Berita

Share :

Investor Daily Indonesia, 22 Agustus 2007


Perubahan Tarif PPh dan PTKP Bisa Turunkan Penerimaan Pajak

Dirjen Pajak Darmin Nasution mengakui, perubahan struktur tarif Pajak Penghasilan (PPh) dan batasan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang diusulkan pemerintah dalam draf RUU PPh bisa menurunkan penerimaan perpajakan.

"Dampak langsùngnya memang penerimaan negara akan turun. Tapi dalam tahapan berikutnya dan melalui upaya-upaya khusus, jumlah WP akan meningkat. Jadi, dengan adanya penurunan tarif PPh, masyarakat diharapkan lebih mudah didorong memenuhi kewajiban pajaknya," ujar Darmin Nasution kepada Investor Daily usai rapat paripurna RAPBN 2008 di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (21/8).

Dalam draf RUU Perubahan Keempat atas UU No 7 Tahun 1983 tentang PPh yang akan dibahas dengan DPR pekan depan, pemerintah berencana menurunkan besaran tarif PPh dan menaikkan PTKP. Tarif PPh wajib pajak (WP) pribadi atau perorangan ditetapkan 5-35%, sedangkan tarif PPh untuk WP badan diberlakukan tunggal sebesar 30%.

Terhadap WP pribadi, pemerintah menetapkan empat lapisan penghasilan kena pajak (PKP). Untuk penghasilan hingga Rp 50 juta per tahun, tarif PPh-nya 5% (sebelumnya Rp 25 juta), di atas Rp 50 juta hingga Rp 100 juta kena PPh 15%, di atas Rp 100 juta hingga Rp 200 juta kena tarif 25%, serta penghasilan di atas Rp 200 juta dikenai tarif 35%. Sedangkan untuk WP badan, pemerintah mengusulkan pemberlakuan tarif tunggal 30%. Sebelumnya, tarif yang dikenakan progresif 10-30%.

Di sisi lain, PTKP untuk WP pribadi dinaikkan menjadi Rp 12 juta per tahun dari sebelumnya Rp 2.880.000 seperti diatur dalam UU 17/2000 tentang Perubahan Ketiga atas UU PPh. Bila WP telah menikah, besaran PTKP ditambah Rp 1,2 juta untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak tiga orang untuk tiap keluarga.

Besaran PTKP bertambah lagi Rp 12 juta bila penghasilan istri digabung dengan penghasilan suami. Dengan demikian, pasangan suamiistri bekerja dengan dua anak, batas PTKP-nya Rp 27,6 juta per tahun.

Darmin Nasution mengungkapkan, seberapa besar penurunan penerimaan negara akibat perubahan tarif PPh dan PTKP belum dikaji. "Yang jelas, penurunan tarif itu untuk membantu masyarakat," tuturnya.

Anggota Komisi IX DPR Rama Pratama pernah mengungkapkan, akibat banyaknya UU perpajakan baru yang memberikan berbagai insentif, negara bisa mengalami potential loss sekitar Rp 10 triliun.

Ketua Pansus Pajak DPR Melchias Markus Mekeng mengatakan, RUU PPh baru akan dibahas pekan depan. "Kami menargetkan RUU PPh selesai dibahas dan disahkan pada masa sidang tahun ini," paparnya.

show all Berita

Others Berita


1.

Potensi Pajak Hilang Triliunan
Harian Kompas, 24 April 2014

JAKARTA, KOMPAS — Buruknya pengelolaan mineral dan batubara di Indonesia menyebabkan negara berpotensi kehilangan penerimaan pajak Rp 20 triliun. Sebab, dari 3.826 ...

2.

KPK Telusuri Suap Sengketa Pajak BCA
Harian Kontan, 23 April 2014

JAKARTA. Kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bank Central Asia (BCA) dengan mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Poernomo saat menjabat sebagai Dirjen ...

3.

Kasus Pajak BCA : Hatta Rajasa Mengaku Belum Tahu Hadi Purnomo Tersangka
bisnis.com, 22 April 2014

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengaku belum tahu mengenai masalah ditetapkannya mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI Hadi ...

4.

Ketua BPK Tersangka Kasus Pajak
Harian Kompas, 22 April 2014

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Poernomo, selaku mantan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, sebagai tersangka ...

5.

DPRD Surabaya: Enggak Rugi Bayar Pajak
tempo.co, 21 April 2014

TEMPO.CO, Surabaya - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Mochammad Mahmud bangga atas prestasi kota Surabaya kembali meraih penghargaan internasional berupa Socrates ...

show all Berita