Berita

Share :

Harian Seputar Indonesia, 26 Mei 2011


Tarif Pajak Reklame Segera Direvisi

GUNUNGKIDUL – Pemkab Gunungkidul akhirnya mengakui tarif reklame di Gunungkidul masih sangat murah. Pemkab berjanji,dalam waktu dekat akan melakukan revisi atas pendapatan daerah dari reklame tersebut.

Kabag Hukum Pemkab Gunungkidul Hidayat mengatakan, saat ini pihaknya masih menggodok draf revisi peraturan daerah Perda Nomor 4 Tahun 2008. Dia berharap tahun ini sudah ada revisi atas perda pengaturan pajak dan reklame tersebut. ”Kita akui pendapatan dari sektor ini memang minim. Untuk menaikkan, salah satu langkah adalah mengubah perda,” katanya kepada wartawan kemarin. Langkah untuk merevisi perda ini dimaksudkan untuk memaksimalkan pendapatan daerah. Dia juga mengaku bingung berkaitan dengan reklame di pinggir jalan.Selama ini masih belum ada aturan yang jelas. ”Itu yang membuat pendapatan juga minim.

Pemkab (Gunungkidul) juga tidak berani memberlakukan tarif karena tidak memiliki dasar,” ungkapnya. Hidayat tidak menampik ada kebocoran pajak reklame. Namun karena bukan ranahnya, dia tak membeberkannya. Yang pasti,kini telah disiapkan revisi perda. ”Yang jelas, kita sudah siapkan revisi perda. Ini yang akan dijadikan acuan untuk meningkatkan tarif pajak reklame,”paparnya. Bupati Gunungkidul Badingah berharap kalangan Dewan menyetujui rencana revisi tersebut.

”Kita minta dukungannya agar pajak daerah dari reklame ini bisa dinaikkan,dan pajak ke masyarakat bisa kita tekan,”katanya. Seperti diungkapkan Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Budi Santoso, pihaknya sering kerepotan ketika harus menurunkan spanduk atau reklame yang dipasang terlalu tinggi dan berukuran besar.”Sampai saat ini saja,saya belum bisa menurunkan reklame salah satu koran lokal yang habis kontraknya.Tepatnya di dekat terminal,”ungkapnya.

Ketika disinggung upaya penertiban rutin, setiap bulan pihak Satpol PP menertibkan ratusan spanduk dan reklame. Meski demikian, dia belum bisa memastikan kerugian daerah akibat maraknya reklame liar ini. ”Semestinya ada biaya bongkar, namun kami tidak mendapatkannya,”ujar Budi.

show all Berita

Others Berita


1.

KPK Telusuri Suap Sengketa Pajak BCA
Harian Kontan, 23 April 2014

JAKARTA. Kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bank Central Asia (BCA) dengan mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Poernomo saat menjabat sebagai Dirjen ...

2.

Kasus Pajak BCA : Hatta Rajasa Mengaku Belum Tahu Hadi Purnomo Tersangka
bisnis.com, 22 April 2014

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengaku belum tahu mengenai masalah ditetapkannya mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI Hadi ...

3.

Ketua BPK Tersangka Kasus Pajak
Harian Kompas, 22 April 2014

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Poernomo, selaku mantan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, sebagai tersangka ...

4.

DPRD Surabaya: Enggak Rugi Bayar Pajak
tempo.co, 21 April 2014

TEMPO.CO, Surabaya - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Mochammad Mahmud bangga atas prestasi kota Surabaya kembali meraih penghargaan internasional berupa Socrates ...

5.

Insentif Pajak bagi Investor
Harian Kompas, 17 April 2014

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menjanjikan insentif berupa pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan (tax holiday) agar investor tertarik membangun kilang ...

show all Berita