Berita

Share :

beritajatim.com, 20 Nopember 2012


Hotel dan Restoran Nunggak Pajak Rp 4 M

Jember (beritajatim.com) - Sejumlah hotel, restoran, dan tempat hiburan di Kabupaten Jember, Jawa Timur, belum menyelesaikan tunggakan tahun 2008-2009 sebesar Rp 4 miliar. Dinas Pendapatan Daerah Jember kesulitan menagih.

Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan, ada tujuh hotel, lima restoran, dan dua tempat hiburan karaoke yang menunggak. "Istilahnya kurang bayar," kata Kepala Dispenda Jember Suprapto.

Beberapa tahun lalu, hotel dan restoran memang hanya melakukan taksasi terhadap pajak yang harus dibayar. Para pengelola menghitung sendiri pajak yang wajib disetor ke daerah. Dispenda tidak tahu, apakah taksasi itu memang sesuai kenyataan atau sudah diperkecil atau dipangkas.

BPK menemukan kekurangan nominal pajak yang harus dibayar setelah melakukan audit faktual ke sejumlah hotel, restoran, dan tempat hiburan. BPK memerintahkan kepada Pemkab Jember untuk menagih kekurangan pajak tersebut. Dispenda pun menerbitkan surat kepada para pengelola hotel, restoran, dan tempat hiburan yang diperiksa BPK untuk segera memenuhi kewajiban.

Namun ternyata para pengelola tersebut menolak memenuhi kewajiban. Mereka merasa diperlakukan tidak adil. "Pertama, mereka mempertanyakan kenapa yang diperiksa tidak semua hotel, restoran, dan tempat hiburan. Kedua, mereka beralasan tidak mengenakan pajak kepada pengunjung. Jadi pajak dibayar dari pendapatan," kata Suprapto.

Suprapto mengaku kerepotan. "Saya ini disuruh menagih, tapi mereka mengajukan keberatan. Kami melakukan pendekatan. Dispenda tidak mungkin memberi sanksi," katanya.

Saat ini, agar tidak terulang lagi, Dispenda secara rutin melakuan verifikasi terhadap pelaporan pajak hotel dan restoran. Pengelola tetap dipersilakan menghitung sendiri dan melaporkannya. "Setelah itu, baru tim kami turun melakukan verifikasi. Kalau benar sesuai buku, ya sudah," kata Suprapto.

Sementara itu, anggota Komisi C Bidang Keuangan dan Pembangunan DPRD Jember, Yudi Hartono, meminta agar Dispenda menagih secara intensif. "Kalau nanti mentok, pihak-pihak yang masuk kategori pemilik utang akan kami undang untuk rapat dengar pendapat," katanya. Dalam Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2013, pajak hotel dan restoran ditargetkan memberikan pemasukan Rp 1,4 miliar. Tahun ini target sekitar Rp 1,3 miliar.

show all Berita

Others Berita


1.

KPK Segera Panggil Petinggi BCA
suaramerdeka.com, 25 Juli 2014

JAKARTA - Setelah memeriksa sejumlah pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Komisi Pemberantasan Korupsi segera memanggi petinggi PT Bank Central Asia dalam kasus ...

2.

PENGGELAPAN PAJAK, Deutsche Bank dan Barclays Terlibat
Harian Kompas, 24 Juli 2014

WASHINGTON DC, SELASA — Senat Amerika Serikat menemukan lagi penipuan baru yang dilakukan Deutsche Bank dan Barclays Bank. Hasil penelitian setahun terakhir ...

3.

Kemenhut Optimis Target PNBP Tahun Ini Tercapai
bisnis.com, 23 Juli 2014

Bisnis.com, JAKARTA--Kementerian Kehutanan mengklaim bisa memenuhi target penerimaan negara yang dibebankan until sektor kehutanan sebesar Rp3,1 triliun pada tahun ini. Sekjen ...

4.

Hadapi MEA, Iperindo Minta PPN Dihapus
Harian Kontan, 22 Juli 2014

JAKARTA. Asosiasi galangan kapal yang tergabung dalam Indonesia Ship Building and Offshore Association (Iperindo) mendesak pemerintah menghapus pajak pertambahan nilai (PPN) dan ...

5.

Insentif Pajak Ekspor Minim
Harian Kompas, 21 Juli 2014

BANDUNG, KOMPAS — Kinerja ekspor produk-produk industri dari Indonesia selama ini kalah dibandingkan produk industri dari negara pesaing seperti Tiongkok dan Vietnam. ...

show all Berita