Berita

Share :

Jawa Pos, 8 April 2008


REI Tunggu SK Menkeu

Terkait Penghapusan PPN Rumah SederhanaSURABAYA - Kantor Kementerian Perumahan Rakyat telah memutuskan kenaikan harga rumah sederhana sehat (RSH) dari Rp 49 juta menjadi Rp 55 Juta per unit mulai April 2008. Namun para pengembang yang tergabung dalam DPD REI (Real Estate Indonesia) Jawa Timur belum bisa merealisasikan kenaikan itu.

Pasalnya, REI masih menunggu keputusan dari Departemen Keuangan mengenai pembebasan PPN (pajak pertambahan nilai) RSH terbaru. "Kami menunggu keputusan dari Menkeu dulu," kata Sekretaris DPD Real Estate Indonesia (REI) Adri Istmabul Lingga Gayo saat dihubungi kemarin (7/4). "Karena itu kami masih menjual stok lama dengan harga Rp 49 juta per unit. Sedangkan unit baru yang sekarang berharga Rp 55 juta masih belum bisa (dijual, Red)."

Seperti yang diberitakan sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk menaikan harga maksimum rumah RSH. Dengan mempertimbangkan peningkatan harga bahan bangunan sebagai imbas melambungnya harga minyak dunia, maka REI mengusulkan agar dinaikan menjadi Rp 60,5 juta per unit. Namun keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat hanya menaikan sekitar 12 persen.

Pada saat yang bersamaan untuk menjaga agar daya beli masyarakat tidak terganggu, maka pemerintah juga telah merevisi besaran subsidi dan suku bunga untuk masing-masing kelompok sasaran.

Menurut Adri, selain menunggu keputusan Menkeu, pihak pengembang juga sedang menantikan kebijakan baru dari bank pemberi kredit RSH. Terkait dengan besarn KPR bagi end user. "Putusan dari Menkeu dan besaran KPR akan menentukan harga yang harus dibayar calon pembeli. Kalau itu belum jelas, maka kami juga belum bisa mengenakan harga baru," ungkapnya. Padahal, dengan harga bahan bangunan yang naik, maka pengembang membutuhkan kepastian secepatnya untuk mendirikan unit-unit baru.

Tahun ini, REI Jatim menargetkan mampu membangun hingga 11 ribu RSH. Terutama di daerah-daerah yang termasuk kota penyangga seperti Sidoarjo, Malang, Jember, dan Pasuruan. "Kalau di kota besar seperti Surabaya, 95 persen rumah termasuk golongan menengah ke atas. Sisanya menengah ke bawah. Sementara di kota penyangga, 60 persennya RSH."(aan/fan)

show all Berita

Others Berita


1.

KPK Telusuri Suap Sengketa Pajak BCA
Harian Kontan, 23 April 2014

JAKARTA. Kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bank Central Asia (BCA) dengan mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Poernomo saat menjabat sebagai Dirjen ...

2.

Kasus Pajak BCA : Hatta Rajasa Mengaku Belum Tahu Hadi Purnomo Tersangka
bisnis.com, 22 April 2014

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengaku belum tahu mengenai masalah ditetapkannya mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI Hadi ...

3.

Ketua BPK Tersangka Kasus Pajak
Harian Kompas, 22 April 2014

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Poernomo, selaku mantan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, sebagai tersangka ...

4.

DPRD Surabaya: Enggak Rugi Bayar Pajak
tempo.co, 21 April 2014

TEMPO.CO, Surabaya - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Mochammad Mahmud bangga atas prestasi kota Surabaya kembali meraih penghargaan internasional berupa Socrates ...

5.

Insentif Pajak bagi Investor
Harian Kompas, 17 April 2014

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menjanjikan insentif berupa pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan (tax holiday) agar investor tertarik membangun kilang ...

show all Berita