Berita

Share :

Harian Kontan, 29 Agustus 2007


Pajak Lampu Jalan di Batam Naik Jadi 5%

BATAM. Sebelum Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diketok menjadi UU oleh DPR. Pemerintah Kota (Pemkot) Batam sudah mencuri start. Mereka terlebih dahulu menaikkan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang dikutip dari total beban pembayaran listrik masyarakat dan perusahaan.

DPRD Batam sudah memberi sinyal persetujuan untuk menaikkan tariff PPJ hingga 66,7%. Besarnya dari 3% menjadi 5% dari total beban listrik. “Pembahasan besaran PPJ sudah final, naik jadi 5% dari besaran awal 3%” kata Wakil ketua I DPRD Kota Batam Aris Hardi Halim, Senin (28/8). Rencananya, DPRD Kota Batam akan melakukan sidang paripurna pada 4 Septemberr untuk memberi persetujuan.

Menurut Aris, meskipun perda kenaikan PPJ segera sah, namun ia belum bisa menentukan waktu pemberlakuan kenaikan persentase pajak itu. Apakah setelah ketok palu, atau menunggu mulainya tahun anggaran 2008 mendatang. “Waktu pelaksanaan tergantung dari pembicaraan Pansus dan Pemkot Batam, tapi sampai hari ini belum ada pembicaraan mengarah kesana,” ujarnya.

Namun, sebelum disahkan di sidang paripurna, Pansus akan mengkonsultasikan nama perda tersebut ke Direktorat Jenderal Pajak. Tujuannya agar tidak ada kesan tumpang tindih pungutan pajak, karena konsumen juga telah dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari pemakaian listrik mereka.

Aris mengakui, beberapa pengusaha di Batam mulai mempertanyakan judul perda Pajak Penerangan Jalan (PPJ) karena pajak yang dikenakan adalah Pajak atas Penggunaan Listrik. “Untuk itu akan kami konsultasikan dulu, agar penamaan Perda tepat,” katanya.

Ia mengatakan, Pemkot Batam menargetkan PPJ sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam APBD 2007, pemkot menargetkan pengumpulan duit Rp 30 miliar dari PPJ. Tapi, dengan catatan menaikkan tariff dari 3% yang berlaku sekarang menjadi 5%.

DPRD mencatat, realisasi penerimaan APBD 2007 dari PPJ hingga semester pertama 2007 baru mencapai Rp 14 miliar, meski belum menaikkan PPJ. Pemkot memperkirakan, dengan kenaikan tarif PPJ dari 3% menjadi 5%, setoran ke kas daerah mencapai Rp 47 miliar.

Syamsul Ashar, Antara

show all Berita

Others Berita


1.

Potensi Pajak Hilang Triliunan
Harian Kompas, 24 April 2014

JAKARTA, KOMPAS — Buruknya pengelolaan mineral dan batubara di Indonesia menyebabkan negara berpotensi kehilangan penerimaan pajak Rp 20 triliun. Sebab, dari 3.826 ...

2.

KPK Telusuri Suap Sengketa Pajak BCA
Harian Kontan, 23 April 2014

JAKARTA. Kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bank Central Asia (BCA) dengan mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Poernomo saat menjabat sebagai Dirjen ...

3.

Kasus Pajak BCA : Hatta Rajasa Mengaku Belum Tahu Hadi Purnomo Tersangka
bisnis.com, 22 April 2014

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengaku belum tahu mengenai masalah ditetapkannya mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI Hadi ...

4.

Ketua BPK Tersangka Kasus Pajak
Harian Kompas, 22 April 2014

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Poernomo, selaku mantan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, sebagai tersangka ...

5.

DPRD Surabaya: Enggak Rugi Bayar Pajak
tempo.co, 21 April 2014

TEMPO.CO, Surabaya - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Mochammad Mahmud bangga atas prestasi kota Surabaya kembali meraih penghargaan internasional berupa Socrates ...

show all Berita