Berita

Share :

Harian Kontan, 12 Mei 2008


Kantor Pajak Kumpulkan 1.000 Orang Kaya di Jakarta Utara

Sekitar seribu orang kaya di Jakarta Utara memadati ruang pertemuan The Golf Pantai Indah Kapuk Barat, Jumat malam (9/5). Sebagai tuan rumah pertemuan itu adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Pluit, Jakarta Utara.

Itulah pertemuan pertama para orang kaya dengan aparat pajak. Maksud pertemuan tak lain dan tak bukan untuk menyadarkan orang kaya untuk membayar pajak. Orang kaya di daerah lain segera menyusul.

Mereka datang dari Kamal Muara, Kapuk Muara, dan Pluit, Jakarta Utara. Aparat pajak sengaja mengundang mereka lantaran dianggap memiliki aset tanah dan bangunan minimal Rp 3 miliar. Aparat pajak KPP Pratama melayangkan undangan sekitar dua bulan lalu.

Tampak hadir mewakili aparat pajak adalah Kepala KPP Pratama Jakarta Pluit Herbert H. Aruan. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Jakarta Yusri Natan Nasution, dan Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan (PKP) Ditjen Pajak Sumihar Petrus Tambunan juga terlihat dalam acara tersebut.

Petugas pajak tak ingin terlihat sangar dan angker. Lihat saja, mereka sebagian besar berbusana batik, lalu mencoba membaur dengan tamu undangan. Beberapa aparat pajak bahkan terlihat akrab dan bercanda dengan sejumlah undangan.

Para orang kaya se-Jakarta Utara agaknya tak bisa mengelak dari "tuduhan" aparat pajak bahwa mereka memang kaya. Maklum, aparat pajak menyertakan foto rumah dan perusahaan dalam undangan tersebut.

Dalam pertemuan selama tiga jam itu sesekali terdengar bahasa Mandarin. Isinya, menyindir pemilik rumah-rumah mewah di Pluit yang masih ogah-ogahan membayar. Sontak, meraka yang hadir tertawa mendengar sindiran aparat pajak.

Malam itu aparat pajak tak banyak berbicara tentang penghitungan pajak. Padahal, penjelasan itulah yang ditunggu-tunggu para undangan. Nyatanya, aparat pajak lebih suka membicarakan topik umum tentang pentingnya perolehan pajak bagi pembangunan negara.

Rasa penasaran para undangan baru tertumpahkan saat aparat pajak membuka sesi tanya jawab. Tak pelak, klaim aparat pajak tentang PPh terutang menjadi materi paling seru.

Maklum, dalam surat aparat pajak KPP Pratama kepada wajib pajak memang mencantumkan PPh terutang yang dihitung berdasarkan nilai NJOP tanah dan bangunan 2007. Nah, masalah ini yang jadi bahan pertanyaan. "Apa dasar hukumnya, kok, pajak menetapkan pajak terhutang dengan NJOP tahun 2007?" tanya Wawan, salah seorang warga Pluit yang hadir dalam pertemuan itu.

Wawan mempertanyakan mengapa pajak menggunakan hitungan berdasarkan NJOP tahun 2007. Padahal, ia memiliki surat ketetapan pajak (SKP) atas NJOP sebelum tahun 2007. "Mengapa tidak menggunakan nilai NJOP 1994 atau 2003 yang lebih rendah?" tanya Wawan dengan nada heran.

lin, warga yang mengaku baru menetap lima tahun di Pluit, pun mengaku bingung. Sebab, surat dari pajak menyatakan pajak terhutang lin Rp 200 juta. "Padahal, $aya rajin melaporkan surat pemberitahuan (SPT) tahunan," ucap lin.

Namun, ada warga yang datang ingin tahu saja. "Saya mau tahu saja penjelasan dari pajak. Kalau masih kurang paling saya tanya lagi ke account representative pajak," tutur Hatanto.

Semua pertanyaan itu tertuju kepada Kepala KPP Pratama Jakarta Pluit Herbert H. Aruan. Menghadapi cecaran pertanyaan warga, Herbert menjelaskan bahwa curigaan itu berdasarkan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Tatacara Perpajakan yang membebaskan denda administratif bagi wajib pajak yang baru membuat NPWP. "Pilihan lainnya adalah aparat pajak membenarkan SPT sebelum tahun pajak 2007," kata Herbert.

Begitulah, suasana pertemuan malam itu. Yang jelas, tak ada kesimpulan khusus pada pertemuan itu.

Sebagai catatan, data orang kaya dikantongi KPP Pratama Jakarta Pluit sebanyak 18.399 orang. Itu tersebar di tiga kecamatan, yakni Kamal Muara, Muara Baru, dan Pluit.

Rinciannya, sekitar 13.983 orang adalah wajib pajak pribadi dan 4.416 selebihnya wajib pajak badan atau perusahaan. "Dari wajib pajak pribadi itu, yang rajin menyetorkan SPT baru 42%, itu pun setoran pajak-nya kecil," kata Herbert.

Kegiatan semacam ini bakal lebih gencar dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Sebab, mulai awal Juni 2008, Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution akan menerbitkan surat edaran tentang perluasan objek pajak dengan basis data nilai tanah dan bangunan di atas Rp 60 juta. Artinya, semua masyarakat yang memiliki aset tanah dan bangunan mulai Rp 60 juta bakal menerima surat dari Ditjen Pajak.

Sebagai catatan penutup, banyak warga yang mengeluh kekurangan informasi. Ini kerap membikin mereka gelagapan karena merasa langsung ditodong aparat pajak.

Sudah sepantasnya aparat juga lebih gencar melakukan sosialisasi terhadap setiap aturan pajak yang baru. Dengan begitu, kesadaran masyarakat bisa tumbuh.

Martina Prianti

show all Berita

Others Berita


1.

KPK Segera Panggil Petinggi BCA
suaramerdeka.com, 25 Juli 2014

JAKARTA - Setelah memeriksa sejumlah pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Komisi Pemberantasan Korupsi segera memanggi petinggi PT Bank Central Asia dalam kasus ...

2.

PENGGELAPAN PAJAK, Deutsche Bank dan Barclays Terlibat
Harian Kompas, 24 Juli 2014

WASHINGTON DC, SELASA — Senat Amerika Serikat menemukan lagi penipuan baru yang dilakukan Deutsche Bank dan Barclays Bank. Hasil penelitian setahun terakhir ...

3.

Kemenhut Optimis Target PNBP Tahun Ini Tercapai
bisnis.com, 23 Juli 2014

Bisnis.com, JAKARTA--Kementerian Kehutanan mengklaim bisa memenuhi target penerimaan negara yang dibebankan until sektor kehutanan sebesar Rp3,1 triliun pada tahun ini. Sekjen ...

4.

Hadapi MEA, Iperindo Minta PPN Dihapus
Harian Kontan, 22 Juli 2014

JAKARTA. Asosiasi galangan kapal yang tergabung dalam Indonesia Ship Building and Offshore Association (Iperindo) mendesak pemerintah menghapus pajak pertambahan nilai (PPN) dan ...

5.

Insentif Pajak Ekspor Minim
Harian Kompas, 21 Juli 2014

BANDUNG, KOMPAS — Kinerja ekspor produk-produk industri dari Indonesia selama ini kalah dibandingkan produk industri dari negara pesaing seperti Tiongkok dan Vietnam. ...

show all Berita