Berita

Share :

beritajatim.com, 20 Nopember 2012


Hotel dan Restoran Nunggak Pajak Rp 4 M

Jember (beritajatim.com) - Sejumlah hotel, restoran, dan tempat hiburan di Kabupaten Jember, Jawa Timur, belum menyelesaikan tunggakan tahun 2008-2009 sebesar Rp 4 miliar. Dinas Pendapatan Daerah Jember kesulitan menagih.

Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan, ada tujuh hotel, lima restoran, dan dua tempat hiburan karaoke yang menunggak. "Istilahnya kurang bayar," kata Kepala Dispenda Jember Suprapto.

Beberapa tahun lalu, hotel dan restoran memang hanya melakukan taksasi terhadap pajak yang harus dibayar. Para pengelola menghitung sendiri pajak yang wajib disetor ke daerah. Dispenda tidak tahu, apakah taksasi itu memang sesuai kenyataan atau sudah diperkecil atau dipangkas.

BPK menemukan kekurangan nominal pajak yang harus dibayar setelah melakukan audit faktual ke sejumlah hotel, restoran, dan tempat hiburan. BPK memerintahkan kepada Pemkab Jember untuk menagih kekurangan pajak tersebut. Dispenda pun menerbitkan surat kepada para pengelola hotel, restoran, dan tempat hiburan yang diperiksa BPK untuk segera memenuhi kewajiban.

Namun ternyata para pengelola tersebut menolak memenuhi kewajiban. Mereka merasa diperlakukan tidak adil. "Pertama, mereka mempertanyakan kenapa yang diperiksa tidak semua hotel, restoran, dan tempat hiburan. Kedua, mereka beralasan tidak mengenakan pajak kepada pengunjung. Jadi pajak dibayar dari pendapatan," kata Suprapto.

Suprapto mengaku kerepotan. "Saya ini disuruh menagih, tapi mereka mengajukan keberatan. Kami melakukan pendekatan. Dispenda tidak mungkin memberi sanksi," katanya.

Saat ini, agar tidak terulang lagi, Dispenda secara rutin melakuan verifikasi terhadap pelaporan pajak hotel dan restoran. Pengelola tetap dipersilakan menghitung sendiri dan melaporkannya. "Setelah itu, baru tim kami turun melakukan verifikasi. Kalau benar sesuai buku, ya sudah," kata Suprapto.

Sementara itu, anggota Komisi C Bidang Keuangan dan Pembangunan DPRD Jember, Yudi Hartono, meminta agar Dispenda menagih secara intensif. "Kalau nanti mentok, pihak-pihak yang masuk kategori pemilik utang akan kami undang untuk rapat dengar pendapat," katanya. Dalam Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2013, pajak hotel dan restoran ditargetkan memberikan pemasukan Rp 1,4 miliar. Tahun ini target sekitar Rp 1,3 miliar.

show all Berita

Others Berita


1.

Layanan Buruk, PBB Disarankan Tak Naik
Harian Kompas, 21 Agustus 2014

JAKARTA, KOMPAS — Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis Yustinus Prastowo, di Jakarta, Rabu (20/8), menyatakan, peningkatan tarif Pajak Bumi dan ...

2.

Target Pajak Ditingkatkan, Dinas Pajak Cianjur Gali Potensi Pajak Baru
pikiran-rakyat.com, 21 Agustus 2014

CIANJUR, (PRLM).- Setelah memiliki kewenangan untuk mengelola Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), target pajak yang ditetapkan Pemkab Cianjur kepada Dinas Perpajakan Daerah ...

3.

PPN untuk Produk Segar Harus Selektif
Harian Kompas, 20 Agustus 2014

JAKARTA, KOMPAS — Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai terhadap produk segar pertanian harus selektif. Kementerian Pertanian tengah mengkaji opsi yang paling ideal dalam ...

4.

Institusi Layanan PBB Lemah
Harian Kompas, 20 Agustus 2014

JAKARTA, KOMPAS — Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang amburadul diduga diakibatkan oleh kapasitas lembaga yang menangani pajak tersebut sangat lemah. Mereka ...

5.

Layanan Pungutan PBB Amburadul
Harian Kompas, 19 Agustus 2014

JAKARTA, KOMPAS — Setahun setelah penyerahan penuh kewenangan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan kepada pemerintah daerah, pelayanan pembayaran pajak itu amburadul. Cara ...

show all Berita