Berita

Share :

Detik Finance, 15 Mei 2008


MK Tolak Judicial Review UU Pajak

Jakarta - Permohonan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan judicial review UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) ditolak Mahkamah Konstitusi (MK).

Permintaan BPK agar diberikan wewenang lebih untuk mengaudit penerimaan perpajakan sehingga dapat diketahui berapa penerimaan negara yang sesungguhnya, dinilai MK bisa mengandung potensi disalahgunakan.

Untuk itu MK yang diketuai Jimly Asshiddiqie menyatakan tidak bisa menerima permohonan BPK. Dalam keterangannya majelis hakim mengatakan permohonan BPK tidak memenuhi syarat adanya kerugian terhadap kewenangan konstitusional BPK terhadap UU KUP Pasal 34.

"MK memandang memang perlu ditegaskan bahwa kebebasan dan kemandirian tidak hanya dalam pembentukan BPK, tapi juga kebebasan dan kemandirian dalam pelaksanaan kewenangannya, tapi harus tetap tunduk kepada UU yang membatasinya," ujar Jimly dalam pembacaan putusan di kantor MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (15/5/2008).

Jimly mengatakan bahwa jika kewenangan BPK tidak dibatasi maka akan mengandung potensi disalahgunakan sehingga perlu ada check and balance sheet.

"Memang terdapat ketidakharmonisan yang menyebabkan benturan dua kepentingan hukum dalam UU antara BPK dan pemerintah, namun MK mengatakan permohonan dari pemohon (BPK) tidak diterima dan tidak terpenuhi," kata Jimly.

Dalam putusan tersebut wakil pemerintah yang datang adalah menkeu, dirjen pajak, dirjen Bea Cukai, Sekjen Depkeu, Kepala BKF sedangkan dari BPK hadir ketuanya Anwar Nasution didampingi oleh wakil ketua.

Sebelumnya BPK menilai kontribusi wajib pajak kepada negara merupakan salah satu bentuk penerimaan negara atau setidaknya bagian dari penerimaan keuangan negara menurut pasal 2 UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Namun menurut Menkeu Sri Mulyani dalam sidang MK sebelumnya, ketentuan dalam UU KUP itu tidak memotong kewenangan BPK dalam mengaudit perpajakan. Pemerintah hanya ingin melindungi data pribadi wajib pajak seperti yang berlaku umum di negara lain.

Keterangan Sri Mulyani ini diperkuat oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) yang menyatakan jika BPK memiliki akses terhadap data dan informasi wajib pajak maka jaminan dan perlindungan terhadap kerahasiaan data dan informasi yang bersifat pribadi akan hilang. ( ir / qom )

Wahyu Daniel

show all Berita

Others Berita


1.

Hadapi MEA, Iperindo Minta PPN Dihapus
Harian Kontan, 22 Juli 2014

JAKARTA. Asosiasi galangan kapal yang tergabung dalam Indonesia Ship Building and Offshore Association (Iperindo) mendesak pemerintah menghapus pajak pertambahan nilai (PPN) dan ...

2.

Insentif Pajak Ekspor Minim
Harian Kompas, 21 Juli 2014

BANDUNG, KOMPAS — Kinerja ekspor produk-produk industri dari Indonesia selama ini kalah dibandingkan produk industri dari negara pesaing seperti Tiongkok dan Vietnam. ...

3.

Awal Juli, Penerimaan Pajak Rp 472,44 Triliun
Harian Kontan, 18 Juli 2014

JAKARTA. Kinerja realisasi penerimaan pajak masih jauh dari target. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP), per 8 Juli 2014, realisasi penerimaan pajak ...

4.

Pemilik Eks Bank Pacific Gugat Pajak
Harian Kontan, 17 Juli 2014

Bank sudah dilikuidasi tahun 1997, tapi masih ada tagihan pajak JAKARTA. Pemilik saham eks PT Bank Pasific, Handara Joeliardi S menggugat Direktorat ...

5.

Pemisahan Ditjen Pajak Oleh Pemerintahan Baru
Bisnis.com, 17 Juli 2014

JAKARTA--Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan pemisahan Direktorat Jenderal Pajak dari Kementerian Keuangan perlu dibahas pada pemerintahan baru, setelah Kabinet Indonesia Bersatu II. ...

show all Berita