Berita

Share :

Harian Kompas, 21 Februari 2013


Daerah Belum Siap, Pelimpahan PBB Mungkin Ditunda

JAKARTA, KOMPAS - Sejumlah daerah ditengarai belum siap memungut Pajak Bumi dan Bangunan pada awal 2014. Penangguhan pelimpahan kewenangan agar jangan sampai terjadi kekosongan kewenangan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di daerah tersebut tengah dipertimbangkan.
 
Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksana Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng, di Jakarta, Rabu (20/2), menyatakan, tidak gampang mendorong daerah untuk cepat menyiapkan diri menyelesaikan peraturan daerah (perda) tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perda tersebut merupakan dasar hukum bagi daerah untuk memungut PBB.

Persolannya, menurut Endi, potensi PBB di sejumlah daerah lebih kecil dibandingkan investasi penyediaan sarana dan persiapan administrasinya. Ini menyebabkan daerah yang bersangkutan enggan menyelesaikan RUU tentang perda PBB.

Endi berpendapat, pemerintah mesti memikirkan skenario untuk mengantisipasi masalah tersebut. Salah satu solusinya adalah dengan membuat peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (perppu) yang intinya menangguhkan pelimpahan PBB ke daerah yang belum siap.

Sebelumnya, Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian Direktorat Jenderal Pajak Hartoyo memperkirakan ada sejumlah daerah yang tak siap memungut PBB per tahun 2014. Oleh sebab itu, Ditjen Pajak, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri tengah membahas solusinya.

Wacana yang muncul, antara lain, dengan menerbitkan peraturan pemerintah yang intinya memperpanjang kewenangan Ditjen Pajak untuk memungut PBB P2 sampai pemda siap. Hal ini masih terus dibahas.

Kewenangan pemungutan PBB pedesaan dan perkotaan selama ini berada di Direktorat Jenderal Pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kewenangan pemungutan PBB akan dilimpahkan ke pemerintah daerah paling lambat 31 Desember 2013.

Dari 492 pemerintah kabupaten dan kota, 18 daerah telah mengelola PBB sejak 2011 dan 2012.

show all Berita

Others Berita


1.

Penerimaan Pajak Terganggu LCGC
Harian Kontan, 30 September 2014

JAKARTA. Penerimaan pajak tahun ini masih jauh dari target. Direktorat Jenderal Pajak menyatakan, penerimaan pajak per 26 September, baru mencapai Rp 683 ...

2.

Penerimaan Pajak Masih Jauh Dari Target
republika.co.id, 30 September 2014

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak hingga 26 September 2014 baru Rp683 triliun, masih jauh dari target ...

3.

Insentif PPN Smelter Tak Pengaruhi Pajak
Harian Kontan, 29 September 2014

JAKARTA. Permintaan pengusaha pertambangan agar pemerintah membebaskan pajak pertambahan nilai (PPN) atas produk smelter diperkirakan tak mengganggu penerimaan pajak. Soalnya, selama ini ...

4.

Hindari Denda Pajak 2 Persen
Sriwijaya Post, 29 September 2014

SRIPOKU.COM, MARTAPURA –Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten OKU Timur mengingatkan kepada Wajib Pajak (WP) agar segera membayar pajak sebelum jatuh tempo pembayaran ...

5.

Pajak Ekspor Dihapus, Harga CPO Melonjak
Harian Kontan, 26 September 2014

JAKARTA. Harga minyak sawit mentah alias crude palm oil (CPO) semakin mekar. Harga minyak nabati ini bertengger di level tertinggi enam pekan, ...

show all Berita