Berita

Share :

Harian Kompas, 29 September 2011


Transaksi Keuangan Dipajaki

Pajak yang dimaksudkan bukan pajak pendapatan, tetapi pajak untuk setiap transaksi keuangan. Usulan itu akan memajaki setiap transaksi keuangan dalam jual beli saham dan obligasi. Intinya, setiap ada transaksi jual beli saham, pajak akan di kenai pada setiap transaksi itu.

"Hari ini Komisi UE telah mangadopsi sebuah usulan untuk pemajakan transaksi keuangan. Hari ini di depan Anda, saya umumkan soal sebuah pajak penting," kata Barosso, di hadapan para anggota parlemen UE, dalam pidato tahunan di Strasbourg, Perancis.

Barroso menambahkan, dalam tiga tahun terakhir, 27 negara anggota UE telah memberi bantuan atau jaminan senilai 4,6 triliun euro ke sektor keuangan setelah krisis ekonomi global tahun 2008. Pemberian dana talangan ini telah menyebabkan pembengkakan utang sejumlah negara, khususnya di UE.

"Kini saatnya bagi sektor keuangan untuk memberi kontribusi balik ke masyarakat," kata Barosso.  Usulan itu ditentang oleh AS dan sejumlah negara di UE, terutama Inggris Dua negara ini adalah markas utama dan diuntungkan oleh jasa keuangan dunia.

Usulan ini didorong Presiden Perancis Nicolas Sarkozy dan Kanselir Jerman Angela Merkel. Dua pemimpin UE ini jengkel dengan ulah sektor keuangan yang banyak melakukan transaksi derivatif rumit, yang turut di tuding sebagai berada di balik volatilitas keuangan global.

Jika disepakati oleh parlemen Eropa, dan rencananya akan berlaku sebelum tahun 2014, maka pajak itu berpotensi menghasilkan dana 30 miliar-50 miliar euro per tahun.

Usulan soal pajak transaksi keuangan ini dianggap sebagai obat untuk penghilang segala penyakit global.  Pajak itu hanya merupakan bagian terkecil dari total nilai perdagangan saham dan obligasi. Sejumlah negara telah mengenakan pajak atas transaksi itu, khususnya dalam transaksi saham.

 Jika berhasil dijadikan sebagai undang-undang, pajak atas transaksi keuangan itu akan diperluas dan hasilnya  akan disetor ke Brussels, markas UE.

Komisi UE sudah mendukung agar pengenaan pajak itu berlaku efektif mulai Januari 2014. Usulan ini mendapatkan dukungan besar dari zona euro, sebanyak 17 negara UE yang menggunakan mata uang tunggal euro. Tidak semua anggota UE menggunakan euro.

Ide Buruk

Menteri Keuangan AS Timothy Geithner dan Menkeu Inggris George Osborne mengatakan, pengenaan pajak atas transaksi keuangan itu tidak akan efektif jika tidak diterapkan secara global.

Jika tidak diterapkan secara global, maka transaksi keuangan akan dipindahkan ke negara yang tidak mengenakan transaksi keuangan. Howard Wheeldon, ahli pasar dari BGC Partners, mengatakan, pengenaan pajak itu tidak tepat digunakan sekarang ini, di saat banyak bank sedang menghadapi masalah. "Waktunya belum tepat," kata Wheeldon.

show all Berita

Others Berita


1.

Kemkeu dan Kemperin Evaluasi LCGC
Harian Kontan, 23 September 2014

JAKARTA. Presiden terpilih Joko Widodo (jokowi) mewacanakan penghentian penjualan mobil murah ramah lingkungan alias low cost green car (LCGC). Kementerian Keuangan akan ...

2.

Pajak Bandara Masuk Komponen Harga Tiket, Layanan Akan Lebih Efisien
vivanews.com, 23 September 2014

VIVAnews - Keputusan pemerintah untuk memasukkan komponen pajak bandara atau airport tax sebagai passenger service charge (PSC) dalam harga tiket pesawat ditengarai ...

3.

Kejar Target PAD, Pemkot Surakarta Maksimalkan Penarikan Pajak
suaramerdeka.com, 23 September 2014

SOLO, suaramerdeka.com – Pemkot Surakarta terus memaksimalkan penarikan pajak guna mendongkrak pencapaian pendapatan asli daerah (PAD). Sebab hingga menjelang triwulan ketiga 2014, ...

4.

Berharap UU Pajak dan Retribusi Direvisi
radarbanjarmasin.co.id, 22 September 2014

BANJARMASIN – Sebagai salah satu dinas yang paling banyak memberikan kontribusi terhadap pemasukan kas daerah. Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Kalsel terus ...

5.

Pemerintah Janji Keringanan Pajak Investasi di Indonesia Timur
tribunnews.com, 22 September 2014

TRIBUNNEWS.COM.MAKASSAR - Kepala Bidang Pemantauan Dini Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal Kindy Rinaldi Syahrir mengatakan, pemerintahan baru telah menyatakan komitmennya mempermudah kebijakan ...

show all Berita