Berita

Share :

Harian Kontan, 29 Agustus 2007


Pajak Lampu Jalan di Batam Naik Jadi 5%

BATAM. Sebelum Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diketok menjadi UU oleh DPR. Pemerintah Kota (Pemkot) Batam sudah mencuri start. Mereka terlebih dahulu menaikkan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang dikutip dari total beban pembayaran listrik masyarakat dan perusahaan.

DPRD Batam sudah memberi sinyal persetujuan untuk menaikkan tariff PPJ hingga 66,7%. Besarnya dari 3% menjadi 5% dari total beban listrik. “Pembahasan besaran PPJ sudah final, naik jadi 5% dari besaran awal 3%” kata Wakil ketua I DPRD Kota Batam Aris Hardi Halim, Senin (28/8). Rencananya, DPRD Kota Batam akan melakukan sidang paripurna pada 4 Septemberr untuk memberi persetujuan.

Menurut Aris, meskipun perda kenaikan PPJ segera sah, namun ia belum bisa menentukan waktu pemberlakuan kenaikan persentase pajak itu. Apakah setelah ketok palu, atau menunggu mulainya tahun anggaran 2008 mendatang. “Waktu pelaksanaan tergantung dari pembicaraan Pansus dan Pemkot Batam, tapi sampai hari ini belum ada pembicaraan mengarah kesana,” ujarnya.

Namun, sebelum disahkan di sidang paripurna, Pansus akan mengkonsultasikan nama perda tersebut ke Direktorat Jenderal Pajak. Tujuannya agar tidak ada kesan tumpang tindih pungutan pajak, karena konsumen juga telah dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari pemakaian listrik mereka.

Aris mengakui, beberapa pengusaha di Batam mulai mempertanyakan judul perda Pajak Penerangan Jalan (PPJ) karena pajak yang dikenakan adalah Pajak atas Penggunaan Listrik. “Untuk itu akan kami konsultasikan dulu, agar penamaan Perda tepat,” katanya.

Ia mengatakan, Pemkot Batam menargetkan PPJ sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam APBD 2007, pemkot menargetkan pengumpulan duit Rp 30 miliar dari PPJ. Tapi, dengan catatan menaikkan tariff dari 3% yang berlaku sekarang menjadi 5%.

DPRD mencatat, realisasi penerimaan APBD 2007 dari PPJ hingga semester pertama 2007 baru mencapai Rp 14 miliar, meski belum menaikkan PPJ. Pemkot memperkirakan, dengan kenaikan tarif PPJ dari 3% menjadi 5%, setoran ke kas daerah mencapai Rp 47 miliar.

Syamsul Ashar, Antara

show all Berita

Others Berita


1.

KPK Segera Panggil Petinggi BCA
suaramerdeka.com, 25 Juli 2014

JAKARTA - Setelah memeriksa sejumlah pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Komisi Pemberantasan Korupsi segera memanggi petinggi PT Bank Central Asia dalam kasus ...

2.

PENGGELAPAN PAJAK, Deutsche Bank dan Barclays Terlibat
Harian Kompas, 24 Juli 2014

WASHINGTON DC, SELASA — Senat Amerika Serikat menemukan lagi penipuan baru yang dilakukan Deutsche Bank dan Barclays Bank. Hasil penelitian setahun terakhir ...

3.

Kemenhut Optimis Target PNBP Tahun Ini Tercapai
bisnis.com, 23 Juli 2014

Bisnis.com, JAKARTA--Kementerian Kehutanan mengklaim bisa memenuhi target penerimaan negara yang dibebankan until sektor kehutanan sebesar Rp3,1 triliun pada tahun ini. Sekjen ...

4.

Hadapi MEA, Iperindo Minta PPN Dihapus
Harian Kontan, 22 Juli 2014

JAKARTA. Asosiasi galangan kapal yang tergabung dalam Indonesia Ship Building and Offshore Association (Iperindo) mendesak pemerintah menghapus pajak pertambahan nilai (PPN) dan ...

5.

Insentif Pajak Ekspor Minim
Harian Kompas, 21 Juli 2014

BANDUNG, KOMPAS — Kinerja ekspor produk-produk industri dari Indonesia selama ini kalah dibandingkan produk industri dari negara pesaing seperti Tiongkok dan Vietnam. ...

show all Berita