Berita

Share :

Harian Seputar Indonesia, 26 Mei 2011


Tarif Pajak Reklame Segera Direvisi

GUNUNGKIDUL – Pemkab Gunungkidul akhirnya mengakui tarif reklame di Gunungkidul masih sangat murah. Pemkab berjanji,dalam waktu dekat akan melakukan revisi atas pendapatan daerah dari reklame tersebut.

Kabag Hukum Pemkab Gunungkidul Hidayat mengatakan, saat ini pihaknya masih menggodok draf revisi peraturan daerah Perda Nomor 4 Tahun 2008. Dia berharap tahun ini sudah ada revisi atas perda pengaturan pajak dan reklame tersebut. ”Kita akui pendapatan dari sektor ini memang minim. Untuk menaikkan, salah satu langkah adalah mengubah perda,” katanya kepada wartawan kemarin. Langkah untuk merevisi perda ini dimaksudkan untuk memaksimalkan pendapatan daerah. Dia juga mengaku bingung berkaitan dengan reklame di pinggir jalan.Selama ini masih belum ada aturan yang jelas. ”Itu yang membuat pendapatan juga minim.

Pemkab (Gunungkidul) juga tidak berani memberlakukan tarif karena tidak memiliki dasar,” ungkapnya. Hidayat tidak menampik ada kebocoran pajak reklame. Namun karena bukan ranahnya, dia tak membeberkannya. Yang pasti,kini telah disiapkan revisi perda. ”Yang jelas, kita sudah siapkan revisi perda. Ini yang akan dijadikan acuan untuk meningkatkan tarif pajak reklame,”paparnya. Bupati Gunungkidul Badingah berharap kalangan Dewan menyetujui rencana revisi tersebut.

”Kita minta dukungannya agar pajak daerah dari reklame ini bisa dinaikkan,dan pajak ke masyarakat bisa kita tekan,”katanya. Seperti diungkapkan Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Budi Santoso, pihaknya sering kerepotan ketika harus menurunkan spanduk atau reklame yang dipasang terlalu tinggi dan berukuran besar.”Sampai saat ini saja,saya belum bisa menurunkan reklame salah satu koran lokal yang habis kontraknya.Tepatnya di dekat terminal,”ungkapnya.

Ketika disinggung upaya penertiban rutin, setiap bulan pihak Satpol PP menertibkan ratusan spanduk dan reklame. Meski demikian, dia belum bisa memastikan kerugian daerah akibat maraknya reklame liar ini. ”Semestinya ada biaya bongkar, namun kami tidak mendapatkannya,”ujar Budi.

show all Berita

Others Berita


1.

KPK Segera Panggil Petinggi BCA
suaramerdeka.com, 25 Juli 2014

JAKARTA - Setelah memeriksa sejumlah pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Komisi Pemberantasan Korupsi segera memanggi petinggi PT Bank Central Asia dalam kasus ...

2.

PENGGELAPAN PAJAK, Deutsche Bank dan Barclays Terlibat
Harian Kompas, 24 Juli 2014

WASHINGTON DC, SELASA — Senat Amerika Serikat menemukan lagi penipuan baru yang dilakukan Deutsche Bank dan Barclays Bank. Hasil penelitian setahun terakhir ...

3.

Kemenhut Optimis Target PNBP Tahun Ini Tercapai
bisnis.com, 23 Juli 2014

Bisnis.com, JAKARTA--Kementerian Kehutanan mengklaim bisa memenuhi target penerimaan negara yang dibebankan until sektor kehutanan sebesar Rp3,1 triliun pada tahun ini. Sekjen ...

4.

Hadapi MEA, Iperindo Minta PPN Dihapus
Harian Kontan, 22 Juli 2014

JAKARTA. Asosiasi galangan kapal yang tergabung dalam Indonesia Ship Building and Offshore Association (Iperindo) mendesak pemerintah menghapus pajak pertambahan nilai (PPN) dan ...

5.

Insentif Pajak Ekspor Minim
Harian Kompas, 21 Juli 2014

BANDUNG, KOMPAS — Kinerja ekspor produk-produk industri dari Indonesia selama ini kalah dibandingkan produk industri dari negara pesaing seperti Tiongkok dan Vietnam. ...

show all Berita