Berita

Share :

Harian Aceh.com, 4 Januari 2012


Polda-Kejati Sepakat Tuntaskan Kasus Pajak Bireuen

Banda Aceh - Harian Aceh – Polda dan Kejati Aceh sepakat mengusut tuntas kasus pajak Bireuen hingga ke pengadilan. Kedua institusi itu telah menyamakan persepsi dalam memproses kasus yang merugikan negara Rp28 miliar itu.
Kejati Aceh

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh, Muhammad Yusni (kiri) didampingi Asisten Pengawas (Aswas) Kejati Aceh, Bambang Bachtiar (kanan), memberi keterangan pers tentang perkembangan sejumlah kasus yang ditangani Kejati Aceh selama tahun 2011 di aula Kejati Aceh, Senin (2/1). (Harian Aceh/Rahmad Kelana)

Sebelumnya, sempat berbeda persepsi antara Polda dan Kejati terkait proses hukum yang menjerat Bendahara Umum Daerah (BUD) Bireuen Muslim Syamaun itu. “Sejak beberapa bulan ini, penanganan kasus pajak itu sempat terhenti, karena beda persepsi antara kami dengan jaksa. Namun setelah dilakukan koordinasi, perbedaan persepsi itu ternyata hanya miskomunikasi,” kata Kapolda Aceh Irjel Pol Iskandar Hasan, Selasa (3/1)

Sehari sebelumnya, Kajati Aceh Muhammad Yusni menyatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak Polda dan sudah sepaham. “Jadi petunjuk yang diminta jaksa selama ini bukan bermaksud mempersulit penyidik polisi dalam menyiapkan berkas,” katanya.

Tetapi, lanjut dia, petunjuk itu murni merujuk aturan dalam penanganan pajak bahwa kasus pajak sebagaimana diatur UU No.8/2010 merupakan kewenangan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pajak, bukan oleh penyidik polisi. “Kalau terkait money laundring (pencucian uang) itu sudah benar tugas polisi sesuai UU No.25/2003,” kata Kajati.

Hal itu juga diakui Kapolda Iskandar Hasan. Dikatakannya, kasus pajak Bireuen yang merugikan negara Rp28 miliar (versi BPKP) memang tugasnya PPNS Pajak. Namun, berhubung waktu itu Direktoral Jenderal Pajak (DJP) Aceh tidak mampu, sehingga mereka menyerahkan Polda Aceh. “Pokonya kasus itu tetap kita tindaklanjuti hingga berkasnya lengkap atau P21. Saat ini penyidik sedang melengkapi beberapa hal yang diperlukan jaksa, termasuk keterangan dari PPNS pajak yang diperlukan,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, polisi dan jaksa berbeda persepsi dalam penyelesaian kasus pajak Bireuen. Akibatnya, kasus yang merugikan negara Rp28 miliar dengan tersangka Muslim Syamaun itu hingga kini masih mengambang.

Dalam BAP kasus pajak Bireuen yang diserahkan polisi ke Kejati Aceh, polisi menjerat Muslim Syamaun dalam dua delik. Pertama, pasal 2, 3 dan 8 Undang-Undang (UU) No.31/1999 yang ubah dengan UU No.20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55, 56 KUHP Jo Pasal 64 KUHPidana. Kedua, tersangka dijerat Undang-Undang No.25/2003 tentang pencucian uang.

Namun, tim jaksa menilai tindak pidana korupsi tidak ditemukan pada kasus yang menyeret mantan Bendahara Umum Daerah (BUD) Bireuen itu. Meski kasus itu masuk pencucian uang, tetapi karena uang itu hasil pungutan pajak, maka kewenangan menyelidiki kasus itu adalah PPNS Ditjen Pajak. “Hal ini didasarkan pada Pasal 44 ayat (1) UU No.8 Tahun 1981 tentang HAP,” sebut seorang jaksa.
 
(min/bay)

show all Berita

Others Berita


1.

Kendala Menumpuk, Target Pajak Sulit Tercapai
tempo.co, 22 Agustus 2014

TEMPO.CO , Jakarta: Direktur Jenderal Pajak Kementrian Keuangan Fuad Rahmany menyatakan menumpuknya kendala yang dihadapi lembaganya, menjadi faktor penghambat melesetnya target pendapatan ...

2.

Sistem Online Bisa Genjot Penerimaan Pajak
tempo.co, 22 Agustus 2014

TEMPO.CO , Jakarta: Kepala Ekonom Bank Mandiri, Destry Damayanti, mengatakan langkah terbaik untuk mengantisipasi rendahnya capaian penerimaan negara sektor pajak adalah dengan ...

3.

Kena PPN, Kakao Bakal Lebih Banyak Diekspor
tempo.co, 22 Agustus 2014

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Asosiasi Industri Kakao Indonesia, Sindra Wijaya mengatakan, penetapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk produk pertanian segar bakal ...

4.

Pemerintah Pacu Pajak Orang Pribadi
tempo.co, 22 Agustus 2014

TEMPO.CO, Jakarta - Untuk memacu pendapatan negara dari sektor pajak, pemerintah segera memacu pajak penghasilan orang pribadi (OP) atau individu di luar ...

5.

Layanan Buruk, PBB Disarankan Tak Naik
Harian Kompas, 21 Agustus 2014

JAKARTA, KOMPAS — Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis Yustinus Prastowo, di Jakarta, Rabu (20/8), menyatakan, peningkatan tarif Pajak Bumi dan ...

show all Berita