Berita

Share :

beritajatim.com, 20 Nopember 2012


Hotel dan Restoran Nunggak Pajak Rp 4 M

Jember (beritajatim.com) - Sejumlah hotel, restoran, dan tempat hiburan di Kabupaten Jember, Jawa Timur, belum menyelesaikan tunggakan tahun 2008-2009 sebesar Rp 4 miliar. Dinas Pendapatan Daerah Jember kesulitan menagih.

Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan, ada tujuh hotel, lima restoran, dan dua tempat hiburan karaoke yang menunggak. "Istilahnya kurang bayar," kata Kepala Dispenda Jember Suprapto.

Beberapa tahun lalu, hotel dan restoran memang hanya melakukan taksasi terhadap pajak yang harus dibayar. Para pengelola menghitung sendiri pajak yang wajib disetor ke daerah. Dispenda tidak tahu, apakah taksasi itu memang sesuai kenyataan atau sudah diperkecil atau dipangkas.

BPK menemukan kekurangan nominal pajak yang harus dibayar setelah melakukan audit faktual ke sejumlah hotel, restoran, dan tempat hiburan. BPK memerintahkan kepada Pemkab Jember untuk menagih kekurangan pajak tersebut. Dispenda pun menerbitkan surat kepada para pengelola hotel, restoran, dan tempat hiburan yang diperiksa BPK untuk segera memenuhi kewajiban.

Namun ternyata para pengelola tersebut menolak memenuhi kewajiban. Mereka merasa diperlakukan tidak adil. "Pertama, mereka mempertanyakan kenapa yang diperiksa tidak semua hotel, restoran, dan tempat hiburan. Kedua, mereka beralasan tidak mengenakan pajak kepada pengunjung. Jadi pajak dibayar dari pendapatan," kata Suprapto.

Suprapto mengaku kerepotan. "Saya ini disuruh menagih, tapi mereka mengajukan keberatan. Kami melakukan pendekatan. Dispenda tidak mungkin memberi sanksi," katanya.

Saat ini, agar tidak terulang lagi, Dispenda secara rutin melakuan verifikasi terhadap pelaporan pajak hotel dan restoran. Pengelola tetap dipersilakan menghitung sendiri dan melaporkannya. "Setelah itu, baru tim kami turun melakukan verifikasi. Kalau benar sesuai buku, ya sudah," kata Suprapto.

Sementara itu, anggota Komisi C Bidang Keuangan dan Pembangunan DPRD Jember, Yudi Hartono, meminta agar Dispenda menagih secara intensif. "Kalau nanti mentok, pihak-pihak yang masuk kategori pemilik utang akan kami undang untuk rapat dengar pendapat," katanya. Dalam Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2013, pajak hotel dan restoran ditargetkan memberikan pemasukan Rp 1,4 miliar. Tahun ini target sekitar Rp 1,3 miliar.

show all Berita

Others Berita


1.

KPK Telusuri Suap Sengketa Pajak BCA
Harian Kontan, 23 April 2014

JAKARTA. Kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bank Central Asia (BCA) dengan mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Poernomo saat menjabat sebagai Dirjen ...

2.

Kasus Pajak BCA : Hatta Rajasa Mengaku Belum Tahu Hadi Purnomo Tersangka
bisnis.com, 22 April 2014

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengaku belum tahu mengenai masalah ditetapkannya mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI Hadi ...

3.

Ketua BPK Tersangka Kasus Pajak
Harian Kompas, 22 April 2014

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Poernomo, selaku mantan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, sebagai tersangka ...

4.

DPRD Surabaya: Enggak Rugi Bayar Pajak
tempo.co, 21 April 2014

TEMPO.CO, Surabaya - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Mochammad Mahmud bangga atas prestasi kota Surabaya kembali meraih penghargaan internasional berupa Socrates ...

5.

Insentif Pajak bagi Investor
Harian Kompas, 17 April 2014

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menjanjikan insentif berupa pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan (tax holiday) agar investor tertarik membangun kilang ...

show all Berita