Berita

Share :

Harian Seputar Indonesia, 26 Mei 2011


Tarif Pajak Reklame Segera Direvisi

GUNUNGKIDUL – Pemkab Gunungkidul akhirnya mengakui tarif reklame di Gunungkidul masih sangat murah. Pemkab berjanji,dalam waktu dekat akan melakukan revisi atas pendapatan daerah dari reklame tersebut.

Kabag Hukum Pemkab Gunungkidul Hidayat mengatakan, saat ini pihaknya masih menggodok draf revisi peraturan daerah Perda Nomor 4 Tahun 2008. Dia berharap tahun ini sudah ada revisi atas perda pengaturan pajak dan reklame tersebut. ”Kita akui pendapatan dari sektor ini memang minim. Untuk menaikkan, salah satu langkah adalah mengubah perda,” katanya kepada wartawan kemarin. Langkah untuk merevisi perda ini dimaksudkan untuk memaksimalkan pendapatan daerah. Dia juga mengaku bingung berkaitan dengan reklame di pinggir jalan.Selama ini masih belum ada aturan yang jelas. ”Itu yang membuat pendapatan juga minim.

Pemkab (Gunungkidul) juga tidak berani memberlakukan tarif karena tidak memiliki dasar,” ungkapnya. Hidayat tidak menampik ada kebocoran pajak reklame. Namun karena bukan ranahnya, dia tak membeberkannya. Yang pasti,kini telah disiapkan revisi perda. ”Yang jelas, kita sudah siapkan revisi perda. Ini yang akan dijadikan acuan untuk meningkatkan tarif pajak reklame,”paparnya. Bupati Gunungkidul Badingah berharap kalangan Dewan menyetujui rencana revisi tersebut.

”Kita minta dukungannya agar pajak daerah dari reklame ini bisa dinaikkan,dan pajak ke masyarakat bisa kita tekan,”katanya. Seperti diungkapkan Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Budi Santoso, pihaknya sering kerepotan ketika harus menurunkan spanduk atau reklame yang dipasang terlalu tinggi dan berukuran besar.”Sampai saat ini saja,saya belum bisa menurunkan reklame salah satu koran lokal yang habis kontraknya.Tepatnya di dekat terminal,”ungkapnya.

Ketika disinggung upaya penertiban rutin, setiap bulan pihak Satpol PP menertibkan ratusan spanduk dan reklame. Meski demikian, dia belum bisa memastikan kerugian daerah akibat maraknya reklame liar ini. ”Semestinya ada biaya bongkar, namun kami tidak mendapatkannya,”ujar Budi.

show all Berita

Others Berita


1.

Layanan Buruk, PBB Disarankan Tak Naik
Harian Kompas, 21 Agustus 2014

JAKARTA, KOMPAS — Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis Yustinus Prastowo, di Jakarta, Rabu (20/8), menyatakan, peningkatan tarif Pajak Bumi dan ...

2.

Target Pajak Ditingkatkan, Dinas Pajak Cianjur Gali Potensi Pajak Baru
pikiran-rakyat.com, 21 Agustus 2014

CIANJUR, (PRLM).- Setelah memiliki kewenangan untuk mengelola Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), target pajak yang ditetapkan Pemkab Cianjur kepada Dinas Perpajakan Daerah ...

3.

PPN untuk Produk Segar Harus Selektif
Harian Kompas, 20 Agustus 2014

JAKARTA, KOMPAS — Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai terhadap produk segar pertanian harus selektif. Kementerian Pertanian tengah mengkaji opsi yang paling ideal dalam ...

4.

Institusi Layanan PBB Lemah
Harian Kompas, 20 Agustus 2014

JAKARTA, KOMPAS — Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang amburadul diduga diakibatkan oleh kapasitas lembaga yang menangani pajak tersebut sangat lemah. Mereka ...

5.

Layanan Pungutan PBB Amburadul
Harian Kompas, 19 Agustus 2014

JAKARTA, KOMPAS — Setahun setelah penyerahan penuh kewenangan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan kepada pemerintah daerah, pelayanan pembayaran pajak itu amburadul. Cara ...

show all Berita