Berita

Share :

Kontan Minggu l, 4 April 2008


Klien Baru Bertambah Berkat Beleid Baru

Meneropong Prospek bisnis konsultan pajak di Indonesia yang makin mengkilap

Dua pekan menjelang akhir bulan Maret lalu, tiba-tiba suasana Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di berbagai daerah menjadi ramai. Banyak kendaraan tampak berseliweran keluar masuk halaman KPP. Di bagian dalam kantor sendiri pun menunjukkan kesibukan yang luar biasa. Di beberapa loket yang disediakan, terlihat barisan pengantre.

Bulan Februari dan Maret memang bulan sibuk buat petugas kantor pajak dan juga para wajib pajak. Maklum, inilah saatnya para wajib pajak menyetorkan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Tahunan.

Tapi, selain para wajib pajak dan petugas pajak, ada juga, lo, yang kecipratan sibuk mengurusi pajak. Mereka adalah para konsultan pajak mendapat berkah dari kewajiban menyetor SPT tadi. Dus, bulan Februari dan Maret lalu bisa dibilang sebagai masa panen buat para konsultan pajak.

Kondisi bisnis para konsultan pajak saat ini memang sedang bagus-bagusnya. "Permintaan jasa konsultan pajak terus bertambah, "ujar Hendra Wijana, salah seorang konsultan pajak. Meningkatnya permintaan jasa konsultan pajak merupakan dampak dari kebijakan pemerintah untuk menggenjot pendapatan pajak.

Sekadar menyegarkan ingatan, sejak tiga tahun lalu, pemerintah mulai gencar mengumpulkan pendapatan melalui sektor pajak. Mungkin Anda masih ingat, bulan Oktober tahun 2005 pemerintah menetapkan sekitar 6,4 juta wajib pajak baru. Penetapan tersebut diikuti dengan pengiriman sepucuk surat yang menyatakan si penerima surat sudah tercatat sebagai wajib pajak, komplet dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama di penerima.

Pemerintah juga terus berusaha menyempurnakan aturan perpajakan. Walhasil, terjadi perubahan peraturan perpajakan. "Dengan bertambahnya jumlah wajib pajak dan perubahan peraturan perpajakan yang ada, wajib pajak akan semakin membutuhkan konsultan pajak, "ujar Husein Kartasasmita, konsultan pajak senior.

Pasar semakin luas

Apa, sih, sebenarnya tugas konsultan pajak itu? Pada dasarnya, jasa yang diberikan oleh konsultan pajak secara umum meliputi tiga bidang.

Pertama, menyangkut fungsi konsultasi atau advisory. Misalnya saja wajib pajak mendapat warisan, perusahaan mau mem-PHK karyawan, mau membayar event organizer atau perusahaan mau melakukan akuisisi, semua itu akan merembet ke soal pajak.

Kedua, sebagaimana diungkapkan di awal, konsultan pajak membantu wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak. bila pusing mengisi SPT bulanan dan tahunan, wajib pajak bisa menyerahkannya pada konsultan pajak agar tak terjadi kekeliruan.

Ketiga, bila terjadi sengketa atau dispute soal pajak. Hal ini sangat mungkin terjadi, sehingga berdampak pada pemeriksaan pajak, keberatan pajak, hingga pengajuan banding ke pengadilan pajak. Kalau hal itu terjadi, wajib pajak bisa meminta bantuan dari konsultan pajak.

Konsultan pajak sendiri dibedakan menjadi kelas A, B, dan C. Konsultan Pajak golongan A berhak memberi konsultasi pada wajib pajak perorangan. Konsultasi pajak golongan B, selain memberi konsultasi pada perorangan, boleh juga menjadi konsultan pajak perusahaan. Sementara itu, golongan C berhak memberi konsultasi pada perusahaan multinasional.

Seperti halnya kantor pengacara, tak ada tarif yang sama untuk setiap kasus perpajakan. Begitu pun antar konsultan pajak, tarifnya berbeda-beda. Tapi, sebagai gambaran, konsultan pajak yang berkantor di perusahaan akuntan big five bisa memasang tarif konsultasi pada wajib pajak perorangan antara US$ 100 hingga US$ 250 per jam. Adapun kantor konsultan pajak kecil tarifnya bisa cuma Rp 50.000 per jam.

Ambil contoh, di kantor konsultan pajak Hendra Wijana. "Tarif bervariasi antara Rp 750.000 - Rp 1 juta per jam, "tutur Hendra. Itu pun bukan angka yang saklek, karena konsultan pajak akan melihat lagi kasus yang ditangani.

Husein menaksir, saat ini di Indonesia ada sekitar 8.000 konsultan pajak, baik yang berdiri sendiri maupun yang bergabung di perusahaan. "Konsultan terbanyak tentu saja di jakarta, "ujar salah satu penasihat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) ini.

Memang, jumlah tersebut tidak sedikit. Toh, para konsultan pajak tetap optimistis dengan prospek bisnis mereka. "Persaingan ada, tapi klien akan memperhatikan reputasi konsultan pajak itu, "ujar konsultan pajak Hipnie Alipandi.

Apalagi bulan Februari lalu Menteri Keuangan mengeluarkan beleid yang menguntungkan para konsultan pajak, yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 22/PMK.03/2008. Berdasarkan aturan ini, kuasa pajak untuk perusahaan besar hanya bisa dijalankan oleh konsultan pajak.

Sebelumnya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007, pemerintah memperbolehkan kuasa wajib pajak dijalankan oleh lulusan pendidikan formal pajak, selain dari konsultan pajak. Sekadar info, untuk menjadi konsultan pajak Anda harus mengikuti ujian brevet pajak. Nah, PP 80/2007 tadi memungkin orang yang belum menjalankan fungsi brevet pajak bisa menjalankan fungsi konsultan pajak, asalkan dia lulus pendidikan formal perpajakan.

Dengan PMK No. 22/2008 tadi, wewenang lulusan pendidikan formal perpajakan tidak lagi bisa menjalankan kuasa wajib pajak untuk perusahaan besar. Jadi, "Ada pemberian hak istimewa kepada konsultan pajak resmi untuk menangani kewajiban wajib pajak, "ujar Frido Tan dari Frido Tan & Associates. Padahal, ladang inilah yang memberi fulus besar untuk konsultan pajak.

Hasilnya, omzet para konsultan pajak resmi otomatis bakal membesar. Sebab, pasar yang bisa mereka garap semakin luas. Plus, konsultan pajak yang tidak memiliki izin bakal tersingkir pelan-pelan. "Akan ada seleksi aam, "imbuh Frido.

Wah, tambah moncer, dong, bisnisnya.

Tambal Sulam Terus-menerus

Dari duu, masalah perpajakan di Indonesia memang serba tidak jelas. Sudah bukan rahasia lagi kalau dulu banyak petugas pajak yang sering main mata dengan wajib pajak.

Kondisi peraturan perpajakannya pun tidak jauh beda. Satu hal yang sering dikeluhkan banyak orang, terutama pengusaha, adalah aturan perpajakan yang kerap berubah-ubah.

Salah satu peraturan yang berubah-ubah adalah aturan mengenai kuasa wajib pajak (WP). Dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 576/KMK.04/2000, mereka yang bisa menjadi kuasa wajib pajak adalah orang yang telah memiliki brevet yang diterbitkan Ditjen Pajak atau memiliki ijazah format pendidikan pajak.

Tahun 2005, melalui PMK No. 97/PMK.03/2005, pemerintah mewajibkan syarat kuasa wajib pajak harus memiliki brevet pajak. Dus, orang hanya memiliki pendidikan formal di bidang perpajakan tidak bisa menjadi kuasa wajib pajak.

Aturan tersebut diubah lagi di tahun 2007 lewat PP No. 80 tahun 2007. Beleid ini mengembalikan kewenangan orang yang hanya menempuh pendidikan formal di bidang perpajakan untuk menjadi kuasa wajib pajak.

Namun, tak lama berselang, Menkeu mengeluarkan PMK 22 Tahun 2008. Pada akhir Februari 2008 lalu. Lewat aturan ini, kewenangan orang yang belum memiliki brevet pajak disunat.

Mereka memang masih bisa jadi konsultan pajak, tapi kliennya terbatas. Misalnya saja, untuk WP pribadi yang tidak menjalankan usaha bebas, WP pribadi yang menjalankan usaha bebas dengan peredaran atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 1,8 miliar setahun, atau WP badan dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp 2,4 miliar setahun.

Harris Hadinata, Wahyu Tri R., Novi Diah

show all Berita

Others Berita


1.

TDL Naik, Pemkot Solo Nunggak Pajak PJU lagi
republika.co.id, 2 September 2014

REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Pemerintah Kota (Pemkot) Solo mutar otak lagi, untuk melakukan efisiensi penggunaan listrik. Langkah ini harus dilakukan guna menghadapi kenaikkan TDL ...

2.

Optimalisasi Penerimaan Pajak
jpnn.com, 2 September 2014

JAKARTA - Tim Transisi masih berupaya untuk mengambil jalan terjal dalam memperbaiki kondisi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2015. Bukan dengan ...

3.

Dispenda Coreti Reklame yang Tidak Bayar Pajak
analisadaily.com, 2 September 2014

Medan, (Analisa). Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Medan mengambil tindakan tegas dengan mencoret reklame jenis melekat/ poster/stiker yang melekat di sejumlah lokasi ...

4.

Penunggak Pajak Dipersulit Beli BBM
Harian Kompas, 1 September 2014

MANADO, KOMPAS — Penunggak pajak kendaraan bermotor di Sulawesi Utara dipersulit untuk mengisi bahan bakar minyak kendaraannya di stasiun pengisian bahan bakar ...

5.

Ups, Oknum Bendaharawan di Gorontalo Gelapkan Pajak!
Bisnis.com, 1 September 2014

Bisnis.com, MANADO—Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara (Suluttenggomalut) bekerjasama dengan Kepolisian Daerah Gorontalo dan Kejaksaan ...

show all Berita