Berita

  • 20 Feb 2013
  • Harian Kompas

BNI Terima Setoran Pajak Valas, Bayar Lebih Cepat

Pemerintah akan memiliki data penyetor pajak dan penerimaan negara bukan pajak dalam nominasi dollar AS. Data tersebut berasal dari bank umum yang menerima setoran penerimaan negara.

Saat ini, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menjadi satu-satunya bank yang melayani setoran penerimaan negara dalam dollar AS. Layanan ini terlaksana karena BNI telah terhubung dengan sistem pelayanan penerimaan negara terpadu bernama Modul Penerimaan Negara (MPN) yang dikembangkan Kementerian Keuangan.

"Saat ini, memang baru dalam dollar AS. Tapi BNI juga melihat kemungkinan pengembangan untuk mata uang lain," kata Felia Salim, Wakil Direktur Utama BNI di New York.

Pada hari Jumat waktu setempat, layanan MPN valas diluncurkan di New York. Peluncuran itu menyusul cabang Singapura dan Hongkong yang sudah lebih dulu. Berikutnya akan diluncurkan di Tokyo (Jepang) dan London (Inggris). Di lima kota itu, ada kantor cabang BNI.

Wajib pajak atau wajib bayar pajak bisa datang ke kantor BNI dan bertransaksi melalui petugas kas. Uang sebesar jumlah yang dibayarkan bisa disetorkan secara tunai atau transfer.

Petugas kas memproses pembayaran pajak atau penerimaan negara bukan pajak (PNBP)) secara data jaringan sehingga berlangsung seketika. Wajib pajak atau wajib bayar bukan pajak menerima bukti pembayaran, berisi seluruh kelengkapan data transaksi.

Keseluruhan proses berlangsung lebih cepat. BNI juga harus menyetorkan dananya ke bank koresponden Bank Indonesia. Untuk pembayaran di bank di luar negeri selain BNI, maka dana yang sama akan masuk lebih dulu ke BNI.

Rudy Widodo, Direktur Pengelolaan Kas Negara Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan mengemukakan, pembayaran penerimaan negara dalam bentuk rupiah sudah dilakukan melalui bank persepsi dan kantor pos sejak 2007, termasuk oleh BNI.

Selama ini, untuk penerimaan negara dalam bentuk dollar AS hanya melalui rekening Bank Indonesia melalui bank koresponden BI.

"BI kan tidak terkait dengan penerimaan negara. Maka alur pembayaran dollar AS itu memiliki kelemahan, yaitu tidak memiliki data penyetor," kata Rudy.

Hubungan sistem MPN Kemkeu dengan BNI sudah dilakukan Oktober 2012. Layanan pembayaran penerimaan negara dollar AS melalui BNI sejak Desember 2012.

Layanan BNI dalam menerima pembayaran penerimaan negara dollar AS ini memudahkan wajib pajak dan wajib bayar menyetorkan dananya. Selain itu, memberi nilai tambah bagi pelaksanaan penerimaan negara.

"Sebenarnya tidak hanya untuk dollar AS. Di dalam rekening yang ada di BI, ada tiga nominasi, yaitu dollar AS, euro, dan yen. Jadi bisa saya sampaikan, yang baik ada dollar AS, euro, dan yen", tegas Rudy.

Potensi penerimaan negara dalam bentuk valuta asing (valas) sekitar Rp 200 triliun. BNI menargetkan transaksi penerimaan negara dollar AS sebesar Rp 62 triliun per tahun atau sekitar 31 persennya.

Sebagaimana dijelaskan Direktur BNI Adi Setianto kepada Kompas beberapa waktu lalu, saat ini ada sekitar 2.484 perusahaan yang sudah rutin menyetorkan penerimaan negara. Jumlah itu terdiri dari 283 wajib pajak dan 2.201 wajib bayar pajak nonmigas.

Rudy menyatakan, kemudahan ini disediakan agar wajib pajak dan wajib bayar tidak bisa lagi beralasan kerepotan membayar pajak. Data penyetor bisa digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mencocokkan wajib pajak dan besaran pajaknya.

Soal penerimaan negara bukan pajak dalam bentuk dollar AS, diperkirakan sebulannya sebesar 20.000 dollar AS. Bentuknya bermacam-macam, antara lain royalti tambang.

Pada tahun 2013, potensi pendapatan negara sebesar Rp 1.529 triliun. Jumlah itu terdiri dari penerimaan perpajakan Rp 1.193 triliun, PNBP sebesar Rp 332,2 triliun, dan hibah Rp 4,5 triliun. 
  • 20 Feb 2013
  • Harian Kompas