Berita

Share :

Detik Finance, 15 Mei 2008


MK Tolak Judicial Review UU Pajak

Jakarta - Permohonan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan judicial review UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) ditolak Mahkamah Konstitusi (MK).

Permintaan BPK agar diberikan wewenang lebih untuk mengaudit penerimaan perpajakan sehingga dapat diketahui berapa penerimaan negara yang sesungguhnya, dinilai MK bisa mengandung potensi disalahgunakan.

Untuk itu MK yang diketuai Jimly Asshiddiqie menyatakan tidak bisa menerima permohonan BPK. Dalam keterangannya majelis hakim mengatakan permohonan BPK tidak memenuhi syarat adanya kerugian terhadap kewenangan konstitusional BPK terhadap UU KUP Pasal 34.

"MK memandang memang perlu ditegaskan bahwa kebebasan dan kemandirian tidak hanya dalam pembentukan BPK, tapi juga kebebasan dan kemandirian dalam pelaksanaan kewenangannya, tapi harus tetap tunduk kepada UU yang membatasinya," ujar Jimly dalam pembacaan putusan di kantor MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (15/5/2008).

Jimly mengatakan bahwa jika kewenangan BPK tidak dibatasi maka akan mengandung potensi disalahgunakan sehingga perlu ada check and balance sheet.

"Memang terdapat ketidakharmonisan yang menyebabkan benturan dua kepentingan hukum dalam UU antara BPK dan pemerintah, namun MK mengatakan permohonan dari pemohon (BPK) tidak diterima dan tidak terpenuhi," kata Jimly.

Dalam putusan tersebut wakil pemerintah yang datang adalah menkeu, dirjen pajak, dirjen Bea Cukai, Sekjen Depkeu, Kepala BKF sedangkan dari BPK hadir ketuanya Anwar Nasution didampingi oleh wakil ketua.

Sebelumnya BPK menilai kontribusi wajib pajak kepada negara merupakan salah satu bentuk penerimaan negara atau setidaknya bagian dari penerimaan keuangan negara menurut pasal 2 UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Namun menurut Menkeu Sri Mulyani dalam sidang MK sebelumnya, ketentuan dalam UU KUP itu tidak memotong kewenangan BPK dalam mengaudit perpajakan. Pemerintah hanya ingin melindungi data pribadi wajib pajak seperti yang berlaku umum di negara lain.

Keterangan Sri Mulyani ini diperkuat oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) yang menyatakan jika BPK memiliki akses terhadap data dan informasi wajib pajak maka jaminan dan perlindungan terhadap kerahasiaan data dan informasi yang bersifat pribadi akan hilang. ( ir / qom )

Wahyu Daniel

show all Berita

Others Berita


1.

Tumbelaka Tegaskan Sweeping Pajak Kendaraan Mewah Luar Daerah
beritamanado.com, 17 September 2014

Manado – Walaupun sangat mendukung pelaksanaan sweeping pajak kendaraan oleh pihak Dispenda, namun Pengamat Politik dan Pemerintahan Taufik Tumbelaka menyatakan agar Dispenda ...

2.

Petani Kecil Tetap Terbebas dari PPN
Harian Kontan, 16 September 2014

JAKARTA. Kementerian Pertanian (Kemtan) menolak pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10% terhadap produk pertanian. Alasannya, pengenaan PPN 10% dapat merugikan petani. ...

3.

Krakatau Posco Energy Harapkan Pembebasan Pajak
Harian Kompas, 16 September 2014

JAKARTA, KOMPAS — PT Krakatau Posco Energy berharap dapat diikutsertakan sebagai perusahaan yang layak mendapatkan fasilitas pembebasan pajak. Perusahaan yang bergerak dalam ...

4.

Gunakan Surveyor Bodong, Ratusan Triliun Pajak Pertambangan Melayang
Harian Kompas, 16 September 2014

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Sucofindo (Persero) memperkirakan ada ratusan triliun rupiah pajak pertambangan yang tidak masuk ke kas negara. Pasalnya, perusahaan pertambangan ...

5.

Sindiran Bos AirAsia Soal Pajak Impor Komponen Pesawat di RI
detikfinance.com, 15 September 2014

Jakarta -Banyak kalangan maskapai penerbangan dalam negeri yang menolak pemberlakukan bea masuk untuk impor komponen pesawat di Indonesia. Termasuk CEO Group AirAsia, ...

show all Berita