Berita

  • 4 Jan 2012
  • Harian Aceh.com

Polda-Kejati Sepakat Tuntaskan Kasus Pajak Bireuen

Banda Aceh - Harian Aceh – Polda dan Kejati Aceh sepakat mengusut tuntas kasus pajak Bireuen hingga ke pengadilan. Kedua institusi itu telah menyamakan persepsi dalam memproses kasus yang merugikan negara Rp28 miliar itu.
Kejati Aceh

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh, Muhammad Yusni (kiri) didampingi Asisten Pengawas (Aswas) Kejati Aceh, Bambang Bachtiar (kanan), memberi keterangan pers tentang perkembangan sejumlah kasus yang ditangani Kejati Aceh selama tahun 2011 di aula Kejati Aceh, Senin (2/1). (Harian Aceh/Rahmad Kelana)

Sebelumnya, sempat berbeda persepsi antara Polda dan Kejati terkait proses hukum yang menjerat Bendahara Umum Daerah (BUD) Bireuen Muslim Syamaun itu. “Sejak beberapa bulan ini, penanganan kasus pajak itu sempat terhenti, karena beda persepsi antara kami dengan jaksa. Namun setelah dilakukan koordinasi, perbedaan persepsi itu ternyata hanya miskomunikasi,” kata Kapolda Aceh Irjel Pol Iskandar Hasan, Selasa (3/1)

Sehari sebelumnya, Kajati Aceh Muhammad Yusni menyatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak Polda dan sudah sepaham. “Jadi petunjuk yang diminta jaksa selama ini bukan bermaksud mempersulit penyidik polisi dalam menyiapkan berkas,” katanya.

Tetapi, lanjut dia, petunjuk itu murni merujuk aturan dalam penanganan pajak bahwa kasus pajak sebagaimana diatur UU No.8/2010 merupakan kewenangan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pajak, bukan oleh penyidik polisi. “Kalau terkait money laundring (pencucian uang) itu sudah benar tugas polisi sesuai UU No.25/2003,” kata Kajati.

Hal itu juga diakui Kapolda Iskandar Hasan. Dikatakannya, kasus pajak Bireuen yang merugikan negara Rp28 miliar (versi BPKP) memang tugasnya PPNS Pajak. Namun, berhubung waktu itu Direktoral Jenderal Pajak (DJP) Aceh tidak mampu, sehingga mereka menyerahkan Polda Aceh. “Pokonya kasus itu tetap kita tindaklanjuti hingga berkasnya lengkap atau P21. Saat ini penyidik sedang melengkapi beberapa hal yang diperlukan jaksa, termasuk keterangan dari PPNS pajak yang diperlukan,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, polisi dan jaksa berbeda persepsi dalam penyelesaian kasus pajak Bireuen. Akibatnya, kasus yang merugikan negara Rp28 miliar dengan tersangka Muslim Syamaun itu hingga kini masih mengambang.

Dalam BAP kasus pajak Bireuen yang diserahkan polisi ke Kejati Aceh, polisi menjerat Muslim Syamaun dalam dua delik. Pertama, pasal 2, 3 dan 8 Undang-Undang (UU) No.31/1999 yang ubah dengan UU No.20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55, 56 KUHP Jo Pasal 64 KUHPidana. Kedua, tersangka dijerat Undang-Undang No.25/2003 tentang pencucian uang.

Namun, tim jaksa menilai tindak pidana korupsi tidak ditemukan pada kasus yang menyeret mantan Bendahara Umum Daerah (BUD) Bireuen itu. Meski kasus itu masuk pencucian uang, tetapi karena uang itu hasil pungutan pajak, maka kewenangan menyelidiki kasus itu adalah PPNS Ditjen Pajak. “Hal ini didasarkan pada Pasal 44 ayat (1) UU No.8 Tahun 1981 tentang HAP,” sebut seorang jaksa.
 
(min/bay)
  • 4 Jan 2012
  • Harian Aceh.com