Berita

Share :

kompas.com, 13 Maret 2012


Kanwil Pajak Jateng 1 Terapkan Sistem

KENDAL, KOMPAS.com — Kantor Wilayah Pajak Jawa Tengah I terus melakukan pengawasan terhadap pegawainya yang ada. Hal ini untuk menghindari adanya kasus penggelapan uang pajak yang dilakukan oknum pegawai Pajak, seperti Gayus Tambunan dan Dhana Widyatmika.

Selain itu, Direktorat Pajak juga menerapkan sistem whistle blower yang bertugas mengawasi pegawai yang mencurigakan. Menurut Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah 1, Sakli Anggoro, saat ini ada ribuan pegawai Pajak di Jawa Tengah yang tidak semuanya terpantau oleh Kanwil Pajak Jawa Tengah.

"Whistle blower akan bertugas mengawasi pegawai yang mencurigakan. Ia juga bisa melaporkan ke kanwil atau ke pusat langsung. Bagi wajib pajak, diharapkan untuk mewaspadai adanya pegawai Pajak yang nakal," kata Sakli seusai mengikuti acara pekan panutan penyampaian surat pajak tahunan (SPT) tahun pajak 2011 di Pendapa Kabupaten Kendal, Senin (12/3/2012).

Sakli berharap agar pegawai Pajak di Jawa Tengah bekerja secara profesional, sinergis, dan konsisten. "Kami akan melakukan penataan terhadap pegawai Pajak agar di wilayah Jateng 1 khususnya dan nasional umumnya tidak muncul lagi pegawai-pegawai Pajak seperti Gayus dan Dhana," akunya.

Sementara itu, Bupati Kendal Widya Kandi Susanti, pada kesempatan yang sama, mengaku akan terus mengimbau kepada warganya supaya taat pajak sehingga pembangunan bisa berjalan dengan baik.

"Kita tidak usah terpengaruh dengan Gayus atau Dhana. Mereka berdua hanyalah oknum. Ayo, kita menjadi manusia yang taat pada pajak," kata Widya.

Acara pekan panutan penyampaian SPT tahun pajak 2011 di Pendapa Kabupaten Kendal ditandai dengan penyerahan SPT tahun 2011 oleh Widya Kandi Susanti, Sekda Kendal Bambang Dwiono, dan Kepala Dinas Pengawasan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kendal, Alex Supriyono.

show all Berita

Others Berita


1.

Hadapi MEA, Iperindo Minta PPN Dihapus
Harian Kontan, 22 Juli 2014

JAKARTA. Asosiasi galangan kapal yang tergabung dalam Indonesia Ship Building and Offshore Association (Iperindo) mendesak pemerintah menghapus pajak pertambahan nilai (PPN) dan ...

2.

Insentif Pajak Ekspor Minim
Harian Kompas, 21 Juli 2014

BANDUNG, KOMPAS — Kinerja ekspor produk-produk industri dari Indonesia selama ini kalah dibandingkan produk industri dari negara pesaing seperti Tiongkok dan Vietnam. ...

3.

Awal Juli, Penerimaan Pajak Rp 472,44 Triliun
Harian Kontan, 18 Juli 2014

JAKARTA. Kinerja realisasi penerimaan pajak masih jauh dari target. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP), per 8 Juli 2014, realisasi penerimaan pajak ...

4.

Pemilik Eks Bank Pacific Gugat Pajak
Harian Kontan, 17 Juli 2014

Bank sudah dilikuidasi tahun 1997, tapi masih ada tagihan pajak JAKARTA. Pemilik saham eks PT Bank Pasific, Handara Joeliardi S menggugat Direktorat ...

5.

Pemisahan Ditjen Pajak Oleh Pemerintahan Baru
Bisnis.com, 17 Juli 2014

JAKARTA--Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan pemisahan Direktorat Jenderal Pajak dari Kementerian Keuangan perlu dibahas pada pemerintahan baru, setelah Kabinet Indonesia Bersatu II. ...

show all Berita