Berita

Share :

Harian Kontan, 13 Juni 2012


Penghapusan PPN Akan Menurunkan Biaya Logistik Laut

JAKARTA. Para pengusaha angkutan laut bernafas lega, Keputusan pemerintah menghapus Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% atas jasa angkutan laut membuat para pengusaha di bidang laut mampu mengurangi biaya logistik laut sebesar 2%.

Ketua Umum Indonesian National Shipowners Association (INSA), Carmelita Hartono, mengatakan, penghapusan PPN akan mendorong peningkatan daya saing bisnis logistik Indonesia. "Selama ini, biaya logistik kita berada di peringkat 56 termahal di dunia berdasarkan PBB,"ujarnya, Selasa (12/6). Padahal, selama ini biaya logistik laut Indonesia memberi kontribusi hingga 17% daripada total biaya logistik nasional.

Dengan penghilangan PPN tersebut, biaya logistik akan turun menjadi 15% ketimbang total biaya logistik. "Angka 2% berasal dari 17% dibagi 10% menjadi 1,7%,"ujar Carmelita. Angka 1,7% kemudian ditambah biaya bongkar muat logistik sehingga menjadi 2%.

Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 80/2012 tentang Jasa Angkutan Umum di Darat dan Air yang menggantikan PMK No 527/2003 dan PMK No 28/2006, Selasa (12/2), PMK sebelumnya menyatakan, kapal pengangkut muatan logistik milik satu pihak dikenakan PPN 10%.

Dampak jangka panjangnya, menurut Indra Yuli, Ketua Bidang Perpajakan dan Kepabeanan INSA, akan terjadi persaingan usaha yang lebih baik bagi para pengusaha. "Saat ini 90% pengusaha kapal dikuasai oleh asing,"ujar Indra Yuli.

Indra juga mengungkapkan penghapusan PPN memberikan kepastian hukum dan menciptakan adanya perlakuan yang adil dan setara antara perusahaan pelayaran nasional dan asing dalam hal pembebasan pajak.

Ia menambahkan pelaku usaha pelayaran memang memerlukan adanya kebijakan relaksasi fiskal untuk meningkatkan daya saing, terutama guna merebut pangsa muatan ekspor yang setiap tahun mencapai 500 juta ton. Nah, selain revisi PMK No 527/2003, industri pelayaran juga menunggu terbitnya Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang membebaskan PPN atas jasa bongkar muat kargo/kontainer untuk jalur pelayaran internasional dan PPN atas pembelian bungker.

Sebagai gambaran, di tahun 2011 arus ekspor impor internasional melalui Pelabuhan Tanjung Priok sudah mencapai 6 juta TEUs. Dengan biaya terminal handling charge (THC) sebesar US$ 83 per TEUS, potensi bisnis ini sebesar US$ 498 juta pertahun.

show all Berita

Others Berita


1.

Potensi Pajak Hilang Triliunan
Harian Kompas, 24 April 2014

JAKARTA, KOMPAS — Buruknya pengelolaan mineral dan batubara di Indonesia menyebabkan negara berpotensi kehilangan penerimaan pajak Rp 20 triliun. Sebab, dari 3.826 ...

2.

KPK Telusuri Suap Sengketa Pajak BCA
Harian Kontan, 23 April 2014

JAKARTA. Kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bank Central Asia (BCA) dengan mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Poernomo saat menjabat sebagai Dirjen ...

3.

Kasus Pajak BCA : Hatta Rajasa Mengaku Belum Tahu Hadi Purnomo Tersangka
bisnis.com, 22 April 2014

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengaku belum tahu mengenai masalah ditetapkannya mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI Hadi ...

4.

Ketua BPK Tersangka Kasus Pajak
Harian Kompas, 22 April 2014

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Poernomo, selaku mantan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, sebagai tersangka ...

5.

DPRD Surabaya: Enggak Rugi Bayar Pajak
tempo.co, 21 April 2014

TEMPO.CO, Surabaya - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Mochammad Mahmud bangga atas prestasi kota Surabaya kembali meraih penghargaan internasional berupa Socrates ...

show all Berita