Berita

Share :

Harian Kontan, 29 Agustus 2007


Pajak Lampu Jalan di Batam Naik Jadi 5%

BATAM. Sebelum Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diketok menjadi UU oleh DPR. Pemerintah Kota (Pemkot) Batam sudah mencuri start. Mereka terlebih dahulu menaikkan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang dikutip dari total beban pembayaran listrik masyarakat dan perusahaan.

DPRD Batam sudah memberi sinyal persetujuan untuk menaikkan tariff PPJ hingga 66,7%. Besarnya dari 3% menjadi 5% dari total beban listrik. “Pembahasan besaran PPJ sudah final, naik jadi 5% dari besaran awal 3%” kata Wakil ketua I DPRD Kota Batam Aris Hardi Halim, Senin (28/8). Rencananya, DPRD Kota Batam akan melakukan sidang paripurna pada 4 Septemberr untuk memberi persetujuan.

Menurut Aris, meskipun perda kenaikan PPJ segera sah, namun ia belum bisa menentukan waktu pemberlakuan kenaikan persentase pajak itu. Apakah setelah ketok palu, atau menunggu mulainya tahun anggaran 2008 mendatang. “Waktu pelaksanaan tergantung dari pembicaraan Pansus dan Pemkot Batam, tapi sampai hari ini belum ada pembicaraan mengarah kesana,” ujarnya.

Namun, sebelum disahkan di sidang paripurna, Pansus akan mengkonsultasikan nama perda tersebut ke Direktorat Jenderal Pajak. Tujuannya agar tidak ada kesan tumpang tindih pungutan pajak, karena konsumen juga telah dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari pemakaian listrik mereka.

Aris mengakui, beberapa pengusaha di Batam mulai mempertanyakan judul perda Pajak Penerangan Jalan (PPJ) karena pajak yang dikenakan adalah Pajak atas Penggunaan Listrik. “Untuk itu akan kami konsultasikan dulu, agar penamaan Perda tepat,” katanya.

Ia mengatakan, Pemkot Batam menargetkan PPJ sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam APBD 2007, pemkot menargetkan pengumpulan duit Rp 30 miliar dari PPJ. Tapi, dengan catatan menaikkan tariff dari 3% yang berlaku sekarang menjadi 5%.

DPRD mencatat, realisasi penerimaan APBD 2007 dari PPJ hingga semester pertama 2007 baru mencapai Rp 14 miliar, meski belum menaikkan PPJ. Pemkot memperkirakan, dengan kenaikan tarif PPJ dari 3% menjadi 5%, setoran ke kas daerah mencapai Rp 47 miliar.

Syamsul Ashar, Antara

show all Berita

Others Berita


1.

Pemalsu Pajak Kena Denda Rp 494 Miliar
Harian Kontan, 19 September 2014

JAKARTA. Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menjatuhkan vonis enam tahun penjara dan denda Rp 494,89 miliar subsider tiga bulan penjara kepada terdakwa ...

2.

Ditjen Pajak Kesulitan, Akuntan Diminta Cegah Transfer Pricing
Harian Kontan, 19 September 2014

JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak memiliki cara yang terbatas dalam menindak pelaku transfer pricing atawa transaksi antara perusahaan di Indonesia dengan anak usaha ...

3.

Sulit Hentikan Penghindaran Pajak
koran-jakarta.com, 19 September 2014

JAKARTA – Aksi transfer pricing yang masih marak sulit dihentikan selama tarif pajak di Indonesia lebih tinggi dibanding negara lain. Tanpa penurunan ...

4.

Jokowi Genjot Penerimaan Pajak, Mau 'Peras' Pengusaha? Ini Jawaban Jokowi
bisnis.com, 19 September 2014

Bisnis.com, JAKARTA –Presiden terpilih Joko Widodo akan memaksimalkan penerimaan negara dari pajak untuk memperlebar ruang fiskal. Ia meminta kalangan pengusaha taat bayar ...

5.

Penerimaan Pajak Tumbuh Tipis
republika.co.id, 19 September 2014

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penerimaan pajak diklaim lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Hingga 15 Teptember 2014, persentase penerimaan mencapai 61 ...

show all Berita