Berita

Share :

beritajatim.com, 20 Nopember 2012


Hotel dan Restoran Nunggak Pajak Rp 4 M

Jember (beritajatim.com) - Sejumlah hotel, restoran, dan tempat hiburan di Kabupaten Jember, Jawa Timur, belum menyelesaikan tunggakan tahun 2008-2009 sebesar Rp 4 miliar. Dinas Pendapatan Daerah Jember kesulitan menagih.

Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan, ada tujuh hotel, lima restoran, dan dua tempat hiburan karaoke yang menunggak. "Istilahnya kurang bayar," kata Kepala Dispenda Jember Suprapto.

Beberapa tahun lalu, hotel dan restoran memang hanya melakukan taksasi terhadap pajak yang harus dibayar. Para pengelola menghitung sendiri pajak yang wajib disetor ke daerah. Dispenda tidak tahu, apakah taksasi itu memang sesuai kenyataan atau sudah diperkecil atau dipangkas.

BPK menemukan kekurangan nominal pajak yang harus dibayar setelah melakukan audit faktual ke sejumlah hotel, restoran, dan tempat hiburan. BPK memerintahkan kepada Pemkab Jember untuk menagih kekurangan pajak tersebut. Dispenda pun menerbitkan surat kepada para pengelola hotel, restoran, dan tempat hiburan yang diperiksa BPK untuk segera memenuhi kewajiban.

Namun ternyata para pengelola tersebut menolak memenuhi kewajiban. Mereka merasa diperlakukan tidak adil. "Pertama, mereka mempertanyakan kenapa yang diperiksa tidak semua hotel, restoran, dan tempat hiburan. Kedua, mereka beralasan tidak mengenakan pajak kepada pengunjung. Jadi pajak dibayar dari pendapatan," kata Suprapto.

Suprapto mengaku kerepotan. "Saya ini disuruh menagih, tapi mereka mengajukan keberatan. Kami melakukan pendekatan. Dispenda tidak mungkin memberi sanksi," katanya.

Saat ini, agar tidak terulang lagi, Dispenda secara rutin melakuan verifikasi terhadap pelaporan pajak hotel dan restoran. Pengelola tetap dipersilakan menghitung sendiri dan melaporkannya. "Setelah itu, baru tim kami turun melakukan verifikasi. Kalau benar sesuai buku, ya sudah," kata Suprapto.

Sementara itu, anggota Komisi C Bidang Keuangan dan Pembangunan DPRD Jember, Yudi Hartono, meminta agar Dispenda menagih secara intensif. "Kalau nanti mentok, pihak-pihak yang masuk kategori pemilik utang akan kami undang untuk rapat dengar pendapat," katanya. Dalam Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2013, pajak hotel dan restoran ditargetkan memberikan pemasukan Rp 1,4 miliar. Tahun ini target sekitar Rp 1,3 miliar.

show all Berita

Others Berita


1.

Penunggak Pajak Dipersulit Beli BBM
Harian Kompas, 1 September 2014

MANADO, KOMPAS — Penunggak pajak kendaraan bermotor di Sulawesi Utara dipersulit untuk mengisi bahan bakar minyak kendaraannya di stasiun pengisian bahan bakar ...

2.

Ups, Oknum Bendaharawan di Gorontalo Gelapkan Pajak!
Bisnis.com, 1 September 2014

Bisnis.com, MANADO—Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara (Suluttenggomalut) bekerjasama dengan Kepolisian Daerah Gorontalo dan Kejaksaan ...

3.

Neraca Kian Enteng Jika Raih Keringanan Pajak, Analis menilai: PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk bisa berhemat jika meraih keringanan pajak
Harian Kontan, 29 Agustus 2014

JAKARTA. PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk (TKIM) tengah meminta keringanan pajak berupa tax holiday ke pemerintah. Ini karena TKIM sedang membangun ...

4.

Tarik Dana WNI, Sistem Pajak Harus Diubah
Harian Kontan, 29 Agustus 2014

JAKARTA. Dana simpanan Warga Negara Indonesia (WNI) di perbankan luar negeri diperkirakan jauh lebih besar dibanding dengan di dalam negeri. Pemerintah perlu ...

5.

Tambah Penerimaan Pajak, Jokowi Kejar Wajib Pajak Nakal
Harian Kontan, 29 Agustus 2014

JAKARTA. Seretnya penerimaan negara dari sektor pajak menjadi perhatian khusus dari pemerintahan baru terpilih. Karenanya, pasangan presiden dan wakil presiden terpilih Joko ...

show all Berita