Berita

Share :

Harian Kontan, 29 Agustus 2007


Pajak Lampu Jalan di Batam Naik Jadi 5%

BATAM. Sebelum Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diketok menjadi UU oleh DPR. Pemerintah Kota (Pemkot) Batam sudah mencuri start. Mereka terlebih dahulu menaikkan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang dikutip dari total beban pembayaran listrik masyarakat dan perusahaan.

DPRD Batam sudah memberi sinyal persetujuan untuk menaikkan tariff PPJ hingga 66,7%. Besarnya dari 3% menjadi 5% dari total beban listrik. “Pembahasan besaran PPJ sudah final, naik jadi 5% dari besaran awal 3%” kata Wakil ketua I DPRD Kota Batam Aris Hardi Halim, Senin (28/8). Rencananya, DPRD Kota Batam akan melakukan sidang paripurna pada 4 Septemberr untuk memberi persetujuan.

Menurut Aris, meskipun perda kenaikan PPJ segera sah, namun ia belum bisa menentukan waktu pemberlakuan kenaikan persentase pajak itu. Apakah setelah ketok palu, atau menunggu mulainya tahun anggaran 2008 mendatang. “Waktu pelaksanaan tergantung dari pembicaraan Pansus dan Pemkot Batam, tapi sampai hari ini belum ada pembicaraan mengarah kesana,” ujarnya.

Namun, sebelum disahkan di sidang paripurna, Pansus akan mengkonsultasikan nama perda tersebut ke Direktorat Jenderal Pajak. Tujuannya agar tidak ada kesan tumpang tindih pungutan pajak, karena konsumen juga telah dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari pemakaian listrik mereka.

Aris mengakui, beberapa pengusaha di Batam mulai mempertanyakan judul perda Pajak Penerangan Jalan (PPJ) karena pajak yang dikenakan adalah Pajak atas Penggunaan Listrik. “Untuk itu akan kami konsultasikan dulu, agar penamaan Perda tepat,” katanya.

Ia mengatakan, Pemkot Batam menargetkan PPJ sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam APBD 2007, pemkot menargetkan pengumpulan duit Rp 30 miliar dari PPJ. Tapi, dengan catatan menaikkan tariff dari 3% yang berlaku sekarang menjadi 5%.

DPRD mencatat, realisasi penerimaan APBD 2007 dari PPJ hingga semester pertama 2007 baru mencapai Rp 14 miliar, meski belum menaikkan PPJ. Pemkot memperkirakan, dengan kenaikan tarif PPJ dari 3% menjadi 5%, setoran ke kas daerah mencapai Rp 47 miliar.

Syamsul Ashar, Antara

show all Berita

Others Berita


1.

Layanan Buruk, PBB Disarankan Tak Naik
Harian Kompas, 21 Agustus 2014

JAKARTA, KOMPAS — Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis Yustinus Prastowo, di Jakarta, Rabu (20/8), menyatakan, peningkatan tarif Pajak Bumi dan ...

2.

Target Pajak Ditingkatkan, Dinas Pajak Cianjur Gali Potensi Pajak Baru
pikiran-rakyat.com, 21 Agustus 2014

CIANJUR, (PRLM).- Setelah memiliki kewenangan untuk mengelola Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), target pajak yang ditetapkan Pemkab Cianjur kepada Dinas Perpajakan Daerah ...

3.

PPN untuk Produk Segar Harus Selektif
Harian Kompas, 20 Agustus 2014

JAKARTA, KOMPAS — Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai terhadap produk segar pertanian harus selektif. Kementerian Pertanian tengah mengkaji opsi yang paling ideal dalam ...

4.

Institusi Layanan PBB Lemah
Harian Kompas, 20 Agustus 2014

JAKARTA, KOMPAS — Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang amburadul diduga diakibatkan oleh kapasitas lembaga yang menangani pajak tersebut sangat lemah. Mereka ...

5.

Layanan Pungutan PBB Amburadul
Harian Kompas, 19 Agustus 2014

JAKARTA, KOMPAS — Setahun setelah penyerahan penuh kewenangan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan kepada pemerintah daerah, pelayanan pembayaran pajak itu amburadul. Cara ...

show all Berita