Berita

Share :

Harian Kontan, 22 Maret 2013


UKM Akan Terkena Pajak Penghasilan 1%

JAKARTA. Rencana pemerintah untuk memungut pajak penghasilan (PPh) bagi usaha kecil menengah (UKM) akan segera terealisasi. Besarnya pajak mencapai 1% dari omzet bisnis. Kini, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak tengah menyelesaikan aturan yang melandasi kebijakan tersebut.

Ditjen Pajak menyebutkan, aturan PPh untuk UKM ini kelak akan bernama pajak usaha dengan omzet tertentu. Ini berbeda dengan yang berkembang selama ini, yakni pajak UKM. Pasalnya, "Dalam UU Pajak tidak ada itu UKM, jadi istilahnya pajak tertentu dengan omzet tertentu," kata Fuad Rahmany, Direktur Jenderal Pajak, Kamis (21/3).

Saat ini, draf Peraturan Pemerintah untuk pajak ini sudah kelar di Kementerian Hukum dan HAM dan tinggal masuk ke meja Presiden untuk disetujui. "Pajak akan dikenakan 1% untuk semua usaha yang omzetnya di bawah Rp 4,8 triliun," ujar Fuad.

Namun tak semua UKM kena pajak. Soalnya, pajak ini juga mewajibkan syarat lain yakni bisnis tersebut harus berlokasi di tempat yang tetap (permanen). Jadi usaha asongan atau mikro yang berada di pasar-pasar atau tidak memiliki usaha permanen bakal terbebas dari pajak.

Ini sekaligus membantah pernyataan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Syarifuddin Hasan yang sebelumnya sempat menyebut usaha omzet kurang dari Rp 300 juta juga akan kena pajak 0,5%.

Sayang, Fuad belum bisa bercerita besarnya potensi pendapatan pajak yang bakal masuk ke kas negara. Ia juga enggan menyebut jumlah usaha yang akan terkena pajak. Tentu, Ditjen Pajak sudah memiliki data mengenai jumlah pengusaha yang akan terkena pajak itu dari Kementerian Koperasi dan UKM serta Badan Pusat Statistik (BPS).

Gunadi, Pengamat Pajak asal Universitas Indonesia bilang, harus ada pengawasan yang ketat agar aturan ini efektif. Soalnya, pembayaran PPh ini bersifat self assesment. Ini memungkinkan pengusaha kecil untuk ogah membayar pajak.

Padahal, aturan ini menguntungkan pengusaha. Soalnya, besaran pajak ini lebih kecil dibandingkan bila pengusaha harus membayar pajak orang pribadi yang mencapai 5% dari keuntungan.

Ia juga mengingatkan, aturan ini rawan penyimpangan. Bisa saja, pengusaha melaporkan omzetnya lebih kecil dari kondisi sebenarnya demi menekan beban pajak. Maka butuh tim khusus untuk memastikan kebenaran nilai omzet yang dilaporkan.

show all Berita

Others Berita


1.

KPK Segera Panggil Petinggi BCA
suaramerdeka.com, 25 Juli 2014

JAKARTA - Setelah memeriksa sejumlah pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Komisi Pemberantasan Korupsi segera memanggi petinggi PT Bank Central Asia dalam kasus ...

2.

PENGGELAPAN PAJAK, Deutsche Bank dan Barclays Terlibat
Harian Kompas, 24 Juli 2014

WASHINGTON DC, SELASA — Senat Amerika Serikat menemukan lagi penipuan baru yang dilakukan Deutsche Bank dan Barclays Bank. Hasil penelitian setahun terakhir ...

3.

Kemenhut Optimis Target PNBP Tahun Ini Tercapai
bisnis.com, 23 Juli 2014

Bisnis.com, JAKARTA--Kementerian Kehutanan mengklaim bisa memenuhi target penerimaan negara yang dibebankan until sektor kehutanan sebesar Rp3,1 triliun pada tahun ini. Sekjen ...

4.

Hadapi MEA, Iperindo Minta PPN Dihapus
Harian Kontan, 22 Juli 2014

JAKARTA. Asosiasi galangan kapal yang tergabung dalam Indonesia Ship Building and Offshore Association (Iperindo) mendesak pemerintah menghapus pajak pertambahan nilai (PPN) dan ...

5.

Insentif Pajak Ekspor Minim
Harian Kompas, 21 Juli 2014

BANDUNG, KOMPAS — Kinerja ekspor produk-produk industri dari Indonesia selama ini kalah dibandingkan produk industri dari negara pesaing seperti Tiongkok dan Vietnam. ...

show all Berita