Berita

Share :

Harian Seputar Indonesia, 26 Mei 2011


Tarif Pajak Reklame Segera Direvisi

GUNUNGKIDUL – Pemkab Gunungkidul akhirnya mengakui tarif reklame di Gunungkidul masih sangat murah. Pemkab berjanji,dalam waktu dekat akan melakukan revisi atas pendapatan daerah dari reklame tersebut.

Kabag Hukum Pemkab Gunungkidul Hidayat mengatakan, saat ini pihaknya masih menggodok draf revisi peraturan daerah Perda Nomor 4 Tahun 2008. Dia berharap tahun ini sudah ada revisi atas perda pengaturan pajak dan reklame tersebut. ”Kita akui pendapatan dari sektor ini memang minim. Untuk menaikkan, salah satu langkah adalah mengubah perda,” katanya kepada wartawan kemarin. Langkah untuk merevisi perda ini dimaksudkan untuk memaksimalkan pendapatan daerah. Dia juga mengaku bingung berkaitan dengan reklame di pinggir jalan.Selama ini masih belum ada aturan yang jelas. ”Itu yang membuat pendapatan juga minim.

Pemkab (Gunungkidul) juga tidak berani memberlakukan tarif karena tidak memiliki dasar,” ungkapnya. Hidayat tidak menampik ada kebocoran pajak reklame. Namun karena bukan ranahnya, dia tak membeberkannya. Yang pasti,kini telah disiapkan revisi perda. ”Yang jelas, kita sudah siapkan revisi perda. Ini yang akan dijadikan acuan untuk meningkatkan tarif pajak reklame,”paparnya. Bupati Gunungkidul Badingah berharap kalangan Dewan menyetujui rencana revisi tersebut.

”Kita minta dukungannya agar pajak daerah dari reklame ini bisa dinaikkan,dan pajak ke masyarakat bisa kita tekan,”katanya. Seperti diungkapkan Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Budi Santoso, pihaknya sering kerepotan ketika harus menurunkan spanduk atau reklame yang dipasang terlalu tinggi dan berukuran besar.”Sampai saat ini saja,saya belum bisa menurunkan reklame salah satu koran lokal yang habis kontraknya.Tepatnya di dekat terminal,”ungkapnya.

Ketika disinggung upaya penertiban rutin, setiap bulan pihak Satpol PP menertibkan ratusan spanduk dan reklame. Meski demikian, dia belum bisa memastikan kerugian daerah akibat maraknya reklame liar ini. ”Semestinya ada biaya bongkar, namun kami tidak mendapatkannya,”ujar Budi.

show all Berita

Others Berita


1.

TDL Naik, Pemkot Solo Nunggak Pajak PJU lagi
republika.co.id, 2 September 2014

REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Pemerintah Kota (Pemkot) Solo mutar otak lagi, untuk melakukan efisiensi penggunaan listrik. Langkah ini harus dilakukan guna menghadapi kenaikkan TDL ...

2.

Optimalisasi Penerimaan Pajak
jpnn.com, 2 September 2014

JAKARTA - Tim Transisi masih berupaya untuk mengambil jalan terjal dalam memperbaiki kondisi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2015. Bukan dengan ...

3.

Dispenda Coreti Reklame yang Tidak Bayar Pajak
analisadaily.com, 2 September 2014

Medan, (Analisa). Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Medan mengambil tindakan tegas dengan mencoret reklame jenis melekat/ poster/stiker yang melekat di sejumlah lokasi ...

4.

Penunggak Pajak Dipersulit Beli BBM
Harian Kompas, 1 September 2014

MANADO, KOMPAS — Penunggak pajak kendaraan bermotor di Sulawesi Utara dipersulit untuk mengisi bahan bakar minyak kendaraannya di stasiun pengisian bahan bakar ...

5.

Ups, Oknum Bendaharawan di Gorontalo Gelapkan Pajak!
Bisnis.com, 1 September 2014

Bisnis.com, MANADO—Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara (Suluttenggomalut) bekerjasama dengan Kepolisian Daerah Gorontalo dan Kejaksaan ...

show all Berita