Berita

Share :

Harian Kompas, 21 Februari 2013


Daerah Belum Siap, Pelimpahan PBB Mungkin Ditunda

JAKARTA, KOMPAS - Sejumlah daerah ditengarai belum siap memungut Pajak Bumi dan Bangunan pada awal 2014. Penangguhan pelimpahan kewenangan agar jangan sampai terjadi kekosongan kewenangan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di daerah tersebut tengah dipertimbangkan.
 
Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksana Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng, di Jakarta, Rabu (20/2), menyatakan, tidak gampang mendorong daerah untuk cepat menyiapkan diri menyelesaikan peraturan daerah (perda) tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perda tersebut merupakan dasar hukum bagi daerah untuk memungut PBB.

Persolannya, menurut Endi, potensi PBB di sejumlah daerah lebih kecil dibandingkan investasi penyediaan sarana dan persiapan administrasinya. Ini menyebabkan daerah yang bersangkutan enggan menyelesaikan RUU tentang perda PBB.

Endi berpendapat, pemerintah mesti memikirkan skenario untuk mengantisipasi masalah tersebut. Salah satu solusinya adalah dengan membuat peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (perppu) yang intinya menangguhkan pelimpahan PBB ke daerah yang belum siap.

Sebelumnya, Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian Direktorat Jenderal Pajak Hartoyo memperkirakan ada sejumlah daerah yang tak siap memungut PBB per tahun 2014. Oleh sebab itu, Ditjen Pajak, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri tengah membahas solusinya.

Wacana yang muncul, antara lain, dengan menerbitkan peraturan pemerintah yang intinya memperpanjang kewenangan Ditjen Pajak untuk memungut PBB P2 sampai pemda siap. Hal ini masih terus dibahas.

Kewenangan pemungutan PBB pedesaan dan perkotaan selama ini berada di Direktorat Jenderal Pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kewenangan pemungutan PBB akan dilimpahkan ke pemerintah daerah paling lambat 31 Desember 2013.

Dari 492 pemerintah kabupaten dan kota, 18 daerah telah mengelola PBB sejak 2011 dan 2012.

show all Berita

Others Berita


1.

Insentif Pajak bagi Investor
Harian Kompas, 17 April 2014

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menjanjikan insentif berupa pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan (tax holiday) agar investor tertarik membangun kilang ...

2.

Pajak e-Commerce Tunggu Kesepakatan Internasional
Harian Kontan, 16 April 2014

JAKARTA. Rencana pemerintah memungut pajak atas transaksi jual beli online sulit terealisasi dalam waktu dekat ini. Paling cepat, kebijakan itu baru berjalan ...

3.

Pajak Naik, Harga Mobil Mewah Melaju
Harian Kontan, 16 April 2014

JAKARTA. Anda yang hendak membeli mobil di atas 3.000 cc, bersiap merogoh kocek lebih dalam. Mulai 19 April , harga mobil impian ...

4.

Pemerintah Kenakan Pajak dan Denda Jual Beli Online
Harian Kontan, 15 April 2014

JAKARTA. Pemerintah mentargetkan untuk bisa menyelesaikan peraturan pemerintah (PP) tentang e-commerce. Aturan jual beli online ini dianggap penting karena transaksinya meningkat pesat ...

5.

BKPM Pesimistis PPnBM Ponsel Bisa Kerek Investasi
Harian Kontan, 15 April 2014

JAKARTA. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Mahendra Siregar pesimistis rencana pengenaan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) telepon selular (ponsel) bisa ...

show all Berita