Berita

Share :

beritajatim.com, 20 Nopember 2012


Hotel dan Restoran Nunggak Pajak Rp 4 M

Jember (beritajatim.com) - Sejumlah hotel, restoran, dan tempat hiburan di Kabupaten Jember, Jawa Timur, belum menyelesaikan tunggakan tahun 2008-2009 sebesar Rp 4 miliar. Dinas Pendapatan Daerah Jember kesulitan menagih.

Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan, ada tujuh hotel, lima restoran, dan dua tempat hiburan karaoke yang menunggak. "Istilahnya kurang bayar," kata Kepala Dispenda Jember Suprapto.

Beberapa tahun lalu, hotel dan restoran memang hanya melakukan taksasi terhadap pajak yang harus dibayar. Para pengelola menghitung sendiri pajak yang wajib disetor ke daerah. Dispenda tidak tahu, apakah taksasi itu memang sesuai kenyataan atau sudah diperkecil atau dipangkas.

BPK menemukan kekurangan nominal pajak yang harus dibayar setelah melakukan audit faktual ke sejumlah hotel, restoran, dan tempat hiburan. BPK memerintahkan kepada Pemkab Jember untuk menagih kekurangan pajak tersebut. Dispenda pun menerbitkan surat kepada para pengelola hotel, restoran, dan tempat hiburan yang diperiksa BPK untuk segera memenuhi kewajiban.

Namun ternyata para pengelola tersebut menolak memenuhi kewajiban. Mereka merasa diperlakukan tidak adil. "Pertama, mereka mempertanyakan kenapa yang diperiksa tidak semua hotel, restoran, dan tempat hiburan. Kedua, mereka beralasan tidak mengenakan pajak kepada pengunjung. Jadi pajak dibayar dari pendapatan," kata Suprapto.

Suprapto mengaku kerepotan. "Saya ini disuruh menagih, tapi mereka mengajukan keberatan. Kami melakukan pendekatan. Dispenda tidak mungkin memberi sanksi," katanya.

Saat ini, agar tidak terulang lagi, Dispenda secara rutin melakuan verifikasi terhadap pelaporan pajak hotel dan restoran. Pengelola tetap dipersilakan menghitung sendiri dan melaporkannya. "Setelah itu, baru tim kami turun melakukan verifikasi. Kalau benar sesuai buku, ya sudah," kata Suprapto.

Sementara itu, anggota Komisi C Bidang Keuangan dan Pembangunan DPRD Jember, Yudi Hartono, meminta agar Dispenda menagih secara intensif. "Kalau nanti mentok, pihak-pihak yang masuk kategori pemilik utang akan kami undang untuk rapat dengar pendapat," katanya. Dalam Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2013, pajak hotel dan restoran ditargetkan memberikan pemasukan Rp 1,4 miliar. Tahun ini target sekitar Rp 1,3 miliar.

show all Berita

Others Berita


1.

Insentif Pajak bagi Investor
Harian Kompas, 17 April 2014

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menjanjikan insentif berupa pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan (tax holiday) agar investor tertarik membangun kilang ...

2.

Pajak e-Commerce Tunggu Kesepakatan Internasional
Harian Kontan, 16 April 2014

JAKARTA. Rencana pemerintah memungut pajak atas transaksi jual beli online sulit terealisasi dalam waktu dekat ini. Paling cepat, kebijakan itu baru berjalan ...

3.

Pajak Naik, Harga Mobil Mewah Melaju
Harian Kontan, 16 April 2014

JAKARTA. Anda yang hendak membeli mobil di atas 3.000 cc, bersiap merogoh kocek lebih dalam. Mulai 19 April , harga mobil impian ...

4.

Pemerintah Kenakan Pajak dan Denda Jual Beli Online
Harian Kontan, 15 April 2014

JAKARTA. Pemerintah mentargetkan untuk bisa menyelesaikan peraturan pemerintah (PP) tentang e-commerce. Aturan jual beli online ini dianggap penting karena transaksinya meningkat pesat ...

5.

BKPM Pesimistis PPnBM Ponsel Bisa Kerek Investasi
Harian Kontan, 15 April 2014

JAKARTA. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Mahendra Siregar pesimistis rencana pengenaan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) telepon selular (ponsel) bisa ...

show all Berita