Berita

Share :

Harian Kompas, 3 Mei 2012


KORUPSI PERPAJAKAN, Hari Ini Kejaksaan Akan Periksa Rama Pratama

JAKARTA, KOMPAS - Mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Keadilan Sejahtera, Rama Pratama, Kamis (3/5) ini akan diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Agung. Rama dimintai keterangan sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi perpajakan, dengan tersangka mantan pegawai pajak Kementerian Keuangan Dhana Widyatmika.

Demikian dikatakan Direktur Penyidikan Pidana Khusus Kejaksaan Agung Arnold Angkouw, Rabu di Jakarta. Rama diperiksa sebagai saksi karena perusahaan miliknya, PT Sangha Poros Capital, diketahui melakukan transaksi keuangan dengan Dhana. Sebelumnya, penyidik memeriksa bawahan Rama.

"Memang ada aliran dana. Jadi, penyidik ingin klarifikasi," kata Arnold lagi.
 
Terkait perkara yang membelit Dhana itu, Rabu, penyidik memeriksa dua saksi. Mereka adalah Veemy S dan Kris.
 
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Adi Toegarisman menambahkan, dari sekian banyak perusahaan wajib pajak yang pernah diperiksa dalam kasus Dhana, penyidik hanya mendapatkan dua wajib pajak yang diduga terlibat, yakni PT Mutiara Virgo (MV) dan PT Kornet Trans Utama (KTU).

Arnold menjelaskan, dari hasil penyidikan, alat bukti, dan modus pidana yang signifikan dalam kasus Dhana, memang hanya melibatkan dua perusahaan itu. "Kami mencari modus yang signifikan. Kalau alat buktinya kurang, buat apa dipertahankan. Nanti di pengadilan dimentahkan. Kami mencari yang betul-betul bisa mendukung pembuktian," paparnya lagi.

Terdapat sejumlah perusahaan wajib pajak yang diketahui pernah melakukan transaksi antar-rekening dengan Dhana. Selain MV dan KTU, wajib pajak yang pernah berhubungan dengan Dhana itu, antara lain, PT RPU dan PT TRS. Terkait KTU, penyidik telah menetapkan tiga tersangka dari Ditjen Pajak, yakni Dhana, Firman, dan Salman Magfiroh.

show all Berita

Others Berita


1.

PPN untuk Produk Segar Harus Selektif
Harian Kompas, 20 Agustus 2014

JAKARTA, KOMPAS — Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai terhadap produk segar pertanian harus selektif. Kementerian Pertanian tengah mengkaji opsi yang paling ideal dalam ...

2.

Institusi Layanan PBB Lemah
Harian Kompas, 20 Agustus 2014

JAKARTA, KOMPAS — Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang amburadul diduga diakibatkan oleh kapasitas lembaga yang menangani pajak tersebut sangat lemah. Mereka ...

3.

Layanan Pungutan PBB Amburadul
Harian Kompas, 19 Agustus 2014

JAKARTA, KOMPAS — Setahun setelah penyerahan penuh kewenangan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan kepada pemerintah daerah, pelayanan pembayaran pajak itu amburadul. Cara ...

4.

DJP-Polri Fokus Amankan Pajak Sektor Pertambangan
analisadaily.com, 19 Agustus 2014

Jakarta, (Analisa). Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia fokus mengamankan penerimaan pajak di sektor pertambangan, sebagai ...

5.

Ribuan Perusahaan Pertambangan Kemplang Pajak
jpnn.com, 19 Agustus 2014

JAKARTA - Ditjen Pajak kini bersikap tegas pada perusahaan pengemplang pajak. Dengan menggandeng Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Ditjen Pajak kini membidik ...

show all Berita