Berita

Share :

kompas.com, 13 Maret 2012


Kanwil Pajak Jateng 1 Terapkan Sistem

KENDAL, KOMPAS.com — Kantor Wilayah Pajak Jawa Tengah I terus melakukan pengawasan terhadap pegawainya yang ada. Hal ini untuk menghindari adanya kasus penggelapan uang pajak yang dilakukan oknum pegawai Pajak, seperti Gayus Tambunan dan Dhana Widyatmika.

Selain itu, Direktorat Pajak juga menerapkan sistem whistle blower yang bertugas mengawasi pegawai yang mencurigakan. Menurut Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah 1, Sakli Anggoro, saat ini ada ribuan pegawai Pajak di Jawa Tengah yang tidak semuanya terpantau oleh Kanwil Pajak Jawa Tengah.

"Whistle blower akan bertugas mengawasi pegawai yang mencurigakan. Ia juga bisa melaporkan ke kanwil atau ke pusat langsung. Bagi wajib pajak, diharapkan untuk mewaspadai adanya pegawai Pajak yang nakal," kata Sakli seusai mengikuti acara pekan panutan penyampaian surat pajak tahunan (SPT) tahun pajak 2011 di Pendapa Kabupaten Kendal, Senin (12/3/2012).

Sakli berharap agar pegawai Pajak di Jawa Tengah bekerja secara profesional, sinergis, dan konsisten. "Kami akan melakukan penataan terhadap pegawai Pajak agar di wilayah Jateng 1 khususnya dan nasional umumnya tidak muncul lagi pegawai-pegawai Pajak seperti Gayus dan Dhana," akunya.

Sementara itu, Bupati Kendal Widya Kandi Susanti, pada kesempatan yang sama, mengaku akan terus mengimbau kepada warganya supaya taat pajak sehingga pembangunan bisa berjalan dengan baik.

"Kita tidak usah terpengaruh dengan Gayus atau Dhana. Mereka berdua hanyalah oknum. Ayo, kita menjadi manusia yang taat pada pajak," kata Widya.

Acara pekan panutan penyampaian SPT tahun pajak 2011 di Pendapa Kabupaten Kendal ditandai dengan penyerahan SPT tahun 2011 oleh Widya Kandi Susanti, Sekda Kendal Bambang Dwiono, dan Kepala Dinas Pengawasan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kendal, Alex Supriyono.

show all Berita

Others Berita


1.

Ditjen Pajak dan Polda Banten Jalin Kerja Sama Penegakan Hukum
detikfinance.com, 17 September 2014

Serang -Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Banten menjalin kesepakatan bersama dengan pihak Kepolisian Daerah Banten. Kerja sama ini bertujuan untuk mendorong kepatuhan ...

2.

Tumbelaka Tegaskan Sweeping Pajak Kendaraan Mewah Luar Daerah
beritamanado.com, 17 September 2014

Manado – Walaupun sangat mendukung pelaksanaan sweeping pajak kendaraan oleh pihak Dispenda, namun Pengamat Politik dan Pemerintahan Taufik Tumbelaka menyatakan agar Dispenda ...

3.

Petani Kecil Tetap Terbebas dari PPN
Harian Kontan, 16 September 2014

JAKARTA. Kementerian Pertanian (Kemtan) menolak pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10% terhadap produk pertanian. Alasannya, pengenaan PPN 10% dapat merugikan petani. ...

4.

Krakatau Posco Energy Harapkan Pembebasan Pajak
Harian Kompas, 16 September 2014

JAKARTA, KOMPAS — PT Krakatau Posco Energy berharap dapat diikutsertakan sebagai perusahaan yang layak mendapatkan fasilitas pembebasan pajak. Perusahaan yang bergerak dalam ...

5.

Gunakan Surveyor Bodong, Ratusan Triliun Pajak Pertambangan Melayang
Harian Kompas, 16 September 2014

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Sucofindo (Persero) memperkirakan ada ratusan triliun rupiah pajak pertambangan yang tidak masuk ke kas negara. Pasalnya, perusahaan pertambangan ...

show all Berita