Berita

Share :

Detik Finance, 15 Mei 2008


MK Tolak Judicial Review UU Pajak

Jakarta - Permohonan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan judicial review UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) ditolak Mahkamah Konstitusi (MK).

Permintaan BPK agar diberikan wewenang lebih untuk mengaudit penerimaan perpajakan sehingga dapat diketahui berapa penerimaan negara yang sesungguhnya, dinilai MK bisa mengandung potensi disalahgunakan.

Untuk itu MK yang diketuai Jimly Asshiddiqie menyatakan tidak bisa menerima permohonan BPK. Dalam keterangannya majelis hakim mengatakan permohonan BPK tidak memenuhi syarat adanya kerugian terhadap kewenangan konstitusional BPK terhadap UU KUP Pasal 34.

"MK memandang memang perlu ditegaskan bahwa kebebasan dan kemandirian tidak hanya dalam pembentukan BPK, tapi juga kebebasan dan kemandirian dalam pelaksanaan kewenangannya, tapi harus tetap tunduk kepada UU yang membatasinya," ujar Jimly dalam pembacaan putusan di kantor MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (15/5/2008).

Jimly mengatakan bahwa jika kewenangan BPK tidak dibatasi maka akan mengandung potensi disalahgunakan sehingga perlu ada check and balance sheet.

"Memang terdapat ketidakharmonisan yang menyebabkan benturan dua kepentingan hukum dalam UU antara BPK dan pemerintah, namun MK mengatakan permohonan dari pemohon (BPK) tidak diterima dan tidak terpenuhi," kata Jimly.

Dalam putusan tersebut wakil pemerintah yang datang adalah menkeu, dirjen pajak, dirjen Bea Cukai, Sekjen Depkeu, Kepala BKF sedangkan dari BPK hadir ketuanya Anwar Nasution didampingi oleh wakil ketua.

Sebelumnya BPK menilai kontribusi wajib pajak kepada negara merupakan salah satu bentuk penerimaan negara atau setidaknya bagian dari penerimaan keuangan negara menurut pasal 2 UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Namun menurut Menkeu Sri Mulyani dalam sidang MK sebelumnya, ketentuan dalam UU KUP itu tidak memotong kewenangan BPK dalam mengaudit perpajakan. Pemerintah hanya ingin melindungi data pribadi wajib pajak seperti yang berlaku umum di negara lain.

Keterangan Sri Mulyani ini diperkuat oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) yang menyatakan jika BPK memiliki akses terhadap data dan informasi wajib pajak maka jaminan dan perlindungan terhadap kerahasiaan data dan informasi yang bersifat pribadi akan hilang. ( ir / qom )

Wahyu Daniel

show all Berita

Others Berita


1.

PPN 10 Persen Bisa Bikin Bisnis Online Layu Sebelum Berkembang
jpnn.com, 28 Agustus 2014

JAKARTA - Rencana penerapan PPN 10 persen dari setiap transaksi penyelengara belanja online, baik perusahaan maupun individu kembali mencuat. Pemerintah melalui Dirjen ...

2.

DJP: Perpajakan Perdagangan Konvensional Dan "e-commerce" Sama
antaranews.com, 28 Agustus 2014

Jakarta (Antara) - Direktur Transformasi Proses Bisnis dan Pejabat Pengganti Direktorat Jenderal Pajak Wahju K Tumakaka mengatakan tidak terdapat perbedaan aspek perpajakan ...

3.

KPK Agar Tuntaskan Kasus Pajak BCA
koran-jakarta.com, 27 Agustus 2014

JAKARTA – Barisan Rakyat Sikat Koruptor (BRSK) mendesak Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad, mengusut tuntas skandal megakorupsi dana Bantuan Likuiditas ...

4.

Realisasi Pajak Tembus Rp 578 T
jpnn.com, 27 Agustus 2014

JAKARTA - Melambatnya laju pertumbuhan ekonomi membuat kinerja sektor pajak tertatih-tatih. Sepanjang hampir delapan bulan tahun ini ini, realisasi penerimaan pajak baru ...

5.

MA Tolak PK Utang Pajak Batavia Air
Harian Kontan, 26 Agustus 2014

JAKARTA. Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Pusat atas klaim utang pajak ...

show all Berita