Berita

Share :

Harian Kontan, 26 Juni 2013


Penerimaan Pajak 2013 Masih Tersendat

JAKARTA. Penerimaan negara dari sektor pajak belum maksimal. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, penerimaan pajak hingga 14 Juni 2013 hanya Rp 384,1 triliun atau 38,6% target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2013 sebesar Rp 995 triliun. Padahal periode yang sama tahun lalu, penerimaan pajak sudah mencapai 41% dari target APBNP 2012 sebesar Rp 980,20 triliun.

Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Bambang Brodjonegoro, mengaku tidak khawatir dengan kinerja perpajakan. Mengingat secara nominal penerimaan pajak tetap mengalami kenaikan. "Dari persentase turun tapi secara nominal tetap naik, kami masih berharap target APBNP tercapai," jelasnya, Selasa (25/6).

Penerimaan pajak tahun ini memang tumbuh 6,6% jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun, angka itu lebih rendah dari target pemerintah yang menargetkan pertumbuhan penerimaan pajak tahun ini sebesar 19% dari tahun lalu. Selama ini Ditjen Pajak selalu beralasan kurang maksimalnya penerimaan pajak lantaran kondisi ekonomi global yang belum juga membaik.

Menurut Kepala Seksi Hubungan Eksternal Ditjen Pajak Chandra Budi, kantor pajak terus menggali potensi pajak, terutama dari sektor unggulan di masing-masing Kantor Pelayanan Pajak. Secara nasional, mulai Juli 2013 ini Ditjen Pajak memeriksa wajib pajak di sektor properti. Diperkirakan potensi penerimaan pajak senilai Rp 30 triliun kurang akuratnya pelaporan transaksi jual-beli tanah dan bangunan, real estat juga apartemen.

Namun pengamat pajak Universitas Pelita Harapan (UPH) Ronny Bako menyangsikan hal itu dapat mendongkrak penerimaan pajak. "Tidak mungkin tercapai dalam enam bulan," ujarnya. Apalagi tahun ini sudah masuk tahun politik yang akan mengganggu penerimaan perpajakan.

Selain itu, semenjak harga BBM naik, daya serap masyarakat turun, yang akhirnya berdampak pada penerimaan perpajakan. Bulan depan juga sudah masuk bulan puasa, lalu lebaran, yang mengganggu proses ekspor impor.

Nah, untuk menggenjot penerimaan ini seharusnya Ditjen Pajak melakukan upaya paksa menarik pajak sektor properti yang sengaja membayar kewajiban lebih rendah.

show all Berita

Others Berita


1.

KPK Telusuri Suap Sengketa Pajak BCA
Harian Kontan, 23 April 2014

JAKARTA. Kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bank Central Asia (BCA) dengan mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Poernomo saat menjabat sebagai Dirjen ...

2.

Kasus Pajak BCA : Hatta Rajasa Mengaku Belum Tahu Hadi Purnomo Tersangka
bisnis.com, 22 April 2014

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengaku belum tahu mengenai masalah ditetapkannya mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI Hadi ...

3.

Ketua BPK Tersangka Kasus Pajak
Harian Kompas, 22 April 2014

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Poernomo, selaku mantan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, sebagai tersangka ...

4.

DPRD Surabaya: Enggak Rugi Bayar Pajak
tempo.co, 21 April 2014

TEMPO.CO, Surabaya - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Mochammad Mahmud bangga atas prestasi kota Surabaya kembali meraih penghargaan internasional berupa Socrates ...

5.

Insentif Pajak bagi Investor
Harian Kompas, 17 April 2014

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menjanjikan insentif berupa pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan (tax holiday) agar investor tertarik membangun kilang ...

show all Berita