Berita

Share :

Harian Kompas, 29 September 2011


Transaksi Keuangan Dipajaki

Pajak yang dimaksudkan bukan pajak pendapatan, tetapi pajak untuk setiap transaksi keuangan. Usulan itu akan memajaki setiap transaksi keuangan dalam jual beli saham dan obligasi. Intinya, setiap ada transaksi jual beli saham, pajak akan di kenai pada setiap transaksi itu.

"Hari ini Komisi UE telah mangadopsi sebuah usulan untuk pemajakan transaksi keuangan. Hari ini di depan Anda, saya umumkan soal sebuah pajak penting," kata Barosso, di hadapan para anggota parlemen UE, dalam pidato tahunan di Strasbourg, Perancis.

Barroso menambahkan, dalam tiga tahun terakhir, 27 negara anggota UE telah memberi bantuan atau jaminan senilai 4,6 triliun euro ke sektor keuangan setelah krisis ekonomi global tahun 2008. Pemberian dana talangan ini telah menyebabkan pembengkakan utang sejumlah negara, khususnya di UE.

"Kini saatnya bagi sektor keuangan untuk memberi kontribusi balik ke masyarakat," kata Barosso.  Usulan itu ditentang oleh AS dan sejumlah negara di UE, terutama Inggris Dua negara ini adalah markas utama dan diuntungkan oleh jasa keuangan dunia.

Usulan ini didorong Presiden Perancis Nicolas Sarkozy dan Kanselir Jerman Angela Merkel. Dua pemimpin UE ini jengkel dengan ulah sektor keuangan yang banyak melakukan transaksi derivatif rumit, yang turut di tuding sebagai berada di balik volatilitas keuangan global.

Jika disepakati oleh parlemen Eropa, dan rencananya akan berlaku sebelum tahun 2014, maka pajak itu berpotensi menghasilkan dana 30 miliar-50 miliar euro per tahun.

Usulan soal pajak transaksi keuangan ini dianggap sebagai obat untuk penghilang segala penyakit global.  Pajak itu hanya merupakan bagian terkecil dari total nilai perdagangan saham dan obligasi. Sejumlah negara telah mengenakan pajak atas transaksi itu, khususnya dalam transaksi saham.

 Jika berhasil dijadikan sebagai undang-undang, pajak atas transaksi keuangan itu akan diperluas dan hasilnya  akan disetor ke Brussels, markas UE.

Komisi UE sudah mendukung agar pengenaan pajak itu berlaku efektif mulai Januari 2014. Usulan ini mendapatkan dukungan besar dari zona euro, sebanyak 17 negara UE yang menggunakan mata uang tunggal euro. Tidak semua anggota UE menggunakan euro.

Ide Buruk

Menteri Keuangan AS Timothy Geithner dan Menkeu Inggris George Osborne mengatakan, pengenaan pajak atas transaksi keuangan itu tidak akan efektif jika tidak diterapkan secara global.

Jika tidak diterapkan secara global, maka transaksi keuangan akan dipindahkan ke negara yang tidak mengenakan transaksi keuangan. Howard Wheeldon, ahli pasar dari BGC Partners, mengatakan, pengenaan pajak itu tidak tepat digunakan sekarang ini, di saat banyak bank sedang menghadapi masalah. "Waktunya belum tepat," kata Wheeldon.

show all Berita

Others Berita


1.

TDL Naik, Pemkot Solo Nunggak Pajak PJU lagi
republika.co.id, 2 September 2014

REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Pemerintah Kota (Pemkot) Solo mutar otak lagi, untuk melakukan efisiensi penggunaan listrik. Langkah ini harus dilakukan guna menghadapi kenaikkan TDL ...

2.

Optimalisasi Penerimaan Pajak
jpnn.com, 2 September 2014

JAKARTA - Tim Transisi masih berupaya untuk mengambil jalan terjal dalam memperbaiki kondisi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2015. Bukan dengan ...

3.

Dispenda Coreti Reklame yang Tidak Bayar Pajak
analisadaily.com, 2 September 2014

Medan, (Analisa). Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Medan mengambil tindakan tegas dengan mencoret reklame jenis melekat/ poster/stiker yang melekat di sejumlah lokasi ...

4.

Penunggak Pajak Dipersulit Beli BBM
Harian Kompas, 1 September 2014

MANADO, KOMPAS — Penunggak pajak kendaraan bermotor di Sulawesi Utara dipersulit untuk mengisi bahan bakar minyak kendaraannya di stasiun pengisian bahan bakar ...

5.

Ups, Oknum Bendaharawan di Gorontalo Gelapkan Pajak!
Bisnis.com, 1 September 2014

Bisnis.com, MANADO—Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara (Suluttenggomalut) bekerjasama dengan Kepolisian Daerah Gorontalo dan Kejaksaan ...

show all Berita