Berita

Share :

Harian Seputar Indonesia, 1 Oktober 2011


Kepatuhan Pajak Rendah

JAKARTA– Tingginya angka pekerja di Indonesia belum berbanding lurus dengan jumlah orang yang melaksanakan kewajibannya membayar pajak kepada negara.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengungkapkan, berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, pembayaran pajak yang dilaporkan melalui penyerahan surat pemberitahuan (SPT) tahunan untuk orang pribadi hanya 8,5 juta. Padahal, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah orang yang aktif bekerja di Indonesia mencapai 110 juta. Artinya, rasio SPT terhadap kelompok pekerja aktif hanya 7,73%.

Hal serupa juga terjadi untuk wajib pajak badan usaha yang berdasarkan laporan SPT hanya 466.000. Sedangkan, jumlah badan usaha yang berdomisili tetap dan aktif berjumlah sekitar 12,9 juta. Sehingga, rasio SPT badan terhadap jumlah badan usaha aktif hanya 3,6%. ”Fakta menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak (WP) masih sangat rendah,” ungkap Menkeu saat meresmikan program Sensus Pajak Nasional (SPN) di Jakarta kemarin. Dia mengakui, bukan hal mudah merealisasikan target penerimaan perpajakan yang tahun ini sebesar Rp878,7 triliun (75,4% dari total target penerimaan negara Rp1.165,3 triliun).

Masih rendahnya tingkat kepatuhan menjadi tantangan terbesar bagi pemerintah yang menginginkan target penerimaan perpajakan meningkat tiap tahun untuk membiayai kebutuhan belanja negara. Dia memaparkan,SPN pada dasarnya merupakan program ekstensifikasi yang proaktif. Sifat proaktif itu ditunjukkan dari petugas pajak yang mendatangi subjek pajak secara langsung di lokasi tempat usaha atau tempat tinggal wajib pajak. Sasarannya adalah wajib pajak pribadi atau perorangan. Petugas pajak akan mendatangi setiap rumah, khususnya perumahan mewah.

Selain itu, petugas pajak juga akan mendatangi perkantoran, pusat perbelanjaan, pertokoan, dan dimungkinkan mendatangi pelaku usaha kecil dan menengah. Pemerintah menargetkan mampu menjaring 1,5 juta wajib pajak baru baik pribadi dan badan usaha,selama tiga bulan pertama pelaksanaan SPN. Program ini rencananya akan dilakukan hingga akhir 2012. Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany menambahkan, pihaknya terus berupaya meningkatkan basis pajak. Dia berharap, dari program ini terjadi peningkatan tiga kali lipat jumlah wajib pajak dari yang tercatat sekarang.

”Jumlah wajib pajak kita harus ditambah,” jelas Fuad di tempat yang sama. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa meminta wajib pajak tidak mencurigai upaya sensus pajak yang dilakukan pemerintah. Alasannya, data yang dikumpulkan dari hasil sensus akan dijadikan dasar pertimbangan menentukan kebijakan penerimaan negara khususnya dari sektor perpajakan. ”Kalau kita mau meningkatkan tax ratio tanpa punya data yang akurat, itu tidak efektif,” jelas Hatta.

Sementara,kalangan dunia usaha mendukung upaya ekstensifikasi yang dilakukan pemerintah untuk memperlebar potensi penerimaan negara.” Harus kita dukung,asalkan tidak hanya menarik atau memungut pajak saja tapi harus ada pembenahan juga di internal,” kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sofjan Wanandi.

show all Berita

Others Berita


1.

Insentif Pajak bagi Investor
Harian Kompas, 17 April 2014

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menjanjikan insentif berupa pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan (tax holiday) agar investor tertarik membangun kilang ...

2.

Pajak e-Commerce Tunggu Kesepakatan Internasional
Harian Kontan, 16 April 2014

JAKARTA. Rencana pemerintah memungut pajak atas transaksi jual beli online sulit terealisasi dalam waktu dekat ini. Paling cepat, kebijakan itu baru berjalan ...

3.

Pajak Naik, Harga Mobil Mewah Melaju
Harian Kontan, 16 April 2014

JAKARTA. Anda yang hendak membeli mobil di atas 3.000 cc, bersiap merogoh kocek lebih dalam. Mulai 19 April , harga mobil impian ...

4.

Pemerintah Kenakan Pajak dan Denda Jual Beli Online
Harian Kontan, 15 April 2014

JAKARTA. Pemerintah mentargetkan untuk bisa menyelesaikan peraturan pemerintah (PP) tentang e-commerce. Aturan jual beli online ini dianggap penting karena transaksinya meningkat pesat ...

5.

BKPM Pesimistis PPnBM Ponsel Bisa Kerek Investasi
Harian Kontan, 15 April 2014

JAKARTA. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Mahendra Siregar pesimistis rencana pengenaan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) telepon selular (ponsel) bisa ...

show all Berita