Berita

Share :

Harian Seputar Indonesia, 26 Mei 2011


Tarif Pajak Reklame Segera Direvisi

GUNUNGKIDUL – Pemkab Gunungkidul akhirnya mengakui tarif reklame di Gunungkidul masih sangat murah. Pemkab berjanji,dalam waktu dekat akan melakukan revisi atas pendapatan daerah dari reklame tersebut.

Kabag Hukum Pemkab Gunungkidul Hidayat mengatakan, saat ini pihaknya masih menggodok draf revisi peraturan daerah Perda Nomor 4 Tahun 2008. Dia berharap tahun ini sudah ada revisi atas perda pengaturan pajak dan reklame tersebut. ”Kita akui pendapatan dari sektor ini memang minim. Untuk menaikkan, salah satu langkah adalah mengubah perda,” katanya kepada wartawan kemarin. Langkah untuk merevisi perda ini dimaksudkan untuk memaksimalkan pendapatan daerah. Dia juga mengaku bingung berkaitan dengan reklame di pinggir jalan.Selama ini masih belum ada aturan yang jelas. ”Itu yang membuat pendapatan juga minim.

Pemkab (Gunungkidul) juga tidak berani memberlakukan tarif karena tidak memiliki dasar,” ungkapnya. Hidayat tidak menampik ada kebocoran pajak reklame. Namun karena bukan ranahnya, dia tak membeberkannya. Yang pasti,kini telah disiapkan revisi perda. ”Yang jelas, kita sudah siapkan revisi perda. Ini yang akan dijadikan acuan untuk meningkatkan tarif pajak reklame,”paparnya. Bupati Gunungkidul Badingah berharap kalangan Dewan menyetujui rencana revisi tersebut.

”Kita minta dukungannya agar pajak daerah dari reklame ini bisa dinaikkan,dan pajak ke masyarakat bisa kita tekan,”katanya. Seperti diungkapkan Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Budi Santoso, pihaknya sering kerepotan ketika harus menurunkan spanduk atau reklame yang dipasang terlalu tinggi dan berukuran besar.”Sampai saat ini saja,saya belum bisa menurunkan reklame salah satu koran lokal yang habis kontraknya.Tepatnya di dekat terminal,”ungkapnya.

Ketika disinggung upaya penertiban rutin, setiap bulan pihak Satpol PP menertibkan ratusan spanduk dan reklame. Meski demikian, dia belum bisa memastikan kerugian daerah akibat maraknya reklame liar ini. ”Semestinya ada biaya bongkar, namun kami tidak mendapatkannya,”ujar Budi.

show all Berita

Others Berita


1.

Pajak e-Commerce Tunggu Kesepakatan Internasional
Harian Kontan, 16 April 2014

JAKARTA. Rencana pemerintah memungut pajak atas transaksi jual beli online sulit terealisasi dalam waktu dekat ini. Paling cepat, kebijakan itu baru berjalan ...

2.

Pajak Naik, Harga Mobil Mewah Melaju
Harian Kontan, 16 April 2014

JAKARTA. Anda yang hendak membeli mobil di atas 3.000 cc, bersiap merogoh kocek lebih dalam. Mulai 19 April , harga mobil impian ...

3.

Pemerintah Kenakan Pajak dan Denda Jual Beli Online
Harian Kontan, 15 April 2014

JAKARTA. Pemerintah mentargetkan untuk bisa menyelesaikan peraturan pemerintah (PP) tentang e-commerce. Aturan jual beli online ini dianggap penting karena transaksinya meningkat pesat ...

4.

BKPM Pesimistis PPnBM Ponsel Bisa Kerek Investasi
Harian Kontan, 15 April 2014

JAKARTA. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Mahendra Siregar pesimistis rencana pengenaan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) telepon selular (ponsel) bisa ...

5.

Target Pajak 2014 Sudah Tercapai 17,02 Persen
analisadaily.com, 14 April 2014

Semarang, (Analisa). Target perolehan dari pajak pada tahun 2014 ini sudah tercapai 17,02 persen di Jawa tengah, dan angka tersebut naik dibandingkan ...

show all Berita