Berita

Share :

Harian Seputar Indonesia, 15 Februari 2012


Tarif Pajak Mineral Bukan Logam-Gapensi Minta DPRD Tinjau Ulang

MAKALE – Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia (Gapensi) TanaToraja meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRD Tana Toraja meninjau kembali keputusan menaikkan pajak mineral bukan logam dan bantuan.

”Kami meminta pemerintah dan DPRD meninjau ulang pemberlakukan tarif pajak baru untuk mineral bukan logam dan batuan yang dinilai tidak pro kepada rakyat,” ungkap Ketua Gapensi Tana Toraja Jimmy Andilolo di Makale, kemarin. Sebelumnya,tarif pajak untuk mineral bukan logam dan batuan Rp6.000 untuk semua jenis bahan galian serta ukuran kendaraan.Namun setelah ditetapkan Perda nomor 3/2011, nilai pajaknya naik menjadi Rp19.375 hingga Rp70.000 per truk dengan volume angkut 1,8 meter kubik.

Sekwan DPRD Tana Toraja Damoris Sembiring mengaku sudah menerima surat dari Gapensi yang meminta DPRD membahas kembali keputusan tarif baru. ”Surat Gapensi sudah kami terima dan tinggal menunggu persetujuan dari pimpinan DPRD soal kapan jadwal pertemuannya,” kata dia. 

 

joni lembang

show all Berita

Others Berita


1.

Layanan Buruk, PBB Disarankan Tak Naik
Harian Kompas, 21 Agustus 2014

JAKARTA, KOMPAS — Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis Yustinus Prastowo, di Jakarta, Rabu (20/8), menyatakan, peningkatan tarif Pajak Bumi dan ...

2.

Target Pajak Ditingkatkan, Dinas Pajak Cianjur Gali Potensi Pajak Baru
pikiran-rakyat.com, 21 Agustus 2014

CIANJUR, (PRLM).- Setelah memiliki kewenangan untuk mengelola Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), target pajak yang ditetapkan Pemkab Cianjur kepada Dinas Perpajakan Daerah ...

3.

PPN untuk Produk Segar Harus Selektif
Harian Kompas, 20 Agustus 2014

JAKARTA, KOMPAS — Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai terhadap produk segar pertanian harus selektif. Kementerian Pertanian tengah mengkaji opsi yang paling ideal dalam ...

4.

Institusi Layanan PBB Lemah
Harian Kompas, 20 Agustus 2014

JAKARTA, KOMPAS — Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang amburadul diduga diakibatkan oleh kapasitas lembaga yang menangani pajak tersebut sangat lemah. Mereka ...

5.

Layanan Pungutan PBB Amburadul
Harian Kompas, 19 Agustus 2014

JAKARTA, KOMPAS — Setahun setelah penyerahan penuh kewenangan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan kepada pemerintah daerah, pelayanan pembayaran pajak itu amburadul. Cara ...

show all Berita