Berita

Share :

suaramerdeka.com, 24 Desember 2011


Masyarakat Wajib Tahu Arti Pajak

SEMARANG- Guna memaksimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), masyarakat perlu mengetahui pengertian dari pajak itu sendiri. Wali Kota Soemarmo HS mengungkapkan, partisipasi masyarakat sangat besar dalam pembayaran pajak itu.

”Jangan sampai masyarakat tidak tahu pajak itu apa, buat apa, bagaimana penghitungannya. Subtansi pajak itu sendiri untuk dikembalikan pada masyarakat,” kata dia.

Setelah deklarasi Semarang Tertib Pajak, kata dia, Pemkot perlu menyosialisasikan kepada warga soal arti pajak. Pada objek PBB adalah bumi dan atau bangunan. Objek bumi melingkupi permukaan bumi yakni tanah dan perairan serta tubuh bumi yang ada di pedalaman serta laut. Contoh seperti sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan tambang dan lainnya.

Pada objek pajak bangunan meliputi konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Contoh yakni rumah tempat tinggal, bangunan tempat usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, emplasemen, pagar mewah, dermaga, taman mewah, fasilitas lain yang member manfaat, jalan tol, kolam renang, anjungan minyak lepas pantai, dan lainnya.

Dari contoh itu semua ada objek pajak yang dikecualikan atau tidak dikenakan PBB seperti tempat ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Areal yang digunakan untuk permakaman, peninggalan purbakala atau sejenis itu.

Juga keberadaan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional maupun tanah penggembalaan yang dikuasai desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. Selain itu juga sebuah bidang tanah yang digunakan oleh badan dan perwakilan organisasi internasional yangditentukan oleh Menteri Keuangan.

Pada sisi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki bangunan, dan atau  menguasai bangunan dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib Pajak adalah subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak.

Setelah mengetahui pengertian pajak, wajib pajak wajib membayarkan objek yang tertanggung. Untuk mendaftarkan objek itu, wajib pajak harus mendaftarkan ke Kantor Pelayanan Pajak KPP) Pratama, Kantor Pelayanan PBB (KP PBB), Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) yang wilayah kerjanya meliputi letak objek tersebut, dengan menggunakan formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang tersedia gratis di kantor-kantor tersebut.

Dasar Pengenaan PBB

Dasar pengenaan PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Nilai itu ditetapkan per wilayah berdasarkan keputusan Menteri Keuangan dengan mendengar pertimbangan gubernur serta memperhatikan beberapa hal seperti harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya. Nilai perolehan baru dan penentuan NJOP pengganti.

Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) merupakan batas NJOP atas bumi dan atau bangunan yang tidak kena pajak. Besarnya nilai jual itu setiap kabupaten/kota setinggi-tingginya Rp 12 juta dengan ketentuan setiap wajib pajak memperoleh pengurangan NJOPTKP sebanyak satu kali dalam satu tahun pajak. Apabila wajib pajak mempunyai beberapa objek maka yang mendapatkan pengurangan NJOPTKP hanya satu objek pajak yang nilainya terbesar dan tidak bisa digabungkan dengan objek pajak lainnya.

Dasar penghitungan PBB adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP). Besarnya NJKP adalah sebagai berikut : objek pajak perkebunan adalah 40%, pajak kehutanan adalah 40%, objek pajak pertambangan adalah 20%, objek pajak lainnya (pedesaan dan perkotaan): apabila NJOP-nya lebih Rp 1 miliar adalah 40%, sedangkan NJOP-nya kurang Rp 1 miliar adalah 20%

Besarnya tarif PBB adalah 0,5%. Rumus penghitungan PBB yakni tarif x NJKP. Dicontohkan, jika NJKP = 40% x (NJOP - NJOPTKP) maka besarnya PBB = 0,5% x 40% x (NJOP ñ NJOPTKP) = 0,2%x (NJOP-NJOPTKP). Jika NJKP = 20% x (NJOP - NJOPTKP) maka besarnya PBB = 0,5% x 20% x (NJOP - NJOPTKP) = 0,1 %x (NJOP -NJOPTKP)

Setelah wajib pajak menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP) dari Kantor Pelayanan PBB atau disampaikan lewat Pemerintah Daerah harus melunasinya tepat waktu pada tempat pembayaran yang telah ditunjuk dalam SPPT yaitu Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro.

Saat yang menentukan pajak terutang atau belum dibayar pada tanggal 1 Januari. Dengan demikian segala mutasi atau perubahan atas objek pajak yang terjadi setelah tanggal 1 Januari akan dikenakan pajak pada tahun berikutnya.

show all Berita

Others Berita


1.

KPK Segera Panggil Petinggi BCA
suaramerdeka.com, 25 Juli 2014

JAKARTA - Setelah memeriksa sejumlah pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Komisi Pemberantasan Korupsi segera memanggi petinggi PT Bank Central Asia dalam kasus ...

2.

PENGGELAPAN PAJAK, Deutsche Bank dan Barclays Terlibat
Harian Kompas, 24 Juli 2014

WASHINGTON DC, SELASA — Senat Amerika Serikat menemukan lagi penipuan baru yang dilakukan Deutsche Bank dan Barclays Bank. Hasil penelitian setahun terakhir ...

3.

Kemenhut Optimis Target PNBP Tahun Ini Tercapai
bisnis.com, 23 Juli 2014

Bisnis.com, JAKARTA--Kementerian Kehutanan mengklaim bisa memenuhi target penerimaan negara yang dibebankan until sektor kehutanan sebesar Rp3,1 triliun pada tahun ini. Sekjen ...

4.

Hadapi MEA, Iperindo Minta PPN Dihapus
Harian Kontan, 22 Juli 2014

JAKARTA. Asosiasi galangan kapal yang tergabung dalam Indonesia Ship Building and Offshore Association (Iperindo) mendesak pemerintah menghapus pajak pertambahan nilai (PPN) dan ...

5.

Insentif Pajak Ekspor Minim
Harian Kompas, 21 Juli 2014

BANDUNG, KOMPAS — Kinerja ekspor produk-produk industri dari Indonesia selama ini kalah dibandingkan produk industri dari negara pesaing seperti Tiongkok dan Vietnam. ...

show all Berita