Berita

Share :

Harian Seputar Indonesia, 21 Juli 2011


DPDPK Tertibkan Reklame Tak Taat Pajak

YOGYAKARTA – Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta telah melakukan penertiban terhadap reklame yang melanggar Peraturan Daerah (Perda) Izin dan Pajak Reklame.

Penertiban kali ini mengkhususkan pada reklame yang berada di dinding-dinding rumah warga. “Kami melakukan pengecatan untuk menutupi reklame salah satu provider telepon seluler yang ada di rumah warga. Reklame tersebut kami tutup untuk menghilangkan fungsi iklan karena mereka tidak memiliki izin dan tidak membayar pajak,” ujar Kepala Seksi Pendataan dan Pendaftaran DPDPK Kota Yogyakarta Tugiarto kemarin.

Ditemui di kantornya,Tugiarto menuturkan, penertiban sendiri dilakukan di dua rumah warga yakni di Jalan Magelang No 26 dengan luas reklame 11x5meter dan Jalan Mayjen Sutoyo No 97 dengan luas reklame 10x5meter. Reklame tersebut telah melanggar Perda Nomor 8 tahun 1998 tentang Izin Reklame dan Perda Nomor 9 tahun 1998 tentang Pajak Reklame. “Penertiban ini sendiri kami lakukan sebagai upaya shock therapyterhadap para pemasang reklame yang ‘nakal’.

Dengan adanya upaya ini,kami berharap mereka sadar dan mau membuat peromohonan izin sekaligus membayar pajak daerah,”imbuhnya. Menurut Tugiarto, reklame yang terpasang tersebut termasuk kategori reklame papan meskipun media yang digunakan ialan tembok.Apalagi jika diteliti, apa yang dipajang telah memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai sebuah reklame karena telah memuji barang, bisa dilihat umum dan untuk tujuan komersil. “Kami sendiri telah melakukan identifikasi terhadap lokasi-lokasi dimana terdapat reklame seperti ini yang belum memiliki izin dan membayar pajak.

Setidaknya ada 20 titik rumah yang sudah terdata sampai saat ini,”katanya. Titik-titik temuan DPDPK tersebut antara lain di Jalan Martadinata, perempatan Wirobrajan, Jalan Kyai Mojo,Cokroaminoto, Pandean, Jalan Imogiri Timur dan Jalan Prof Dr Sardjito. Sementara itu, Kepala Bidang Pajak Daerah DPDPK Kota Yogyakarta Wisnu Budi Irianto mengatakan, praktek reklame di tembok rumah warga tersebut mulai marak saat munculnya tren mural.Pelanggaran reklame sendiri sudah mulai marak sejak dua tahun belakangan ini.

“Kami memang baru kali ini melakukan penertiban karena untuk kegiatan penertiban seperti ini juga memerlukan biaya yang tidak sedikit.Jika terus menerus, anggaran kami juga terbatas,”ujarnya. Diungkapkannya, memang tidak semua reklame yang demikian tersebut tidak membayar pajak dan melanggar izin.Kerugian pajak yang dialami oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta sendiri cukup besar.

Diperkirakan setidaknya Rp120 juta pertahunnya dari 20 titik yang sudah ditemukan dengan asumsi biaya pajak Rp6 juta pertahun untuk ukuran 32m2. Angka ini bisa bertambah karena kemungkinan ada yang belum teridentifikasi dan ukuran reklame yang bervariasi.

show all Berita

Others Berita


1.

Pemalsu Pajak Kena Denda Rp 494 Miliar
Harian Kontan, 19 September 2014

JAKARTA. Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menjatuhkan vonis enam tahun penjara dan denda Rp 494,89 miliar subsider tiga bulan penjara kepada terdakwa ...

2.

Ditjen Pajak Kesulitan, Akuntan Diminta Cegah Transfer Pricing
Harian Kontan, 19 September 2014

JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak memiliki cara yang terbatas dalam menindak pelaku transfer pricing atawa transaksi antara perusahaan di Indonesia dengan anak usaha ...

3.

Sulit Hentikan Penghindaran Pajak
koran-jakarta.com, 19 September 2014

JAKARTA – Aksi transfer pricing yang masih marak sulit dihentikan selama tarif pajak di Indonesia lebih tinggi dibanding negara lain. Tanpa penurunan ...

4.

Jokowi Genjot Penerimaan Pajak, Mau 'Peras' Pengusaha? Ini Jawaban Jokowi
bisnis.com, 19 September 2014

Bisnis.com, JAKARTA –Presiden terpilih Joko Widodo akan memaksimalkan penerimaan negara dari pajak untuk memperlebar ruang fiskal. Ia meminta kalangan pengusaha taat bayar ...

5.

Penerimaan Pajak Tumbuh Tipis
republika.co.id, 19 September 2014

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penerimaan pajak diklaim lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Hingga 15 Teptember 2014, persentase penerimaan mencapai 61 ...

show all Berita