Berita

Share :

Investor Daily Indonesia, 22 Agustus 2007


Perubahan Tarif PPh dan PTKP Bisa Turunkan Penerimaan Pajak

Dirjen Pajak Darmin Nasution mengakui, perubahan struktur tarif Pajak Penghasilan (PPh) dan batasan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang diusulkan pemerintah dalam draf RUU PPh bisa menurunkan penerimaan perpajakan.

"Dampak langsùngnya memang penerimaan negara akan turun. Tapi dalam tahapan berikutnya dan melalui upaya-upaya khusus, jumlah WP akan meningkat. Jadi, dengan adanya penurunan tarif PPh, masyarakat diharapkan lebih mudah didorong memenuhi kewajiban pajaknya," ujar Darmin Nasution kepada Investor Daily usai rapat paripurna RAPBN 2008 di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (21/8).

Dalam draf RUU Perubahan Keempat atas UU No 7 Tahun 1983 tentang PPh yang akan dibahas dengan DPR pekan depan, pemerintah berencana menurunkan besaran tarif PPh dan menaikkan PTKP. Tarif PPh wajib pajak (WP) pribadi atau perorangan ditetapkan 5-35%, sedangkan tarif PPh untuk WP badan diberlakukan tunggal sebesar 30%.

Terhadap WP pribadi, pemerintah menetapkan empat lapisan penghasilan kena pajak (PKP). Untuk penghasilan hingga Rp 50 juta per tahun, tarif PPh-nya 5% (sebelumnya Rp 25 juta), di atas Rp 50 juta hingga Rp 100 juta kena PPh 15%, di atas Rp 100 juta hingga Rp 200 juta kena tarif 25%, serta penghasilan di atas Rp 200 juta dikenai tarif 35%. Sedangkan untuk WP badan, pemerintah mengusulkan pemberlakuan tarif tunggal 30%. Sebelumnya, tarif yang dikenakan progresif 10-30%.

Di sisi lain, PTKP untuk WP pribadi dinaikkan menjadi Rp 12 juta per tahun dari sebelumnya Rp 2.880.000 seperti diatur dalam UU 17/2000 tentang Perubahan Ketiga atas UU PPh. Bila WP telah menikah, besaran PTKP ditambah Rp 1,2 juta untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak tiga orang untuk tiap keluarga.

Besaran PTKP bertambah lagi Rp 12 juta bila penghasilan istri digabung dengan penghasilan suami. Dengan demikian, pasangan suamiistri bekerja dengan dua anak, batas PTKP-nya Rp 27,6 juta per tahun.

Darmin Nasution mengungkapkan, seberapa besar penurunan penerimaan negara akibat perubahan tarif PPh dan PTKP belum dikaji. "Yang jelas, penurunan tarif itu untuk membantu masyarakat," tuturnya.

Anggota Komisi IX DPR Rama Pratama pernah mengungkapkan, akibat banyaknya UU perpajakan baru yang memberikan berbagai insentif, negara bisa mengalami potential loss sekitar Rp 10 triliun.

Ketua Pansus Pajak DPR Melchias Markus Mekeng mengatakan, RUU PPh baru akan dibahas pekan depan. "Kami menargetkan RUU PPh selesai dibahas dan disahkan pada masa sidang tahun ini," paparnya.

show all Berita

Others Berita


1.

KPK Segera Panggil Petinggi BCA
suaramerdeka.com, 25 Juli 2014

JAKARTA - Setelah memeriksa sejumlah pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Komisi Pemberantasan Korupsi segera memanggi petinggi PT Bank Central Asia dalam kasus ...

2.

PENGGELAPAN PAJAK, Deutsche Bank dan Barclays Terlibat
Harian Kompas, 24 Juli 2014

WASHINGTON DC, SELASA — Senat Amerika Serikat menemukan lagi penipuan baru yang dilakukan Deutsche Bank dan Barclays Bank. Hasil penelitian setahun terakhir ...

3.

Kemenhut Optimis Target PNBP Tahun Ini Tercapai
bisnis.com, 23 Juli 2014

Bisnis.com, JAKARTA--Kementerian Kehutanan mengklaim bisa memenuhi target penerimaan negara yang dibebankan until sektor kehutanan sebesar Rp3,1 triliun pada tahun ini. Sekjen ...

4.

Hadapi MEA, Iperindo Minta PPN Dihapus
Harian Kontan, 22 Juli 2014

JAKARTA. Asosiasi galangan kapal yang tergabung dalam Indonesia Ship Building and Offshore Association (Iperindo) mendesak pemerintah menghapus pajak pertambahan nilai (PPN) dan ...

5.

Insentif Pajak Ekspor Minim
Harian Kompas, 21 Juli 2014

BANDUNG, KOMPAS — Kinerja ekspor produk-produk industri dari Indonesia selama ini kalah dibandingkan produk industri dari negara pesaing seperti Tiongkok dan Vietnam. ...

show all Berita