Berita

Share :

Jawa Pos, 8 April 2008


REI Tunggu SK Menkeu

Terkait Penghapusan PPN Rumah SederhanaSURABAYA - Kantor Kementerian Perumahan Rakyat telah memutuskan kenaikan harga rumah sederhana sehat (RSH) dari Rp 49 juta menjadi Rp 55 Juta per unit mulai April 2008. Namun para pengembang yang tergabung dalam DPD REI (Real Estate Indonesia) Jawa Timur belum bisa merealisasikan kenaikan itu.

Pasalnya, REI masih menunggu keputusan dari Departemen Keuangan mengenai pembebasan PPN (pajak pertambahan nilai) RSH terbaru. "Kami menunggu keputusan dari Menkeu dulu," kata Sekretaris DPD Real Estate Indonesia (REI) Adri Istmabul Lingga Gayo saat dihubungi kemarin (7/4). "Karena itu kami masih menjual stok lama dengan harga Rp 49 juta per unit. Sedangkan unit baru yang sekarang berharga Rp 55 juta masih belum bisa (dijual, Red)."

Seperti yang diberitakan sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk menaikan harga maksimum rumah RSH. Dengan mempertimbangkan peningkatan harga bahan bangunan sebagai imbas melambungnya harga minyak dunia, maka REI mengusulkan agar dinaikan menjadi Rp 60,5 juta per unit. Namun keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat hanya menaikan sekitar 12 persen.

Pada saat yang bersamaan untuk menjaga agar daya beli masyarakat tidak terganggu, maka pemerintah juga telah merevisi besaran subsidi dan suku bunga untuk masing-masing kelompok sasaran.

Menurut Adri, selain menunggu keputusan Menkeu, pihak pengembang juga sedang menantikan kebijakan baru dari bank pemberi kredit RSH. Terkait dengan besarn KPR bagi end user. "Putusan dari Menkeu dan besaran KPR akan menentukan harga yang harus dibayar calon pembeli. Kalau itu belum jelas, maka kami juga belum bisa mengenakan harga baru," ungkapnya. Padahal, dengan harga bahan bangunan yang naik, maka pengembang membutuhkan kepastian secepatnya untuk mendirikan unit-unit baru.

Tahun ini, REI Jatim menargetkan mampu membangun hingga 11 ribu RSH. Terutama di daerah-daerah yang termasuk kota penyangga seperti Sidoarjo, Malang, Jember, dan Pasuruan. "Kalau di kota besar seperti Surabaya, 95 persen rumah termasuk golongan menengah ke atas. Sisanya menengah ke bawah. Sementara di kota penyangga, 60 persennya RSH."(aan/fan)

show all Berita

Others Berita


1.

Kendala Menumpuk, Target Pajak Sulit Tercapai
tempo.co, 22 Agustus 2014

TEMPO.CO , Jakarta: Direktur Jenderal Pajak Kementrian Keuangan Fuad Rahmany menyatakan menumpuknya kendala yang dihadapi lembaganya, menjadi faktor penghambat melesetnya target pendapatan ...

2.

Sistem Online Bisa Genjot Penerimaan Pajak
tempo.co, 22 Agustus 2014

TEMPO.CO , Jakarta: Kepala Ekonom Bank Mandiri, Destry Damayanti, mengatakan langkah terbaik untuk mengantisipasi rendahnya capaian penerimaan negara sektor pajak adalah dengan ...

3.

Kena PPN, Kakao Bakal Lebih Banyak Diekspor
tempo.co, 22 Agustus 2014

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Asosiasi Industri Kakao Indonesia, Sindra Wijaya mengatakan, penetapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk produk pertanian segar bakal ...

4.

Pemerintah Pacu Pajak Orang Pribadi
tempo.co, 22 Agustus 2014

TEMPO.CO, Jakarta - Untuk memacu pendapatan negara dari sektor pajak, pemerintah segera memacu pajak penghasilan orang pribadi (OP) atau individu di luar ...

5.

Layanan Buruk, PBB Disarankan Tak Naik
Harian Kompas, 21 Agustus 2014

JAKARTA, KOMPAS — Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis Yustinus Prastowo, di Jakarta, Rabu (20/8), menyatakan, peningkatan tarif Pajak Bumi dan ...

show all Berita