Berita

Share :

Harian Kontan, 14 Januari 2013


Sebanyak 2,76 Juta UKM akan Terkena Pajak Penghasilan Final

JAKARTA. Usaha kecil harus bersiap menghitung dan melaporkan kewajiban pajak kepada kantor pajak. Dalam hitungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), akan ada 2,76 juta UKM terkena aturan wajib membayar pajak ini.

Seperti kita ketahui, pemerintah telah memutuskan untuk mengenakan tarif pajak sebesar 1% dari omzet usaha setiap tahun kepada UKM. Adapun UKM yang wajib bayar pajak penghasilan (PPh) dengan tarif final tersebut adalah usaha yang memiliki omzet maksimum Rp 4,8 miliar per tahun.

Selain itu, mereka yang wajib membayar pajak adalah pengusaha kecil yang sudah tidak lagi tergolong sebagai pedagang kaki lima atau sudah memiliki tempat usaha tetap di lokasi usaha, bukan warung kecil rumahan.

Menteri Koperasi dan UKM Syarifuddin Hasan menjelaskan, perkiraan sebanyak 2,76 juta usaha itu berasal dari total UKM dan usaha mikro yang mencapai 55,2 juta unit. Dalam perkiraan Kemkop UKM, hanya 5% dari total UKM yang layak kena aturan wajib membayar pajak 1% dari omzet. "Kebijakan ini tidak akan berdampak negatif kepada industri UKM secara keseluruhan,"kata Hasan, akhir pekan lalu.

Sayangnya, Hasan belum bisa merinci berapa total omzet usaha dari 2,76 juta UKM yang layak membayar pajak tersebut. Hingga sat ini, kantor pajak pun belum merinci berapa besar potensi penerimaan pajak dari sektor UKM ini lantaran memang tidak berharap banyak penerimaan dari sektor usaha ini.

Kantor pajak berdalih, pengenaan pajak bagi UKM ini sejatinya semata untuk azas keadilan. Sebab, buruh yang memiliki penghasilan kecil hanya sedikit diatas upah minimum provinsi, masih dipotong gajinya untuk membayar pajak. Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Achmad Fuad Rachmany mencontohkan, usaha perdagangan elektronik memiliki omzet miliaran dengan keuntungan besar, selama ini masih belum membayar pajak kepada negara.

Selain itu, pajak juga menilai pengusaha kecil sejatinya bukan tidak mau membayar pajak. Mereka hanya kesulitan untuk membuat laporan keuangan sehingga merasa tidak mampu mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPPT) yang dianggap rumit.
 
Untuk itu, Fuad berjanji akan membuatkan form laporan pajak yang sangat sederhana bagi UKM agar bisa memberikan laporan dengan mudah.
 
Kantor pajak pun tidak berharap banyak setoran pajak dari UKM ini bisa maksimal tahun ini. Pajak perlu melakukan sosialisasi lebih gencar kepada UKM agar mereka mulai mematuhi pembayaran pajak. Dengan begitu, dampak terhadap penerimaan negara diharapkan bisa dirasakan mulai tahun depan. Hingga kini, aturan main PPh final bagi UKM ini juga belum resmi keluar.
 
Penetapan pajak UKM ini muncul setelah terjadi perdebatan panjang antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Koperasi dan UKM. Sebelumnya, ada wacana dari Kementerian Keuangan untuk mengenakan tarif PPh final sebesar 3%, lalu Kemkop UKM mengusulkan angka 1%.

show all Berita

Others Berita


1.

Berharap UU Pajak dan Retribusi Direvisi
radarbanjarmasin.co.id, 22 September 2014

BANJARMASIN – Sebagai salah satu dinas yang paling banyak memberikan kontribusi terhadap pemasukan kas daerah. Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Kalsel terus ...

2.

Pemerintah Janji Keringanan Pajak Investasi di Indonesia Timur
tribunnews.com, 22 September 2014

TRIBUNNEWS.COM.MAKASSAR - Kepala Bidang Pemantauan Dini Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal Kindy Rinaldi Syahrir mengatakan, pemerintahan baru telah menyatakan komitmennya mempermudah kebijakan ...

3.

Pemalsu Pajak Kena Denda Rp 494 Miliar
Harian Kontan, 19 September 2014

JAKARTA. Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menjatuhkan vonis enam tahun penjara dan denda Rp 494,89 miliar subsider tiga bulan penjara kepada terdakwa ...

4.

Ditjen Pajak Kesulitan, Akuntan Diminta Cegah Transfer Pricing
Harian Kontan, 19 September 2014

JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak memiliki cara yang terbatas dalam menindak pelaku transfer pricing atawa transaksi antara perusahaan di Indonesia dengan anak usaha ...

5.

Sulit Hentikan Penghindaran Pajak
koran-jakarta.com, 19 September 2014

JAKARTA – Aksi transfer pricing yang masih marak sulit dihentikan selama tarif pajak di Indonesia lebih tinggi dibanding negara lain. Tanpa penurunan ...

show all Berita