Berita

Share :

Harian Kontan, 22 Maret 2013


UKM Akan Terkena Pajak Penghasilan 1%

JAKARTA. Rencana pemerintah untuk memungut pajak penghasilan (PPh) bagi usaha kecil menengah (UKM) akan segera terealisasi. Besarnya pajak mencapai 1% dari omzet bisnis. Kini, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak tengah menyelesaikan aturan yang melandasi kebijakan tersebut.

Ditjen Pajak menyebutkan, aturan PPh untuk UKM ini kelak akan bernama pajak usaha dengan omzet tertentu. Ini berbeda dengan yang berkembang selama ini, yakni pajak UKM. Pasalnya, "Dalam UU Pajak tidak ada itu UKM, jadi istilahnya pajak tertentu dengan omzet tertentu," kata Fuad Rahmany, Direktur Jenderal Pajak, Kamis (21/3).

Saat ini, draf Peraturan Pemerintah untuk pajak ini sudah kelar di Kementerian Hukum dan HAM dan tinggal masuk ke meja Presiden untuk disetujui. "Pajak akan dikenakan 1% untuk semua usaha yang omzetnya di bawah Rp 4,8 triliun," ujar Fuad.

Namun tak semua UKM kena pajak. Soalnya, pajak ini juga mewajibkan syarat lain yakni bisnis tersebut harus berlokasi di tempat yang tetap (permanen). Jadi usaha asongan atau mikro yang berada di pasar-pasar atau tidak memiliki usaha permanen bakal terbebas dari pajak.

Ini sekaligus membantah pernyataan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Syarifuddin Hasan yang sebelumnya sempat menyebut usaha omzet kurang dari Rp 300 juta juga akan kena pajak 0,5%.

Sayang, Fuad belum bisa bercerita besarnya potensi pendapatan pajak yang bakal masuk ke kas negara. Ia juga enggan menyebut jumlah usaha yang akan terkena pajak. Tentu, Ditjen Pajak sudah memiliki data mengenai jumlah pengusaha yang akan terkena pajak itu dari Kementerian Koperasi dan UKM serta Badan Pusat Statistik (BPS).

Gunadi, Pengamat Pajak asal Universitas Indonesia bilang, harus ada pengawasan yang ketat agar aturan ini efektif. Soalnya, pembayaran PPh ini bersifat self assesment. Ini memungkinkan pengusaha kecil untuk ogah membayar pajak.

Padahal, aturan ini menguntungkan pengusaha. Soalnya, besaran pajak ini lebih kecil dibandingkan bila pengusaha harus membayar pajak orang pribadi yang mencapai 5% dari keuntungan.

Ia juga mengingatkan, aturan ini rawan penyimpangan. Bisa saja, pengusaha melaporkan omzetnya lebih kecil dari kondisi sebenarnya demi menekan beban pajak. Maka butuh tim khusus untuk memastikan kebenaran nilai omzet yang dilaporkan.

show all Berita

Others Berita


1.

Petani Kecil Tetap Terbebas dari PPN
Harian Kontan, 16 September 2014

JAKARTA. Kementerian Pertanian (Kemtan) menolak pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10% terhadap produk pertanian. Alasannya, pengenaan PPN 10% dapat merugikan petani. ...

2.

Krakatau Posco Energy Harapkan Pembebasan Pajak
Harian Kompas, 16 September 2014

JAKARTA, KOMPAS — PT Krakatau Posco Energy berharap dapat diikutsertakan sebagai perusahaan yang layak mendapatkan fasilitas pembebasan pajak. Perusahaan yang bergerak dalam ...

3.

Gunakan Surveyor Bodong, Ratusan Triliun Pajak Pertambangan Melayang
Harian Kompas, 16 September 2014

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Sucofindo (Persero) memperkirakan ada ratusan triliun rupiah pajak pertambangan yang tidak masuk ke kas negara. Pasalnya, perusahaan pertambangan ...

4.

Sindiran Bos AirAsia Soal Pajak Impor Komponen Pesawat di RI
detikfinance.com, 15 September 2014

Jakarta -Banyak kalangan maskapai penerbangan dalam negeri yang menolak pemberlakukan bea masuk untuk impor komponen pesawat di Indonesia. Termasuk CEO Group AirAsia, ...

5.

Pajak Mahal, Harga Moge Victory Naik Hingga Rp 200 Juta
detik.com, 15 September 2014

Jakarta -Di awal tahun lalu, pemerintah menaikkan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM). Kenaikan ini sudah pasti membuat pabrikan sepeda motor gede (moge) ...

show all Berita