Berita

  • 16 Sept 2013
  • bisnis.com

Dradjad H.Wibowo: 'Statusisasi Konspirasi' Rasio & Shortfall Pajak

MUNGKIN saya terkena 'virus' Vicky. Namun, masalah shortfall pajak—selisih kurang antara target dan realisasi—serta rasio pajak selama beberapa tahun terakhir, sama sulit dimengertinya dengan bahasa Vicky. Saya pilih kata ‘status’ dan ‘konspirasi’ dengan harapan mewakili apa yang akan saya bahas.

Katakanlah kinerja Hadi Purnomo (HP) sebagai dirjen pajak dijadikan acuan (benchmark), lalu berapa kira-kira selisih penerimaan pajaknya dengan capaian periode 2006-2013? Tentu ada yang merasa ini pengandaian yang tidak relevan. Namun, jika kita objektif, ada benchmark yang bisa dipakai.

HP dan jajarannya pada 2005 mencatatkan rasio pajak (tax ratio) 12,5%. Dia digantikan pada 20 April 2006 oleh Darmin Nasution. Dan sejak 2006 itu,belum pernah sekali pun Ditjen Pajak (DJP) mampu menyamai rasio di atas, kecuali pada 2008 dengan rasio 13,3%.

Namun, rasio pajak 13,3% itu saya anggap tidak riil, karena banyak restitusi yang ditahan pada kurun 2007-2008. Hitungan saya, apabila restitusi dibayarkan sebagaimana mestinya, maka angka riil rasio pajak pada 2008 akan mencapai sekitar 12,4%.

 Agar lebih akurat benchmark-nya, kita keluarkan penerimaan pajak penghasilan migas, cukai, dan lain-lain yang bukan termasuk tugas dan wewenang DJP. Sebut saja ini rasio pajak murni (RPM) DJP. Yaitu, rasio dari penerimaan pajak murni DJP dengan produk domestik bruto (PDB).

RPM ini lebih objektif apabila dibandingkan dengan shortfall pajak. Dengan shortfall, DJP masih bisa mengatakan target APBN atau APBN-P tidak realistis. Meski sebenarnya, aneh juga jika kemudian, setelah melebarnya perhitungan shortfall keluar, target nya yang lantas disalahkan.

Jangan lupa, target tersebut disusun bersama DPR berdasarkan usulan pemerintah, yang dalam hal ini Kementerian Keuangan. Jika target itu tidak realistis, berarti pemerintah mengakui bahwa mereka tidak kredibel sebagai otoritas fiskal. Dengan RPM, target APBN tak bisa lagi disalahkan.

Saya mendapatkan hitungan RPM 9,52% (2005), 9,43% (2006), 9,64% (2007), 9,98% (2008), 8,81% (2009), 8,80% (2010), 8,99% (2011) dan 9,14% (2012). Pada 2013, karena DJP sendiri menghitung akan terjadi shortfall hingga Rp161 triliun, angka RPM-nya adalah 8,07%.

Apabila RPM 2005 itu dijadikan benchmark, berarti kita telah kehilangan penerimaan pajak sebesar Rp295 triliun selama kurun 2006-2013! Ini diperoleh dari selisih RPM tiap tahun dengan benchmark, lalu dikalikan PDB harga tahun berjalan.


  • 16 Sept 2013
  • bisnis.com