Berita

Share :

kompas.com, 13 Maret 2012


Kanwil Pajak Jateng 1 Terapkan Sistem

KENDAL, KOMPAS.com — Kantor Wilayah Pajak Jawa Tengah I terus melakukan pengawasan terhadap pegawainya yang ada. Hal ini untuk menghindari adanya kasus penggelapan uang pajak yang dilakukan oknum pegawai Pajak, seperti Gayus Tambunan dan Dhana Widyatmika.

Selain itu, Direktorat Pajak juga menerapkan sistem whistle blower yang bertugas mengawasi pegawai yang mencurigakan. Menurut Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah 1, Sakli Anggoro, saat ini ada ribuan pegawai Pajak di Jawa Tengah yang tidak semuanya terpantau oleh Kanwil Pajak Jawa Tengah.

"Whistle blower akan bertugas mengawasi pegawai yang mencurigakan. Ia juga bisa melaporkan ke kanwil atau ke pusat langsung. Bagi wajib pajak, diharapkan untuk mewaspadai adanya pegawai Pajak yang nakal," kata Sakli seusai mengikuti acara pekan panutan penyampaian surat pajak tahunan (SPT) tahun pajak 2011 di Pendapa Kabupaten Kendal, Senin (12/3/2012).

Sakli berharap agar pegawai Pajak di Jawa Tengah bekerja secara profesional, sinergis, dan konsisten. "Kami akan melakukan penataan terhadap pegawai Pajak agar di wilayah Jateng 1 khususnya dan nasional umumnya tidak muncul lagi pegawai-pegawai Pajak seperti Gayus dan Dhana," akunya.

Sementara itu, Bupati Kendal Widya Kandi Susanti, pada kesempatan yang sama, mengaku akan terus mengimbau kepada warganya supaya taat pajak sehingga pembangunan bisa berjalan dengan baik.

"Kita tidak usah terpengaruh dengan Gayus atau Dhana. Mereka berdua hanyalah oknum. Ayo, kita menjadi manusia yang taat pada pajak," kata Widya.

Acara pekan panutan penyampaian SPT tahun pajak 2011 di Pendapa Kabupaten Kendal ditandai dengan penyerahan SPT tahun 2011 oleh Widya Kandi Susanti, Sekda Kendal Bambang Dwiono, dan Kepala Dinas Pengawasan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kendal, Alex Supriyono.

show all Berita

Others Berita


1.

PPN 10 Persen Bisa Bikin Bisnis Online Layu Sebelum Berkembang
jpnn.com, 28 Agustus 2014

JAKARTA - Rencana penerapan PPN 10 persen dari setiap transaksi penyelengara belanja online, baik perusahaan maupun individu kembali mencuat. Pemerintah melalui Dirjen ...

2.

DJP: Perpajakan Perdagangan Konvensional Dan "e-commerce" Sama
antaranews.com, 28 Agustus 2014

Jakarta (Antara) - Direktur Transformasi Proses Bisnis dan Pejabat Pengganti Direktorat Jenderal Pajak Wahju K Tumakaka mengatakan tidak terdapat perbedaan aspek perpajakan ...

3.

KPK Agar Tuntaskan Kasus Pajak BCA
koran-jakarta.com, 27 Agustus 2014

JAKARTA – Barisan Rakyat Sikat Koruptor (BRSK) mendesak Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad, mengusut tuntas skandal megakorupsi dana Bantuan Likuiditas ...

4.

Realisasi Pajak Tembus Rp 578 T
jpnn.com, 27 Agustus 2014

JAKARTA - Melambatnya laju pertumbuhan ekonomi membuat kinerja sektor pajak tertatih-tatih. Sepanjang hampir delapan bulan tahun ini ini, realisasi penerimaan pajak baru ...

5.

MA Tolak PK Utang Pajak Batavia Air
Harian Kontan, 26 Agustus 2014

JAKARTA. Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Pusat atas klaim utang pajak ...

show all Berita