Berita

Share :

Harian Seputar Indonesia, 15 Februari 2012


Tarif Pajak Mineral Bukan Logam-Gapensi Minta DPRD Tinjau Ulang

MAKALE – Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia (Gapensi) TanaToraja meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRD Tana Toraja meninjau kembali keputusan menaikkan pajak mineral bukan logam dan bantuan.

”Kami meminta pemerintah dan DPRD meninjau ulang pemberlakukan tarif pajak baru untuk mineral bukan logam dan batuan yang dinilai tidak pro kepada rakyat,” ungkap Ketua Gapensi Tana Toraja Jimmy Andilolo di Makale, kemarin. Sebelumnya,tarif pajak untuk mineral bukan logam dan batuan Rp6.000 untuk semua jenis bahan galian serta ukuran kendaraan.Namun setelah ditetapkan Perda nomor 3/2011, nilai pajaknya naik menjadi Rp19.375 hingga Rp70.000 per truk dengan volume angkut 1,8 meter kubik.

Sekwan DPRD Tana Toraja Damoris Sembiring mengaku sudah menerima surat dari Gapensi yang meminta DPRD membahas kembali keputusan tarif baru. ”Surat Gapensi sudah kami terima dan tinggal menunggu persetujuan dari pimpinan DPRD soal kapan jadwal pertemuannya,” kata dia. 

 

joni lembang

show all Berita

Others Berita


1.

Buron 5 Tahun, Penerbit Faktur Pajak Bodong Dipenjara 6 Tahun dan Denda Rp 494 M
detikfinance.com, 18 September 2014

Jakarta -Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengumumkan, seorang penerbit faktur pajak tidak sah atau palsu telah dijatuhi vonis oleh pengadilan. Tak hanya vonis ...

2.

Masih Berkasus Pajak, Berau Optimistis Ekspor
Harian Kontan, 18 September 2014

JAKARTA. PT Berau Coal, perusahaan pemegang konsesi perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) tengah tersangkut persoalan tunggakan pajak senilai Rp 72 miliar. ...

3.

Piutang Pajak Negara Harus Ditagih Lunas
koran-jakarta.com, 18 September 2014

JAKARTA – Meningkatnya nilai penyisihan piutang tidak tertagih, termasuk di dalamnya piutang pajak negara, harus menjadi perhatian serius pemerintah mendatang. Sebab, sebagian ...

4.

Ditjen Pajak dan Polda Banten Jalin Kerja Sama Penegakan Hukum
detikfinance.com, 17 September 2014

Serang -Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Banten menjalin kesepakatan bersama dengan pihak Kepolisian Daerah Banten. Kerja sama ini bertujuan untuk mendorong kepatuhan ...

5.

Tumbelaka Tegaskan Sweeping Pajak Kendaraan Mewah Luar Daerah
beritamanado.com, 17 September 2014

Manado – Walaupun sangat mendukung pelaksanaan sweeping pajak kendaraan oleh pihak Dispenda, namun Pengamat Politik dan Pemerintahan Taufik Tumbelaka menyatakan agar Dispenda ...

show all Berita