Berita

Share :

Detik Finance, 15 Mei 2008


MK Tolak Judicial Review UU Pajak

Jakarta - Permohonan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan judicial review UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) ditolak Mahkamah Konstitusi (MK).

Permintaan BPK agar diberikan wewenang lebih untuk mengaudit penerimaan perpajakan sehingga dapat diketahui berapa penerimaan negara yang sesungguhnya, dinilai MK bisa mengandung potensi disalahgunakan.

Untuk itu MK yang diketuai Jimly Asshiddiqie menyatakan tidak bisa menerima permohonan BPK. Dalam keterangannya majelis hakim mengatakan permohonan BPK tidak memenuhi syarat adanya kerugian terhadap kewenangan konstitusional BPK terhadap UU KUP Pasal 34.

"MK memandang memang perlu ditegaskan bahwa kebebasan dan kemandirian tidak hanya dalam pembentukan BPK, tapi juga kebebasan dan kemandirian dalam pelaksanaan kewenangannya, tapi harus tetap tunduk kepada UU yang membatasinya," ujar Jimly dalam pembacaan putusan di kantor MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (15/5/2008).

Jimly mengatakan bahwa jika kewenangan BPK tidak dibatasi maka akan mengandung potensi disalahgunakan sehingga perlu ada check and balance sheet.

"Memang terdapat ketidakharmonisan yang menyebabkan benturan dua kepentingan hukum dalam UU antara BPK dan pemerintah, namun MK mengatakan permohonan dari pemohon (BPK) tidak diterima dan tidak terpenuhi," kata Jimly.

Dalam putusan tersebut wakil pemerintah yang datang adalah menkeu, dirjen pajak, dirjen Bea Cukai, Sekjen Depkeu, Kepala BKF sedangkan dari BPK hadir ketuanya Anwar Nasution didampingi oleh wakil ketua.

Sebelumnya BPK menilai kontribusi wajib pajak kepada negara merupakan salah satu bentuk penerimaan negara atau setidaknya bagian dari penerimaan keuangan negara menurut pasal 2 UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Namun menurut Menkeu Sri Mulyani dalam sidang MK sebelumnya, ketentuan dalam UU KUP itu tidak memotong kewenangan BPK dalam mengaudit perpajakan. Pemerintah hanya ingin melindungi data pribadi wajib pajak seperti yang berlaku umum di negara lain.

Keterangan Sri Mulyani ini diperkuat oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) yang menyatakan jika BPK memiliki akses terhadap data dan informasi wajib pajak maka jaminan dan perlindungan terhadap kerahasiaan data dan informasi yang bersifat pribadi akan hilang. ( ir / qom )

Wahyu Daniel

show all Berita

Others Berita


1.

TDL Naik, Pemkot Solo Nunggak Pajak PJU lagi
republika.co.id, 2 September 2014

REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Pemerintah Kota (Pemkot) Solo mutar otak lagi, untuk melakukan efisiensi penggunaan listrik. Langkah ini harus dilakukan guna menghadapi kenaikkan TDL ...

2.

Optimalisasi Penerimaan Pajak
jpnn.com, 2 September 2014

JAKARTA - Tim Transisi masih berupaya untuk mengambil jalan terjal dalam memperbaiki kondisi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2015. Bukan dengan ...

3.

Dispenda Coreti Reklame yang Tidak Bayar Pajak
analisadaily.com, 2 September 2014

Medan, (Analisa). Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Medan mengambil tindakan tegas dengan mencoret reklame jenis melekat/ poster/stiker yang melekat di sejumlah lokasi ...

4.

Penunggak Pajak Dipersulit Beli BBM
Harian Kompas, 1 September 2014

MANADO, KOMPAS — Penunggak pajak kendaraan bermotor di Sulawesi Utara dipersulit untuk mengisi bahan bakar minyak kendaraannya di stasiun pengisian bahan bakar ...

5.

Ups, Oknum Bendaharawan di Gorontalo Gelapkan Pajak!
Bisnis.com, 1 September 2014

Bisnis.com, MANADO—Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara (Suluttenggomalut) bekerjasama dengan Kepolisian Daerah Gorontalo dan Kejaksaan ...

show all Berita