan kelimpungan. Selama ini mereka sudah mengeluhkan pajak berganda pada transaksi syariah.

Maklum, transaksi keuangan syariah mengharamkan riba sehingga bank syariah, misalnya, tidak mengenakan bunga saatmemberikan pembiayaan kepada nasabahnya untuk pembelian barang. Bank syariah selama ini mengambil untung dari transaksi jual-beli dengan nasabahnya. Karena transaksi jual beli itu sebetulnya hanyalah bagian dari transaksi keuangan, sudah lama perbankan syariah meminta agar pemerintah menghapuskan pajaknya

Namun, Direktur Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia (BI) Ramzi A. Zuhdi mengatakan, perbankan syariah tak perhi khawatir. BI dan pemerintah telah sepakat bahwa transaksi jual-beli perbankan dengan prinsip syariah tidak akan kena pajak. "Jadi mungkin saja usulan itu ditujukan untuk lembaga-lembaga pembiayaan selain bank," terang Ramzi.

Selain dari BI, pembelaan untuk bank syariah bakal datang dari sebagian anggota DPR.

show all Berita

Others Berita


1.

Penerimaan PBB Jauh dari Target, DKI Perpanjang Jatuh Tempo
Harian Kontan, 3 September 2014

JAKARTA. Penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tahun ini jauh dari target. Hingga batas akhir pembayaran pada ...

2.

'Penagihan' di SPBU, Pengurusan Pajak Ranmor Meningkat di Kotamobagu
tribunnews.com, 3 September 2014

TRIBUNMANADO.CO.ID, KOTAMOBAGU - Kesibukan para pegawai di Kantor UPTD Samsat Kotamobagu meningkat sejak adanya gelaran operasi simpatik penunggak pajak kendaraan bermotor (PKB). ...

3.

TDL Naik, Pemkot Solo Nunggak Pajak PJU lagi
republika.co.id, 2 September 2014

REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Pemerintah Kota (Pemkot) Solo mutar otak lagi, untuk melakukan efisiensi penggunaan listrik. Langkah ini harus dilakukan guna menghadapi kenaikkan TDL ...

4.

Optimalisasi Penerimaan Pajak
jpnn.com, 2 September 2014

JAKARTA - Tim Transisi masih berupaya untuk mengambil jalan terjal dalam memperbaiki kondisi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2015. Bukan dengan ...

5.

Dispenda Coreti Reklame yang Tidak Bayar Pajak
analisadaily.com, 2 September 2014

Medan, (Analisa). Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Medan mengambil tindakan tegas dengan mencoret reklame jenis melekat/ poster/stiker yang melekat di sejumlah lokasi ...

show all Berita