Berita

Share :

Harian Seputar Indonesia, 21 Juli 2011


DPDPK Tertibkan Reklame Tak Taat Pajak

YOGYAKARTA – Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta telah melakukan penertiban terhadap reklame yang melanggar Peraturan Daerah (Perda) Izin dan Pajak Reklame.

Penertiban kali ini mengkhususkan pada reklame yang berada di dinding-dinding rumah warga. “Kami melakukan pengecatan untuk menutupi reklame salah satu provider telepon seluler yang ada di rumah warga. Reklame tersebut kami tutup untuk menghilangkan fungsi iklan karena mereka tidak memiliki izin dan tidak membayar pajak,” ujar Kepala Seksi Pendataan dan Pendaftaran DPDPK Kota Yogyakarta Tugiarto kemarin.

Ditemui di kantornya,Tugiarto menuturkan, penertiban sendiri dilakukan di dua rumah warga yakni di Jalan Magelang No 26 dengan luas reklame 11x5meter dan Jalan Mayjen Sutoyo No 97 dengan luas reklame 10x5meter. Reklame tersebut telah melanggar Perda Nomor 8 tahun 1998 tentang Izin Reklame dan Perda Nomor 9 tahun 1998 tentang Pajak Reklame. “Penertiban ini sendiri kami lakukan sebagai upaya shock therapyterhadap para pemasang reklame yang ‘nakal’.

Dengan adanya upaya ini,kami berharap mereka sadar dan mau membuat peromohonan izin sekaligus membayar pajak daerah,”imbuhnya. Menurut Tugiarto, reklame yang terpasang tersebut termasuk kategori reklame papan meskipun media yang digunakan ialan tembok.Apalagi jika diteliti, apa yang dipajang telah memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai sebuah reklame karena telah memuji barang, bisa dilihat umum dan untuk tujuan komersil. “Kami sendiri telah melakukan identifikasi terhadap lokasi-lokasi dimana terdapat reklame seperti ini yang belum memiliki izin dan membayar pajak.

Setidaknya ada 20 titik rumah yang sudah terdata sampai saat ini,”katanya. Titik-titik temuan DPDPK tersebut antara lain di Jalan Martadinata, perempatan Wirobrajan, Jalan Kyai Mojo,Cokroaminoto, Pandean, Jalan Imogiri Timur dan Jalan Prof Dr Sardjito. Sementara itu, Kepala Bidang Pajak Daerah DPDPK Kota Yogyakarta Wisnu Budi Irianto mengatakan, praktek reklame di tembok rumah warga tersebut mulai marak saat munculnya tren mural.Pelanggaran reklame sendiri sudah mulai marak sejak dua tahun belakangan ini.

“Kami memang baru kali ini melakukan penertiban karena untuk kegiatan penertiban seperti ini juga memerlukan biaya yang tidak sedikit.Jika terus menerus, anggaran kami juga terbatas,”ujarnya. Diungkapkannya, memang tidak semua reklame yang demikian tersebut tidak membayar pajak dan melanggar izin.Kerugian pajak yang dialami oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta sendiri cukup besar.

Diperkirakan setidaknya Rp120 juta pertahunnya dari 20 titik yang sudah ditemukan dengan asumsi biaya pajak Rp6 juta pertahun untuk ukuran 32m2. Angka ini bisa bertambah karena kemungkinan ada yang belum teridentifikasi dan ukuran reklame yang bervariasi.

show all Berita

Others Berita


1.

KPK Segera Panggil Petinggi BCA
suaramerdeka.com, 25 Juli 2014

JAKARTA - Setelah memeriksa sejumlah pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Komisi Pemberantasan Korupsi segera memanggi petinggi PT Bank Central Asia dalam kasus ...

2.

PENGGELAPAN PAJAK, Deutsche Bank dan Barclays Terlibat
Harian Kompas, 24 Juli 2014

WASHINGTON DC, SELASA — Senat Amerika Serikat menemukan lagi penipuan baru yang dilakukan Deutsche Bank dan Barclays Bank. Hasil penelitian setahun terakhir ...

3.

Kemenhut Optimis Target PNBP Tahun Ini Tercapai
bisnis.com, 23 Juli 2014

Bisnis.com, JAKARTA--Kementerian Kehutanan mengklaim bisa memenuhi target penerimaan negara yang dibebankan until sektor kehutanan sebesar Rp3,1 triliun pada tahun ini. Sekjen ...

4.

Hadapi MEA, Iperindo Minta PPN Dihapus
Harian Kontan, 22 Juli 2014

JAKARTA. Asosiasi galangan kapal yang tergabung dalam Indonesia Ship Building and Offshore Association (Iperindo) mendesak pemerintah menghapus pajak pertambahan nilai (PPN) dan ...

5.

Insentif Pajak Ekspor Minim
Harian Kompas, 21 Juli 2014

BANDUNG, KOMPAS — Kinerja ekspor produk-produk industri dari Indonesia selama ini kalah dibandingkan produk industri dari negara pesaing seperti Tiongkok dan Vietnam. ...

show all Berita