Berita

Share :

Harian Seputar Indonesia, 1 Juni 2012


DPPAD Jateng Terapkan Pemutihan Pajak dan Denda

SEMARANG – Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset (DPPAD) Jateng memberlakukan pemutihan pajak dan denda bagi pemilik kendaraan bermotor yang persyaratan administrasi sudah lama habis masa berlakunya.

“Kebijakan ini akan diterapkan selama dua bulan, yakni dalam kurun waktu 1 Juni hingga 31 Juli 2012,”ujar Kepala DPPAD Jateng Herry Supangkat kemarin. Menurut Herry, peraturan tersebut tertuang dalam Pergub Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pemberian Pembebasan Pokok dan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Tahun Lalu. “Tujuan dari pemutihan ini untuk meringankan warga dalam membayar PKB bagi kendaraan yang administrasinya sudah lama habis masa berlakunya,” katanya.

Jumlah objek PKB yang “tidur” di provinsi ini sekitar 5% dari total 7 juta kendaraan roda dua dan roda empat di Jateng. “Yang paling banyak tidur adalah sepeda motor.Salah satu penyebabnya akibat banyaknya kredit murah. Biasanya selain pajaknya belum dibayar,kreditnya juga macet,”papar Herry.

Selain untuk menggugah wajib pajak “tidur”,aturan tersebut dimaksudkan untuk meringankan dan melestarikan objek pajak. “Pemutihan ini berlaku bagi semua kendaraan roda dua dan roda empat yang berdomisili dan terdaftar di Samsat Jateng,”katanya. Dengan diberi keringanan, Herry berharap para wajib pajak tersebut kembali membayar pajak di tahun-tahun berikutnya. “Kita juga berharap program tersebut dapat meningkatkan pendapatan pajak,”ujarnya.

Lewat program ini,para wajib pajak yang surat-surat kendaraannya mati hingga 5 atau 10 tahun akan digratiskan pembayaran pajak dan dendanya pada tahun-tahun terdahulu. “Mereka hanya diwajibkan membayar pajak dan denda pada tahun berjalan bila pembayarannya melebihi jatuh tempo,”ungkap Herry.

Kabid Pajak DPPAD Jateng Kristiono mencontohkan bila pajak sebuah kendaraan jatuh tempo pada 1 Maret 2005 dan didaftarkan membayar pajak pada 1 Juni 2012, pemilik hanya diharuskan membayar pajak 1 tahun berjalan di tahun 2012. “Plus denda pada tahun berjalan karena jatuh temponya Maret, berarti terlambat 3 bulan,” paparnya.

show all Berita

Others Berita


1.

Kemkeu dan Kemperin Evaluasi LCGC
Harian Kontan, 23 September 2014

JAKARTA. Presiden terpilih Joko Widodo (jokowi) mewacanakan penghentian penjualan mobil murah ramah lingkungan alias low cost green car (LCGC). Kementerian Keuangan akan ...

2.

Pajak Bandara Masuk Komponen Harga Tiket, Layanan Akan Lebih Efisien
vivanews.com, 23 September 2014

VIVAnews - Keputusan pemerintah untuk memasukkan komponen pajak bandara atau airport tax sebagai passenger service charge (PSC) dalam harga tiket pesawat ditengarai ...

3.

Kejar Target PAD, Pemkot Surakarta Maksimalkan Penarikan Pajak
suaramerdeka.com, 23 September 2014

SOLO, suaramerdeka.com – Pemkot Surakarta terus memaksimalkan penarikan pajak guna mendongkrak pencapaian pendapatan asli daerah (PAD). Sebab hingga menjelang triwulan ketiga 2014, ...

4.

Berharap UU Pajak dan Retribusi Direvisi
radarbanjarmasin.co.id, 22 September 2014

BANJARMASIN – Sebagai salah satu dinas yang paling banyak memberikan kontribusi terhadap pemasukan kas daerah. Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Kalsel terus ...

5.

Pemerintah Janji Keringanan Pajak Investasi di Indonesia Timur
tribunnews.com, 22 September 2014

TRIBUNNEWS.COM.MAKASSAR - Kepala Bidang Pemantauan Dini Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal Kindy Rinaldi Syahrir mengatakan, pemerintahan baru telah menyatakan komitmennya mempermudah kebijakan ...

show all Berita