Berita

Share :

Harian Seputar Indonesia, 15 Februari 2012


Tarif Pajak Mineral Bukan Logam-Gapensi Minta DPRD Tinjau Ulang

MAKALE – Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia (Gapensi) TanaToraja meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRD Tana Toraja meninjau kembali keputusan menaikkan pajak mineral bukan logam dan bantuan.

”Kami meminta pemerintah dan DPRD meninjau ulang pemberlakukan tarif pajak baru untuk mineral bukan logam dan batuan yang dinilai tidak pro kepada rakyat,” ungkap Ketua Gapensi Tana Toraja Jimmy Andilolo di Makale, kemarin. Sebelumnya,tarif pajak untuk mineral bukan logam dan batuan Rp6.000 untuk semua jenis bahan galian serta ukuran kendaraan.Namun setelah ditetapkan Perda nomor 3/2011, nilai pajaknya naik menjadi Rp19.375 hingga Rp70.000 per truk dengan volume angkut 1,8 meter kubik.

Sekwan DPRD Tana Toraja Damoris Sembiring mengaku sudah menerima surat dari Gapensi yang meminta DPRD membahas kembali keputusan tarif baru. ”Surat Gapensi sudah kami terima dan tinggal menunggu persetujuan dari pimpinan DPRD soal kapan jadwal pertemuannya,” kata dia. 

 

joni lembang

show all Berita

Others Berita


1.

KPK Segera Panggil Petinggi BCA
suaramerdeka.com, 25 Juli 2014

JAKARTA - Setelah memeriksa sejumlah pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Komisi Pemberantasan Korupsi segera memanggi petinggi PT Bank Central Asia dalam kasus ...

2.

PENGGELAPAN PAJAK, Deutsche Bank dan Barclays Terlibat
Harian Kompas, 24 Juli 2014

WASHINGTON DC, SELASA — Senat Amerika Serikat menemukan lagi penipuan baru yang dilakukan Deutsche Bank dan Barclays Bank. Hasil penelitian setahun terakhir ...

3.

Kemenhut Optimis Target PNBP Tahun Ini Tercapai
bisnis.com, 23 Juli 2014

Bisnis.com, JAKARTA--Kementerian Kehutanan mengklaim bisa memenuhi target penerimaan negara yang dibebankan until sektor kehutanan sebesar Rp3,1 triliun pada tahun ini. Sekjen ...

4.

Hadapi MEA, Iperindo Minta PPN Dihapus
Harian Kontan, 22 Juli 2014

JAKARTA. Asosiasi galangan kapal yang tergabung dalam Indonesia Ship Building and Offshore Association (Iperindo) mendesak pemerintah menghapus pajak pertambahan nilai (PPN) dan ...

5.

Insentif Pajak Ekspor Minim
Harian Kompas, 21 Juli 2014

BANDUNG, KOMPAS — Kinerja ekspor produk-produk industri dari Indonesia selama ini kalah dibandingkan produk industri dari negara pesaing seperti Tiongkok dan Vietnam. ...

show all Berita