Berita

Share :

Kontanonline.com, 12 Januari 2011


Aturan tax holiday akhirnya keluar

JAKARTA. Kabar baik bagi pengusaha dan calon investor. Kemarin, pemerintah mengumumkan payung hukum ketentuan pembebasan pajak penghasilan untuk jangka waktu tertentu alias tax holiday bagi penanaman modal baru di Indonesia.

Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Tidak Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan. Beleid ini terbit akhir Desember 2010 dan berlaku awal tahun 2011. Pemberian fasilitas tax holiday itu merupakan salah satu paket dari delapan paket kebijakan perpajakan tahun 2011.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo menjelaskan, berbekal PP Nomor 94/2010 tersebut, Kementerian Keuangan mempunyai dasar hukum untuk memberikan tax holiday. Maklum saja, Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan tidak mengatur tax holiday.

Kendati begitu, Agus menandaskan, pemberian fasilitas tax holiday tersebut akan dilakukan secara hati-hati dengan kriteria yang ketat. Jika melenceng, salah-salah pendapatan negara hilang.

Direktur Peraturan Perpajakan II Syarifuddin Alsjah menyebutkan, minimal ada lima kriteria investor yang berhak menikmati tax holiday. Pertama, penanaman modal di industri baru. Kedua, industri pionir. Ketiga, belum mendapatkan fasilitas pajak. Lalu keempat, memperkenalkan teknologi baru. Kelima, memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Selain tax holiday, pemerintah juga memberi diskon pajak bagi perusahaan yang menggelar program tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility (CSR). Ketentuan itu tertuang dalam PP No 93/2010. Sumbangan bagi korban bencana alam, fasilitas pendidikan, olahraga dan infrastruktur sosial bisa dipakai pengurang pajak. "Sumbangannya maksimal 5% dari laba," ucap Syarifuddin. Jadi, sering-sering saja beramal.

show all Berita

Others Berita


1.

TDL Naik, Pemkot Solo Nunggak Pajak PJU lagi
republika.co.id, 2 September 2014

REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Pemerintah Kota (Pemkot) Solo mutar otak lagi, untuk melakukan efisiensi penggunaan listrik. Langkah ini harus dilakukan guna menghadapi kenaikkan TDL ...

2.

Optimalisasi Penerimaan Pajak
jpnn.com, 2 September 2014

JAKARTA - Tim Transisi masih berupaya untuk mengambil jalan terjal dalam memperbaiki kondisi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2015. Bukan dengan ...

3.

Dispenda Coreti Reklame yang Tidak Bayar Pajak
analisadaily.com, 2 September 2014

Medan, (Analisa). Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Medan mengambil tindakan tegas dengan mencoret reklame jenis melekat/ poster/stiker yang melekat di sejumlah lokasi ...

4.

Penunggak Pajak Dipersulit Beli BBM
Harian Kompas, 1 September 2014

MANADO, KOMPAS — Penunggak pajak kendaraan bermotor di Sulawesi Utara dipersulit untuk mengisi bahan bakar minyak kendaraannya di stasiun pengisian bahan bakar ...

5.

Ups, Oknum Bendaharawan di Gorontalo Gelapkan Pajak!
Bisnis.com, 1 September 2014

Bisnis.com, MANADO—Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara (Suluttenggomalut) bekerjasama dengan Kepolisian Daerah Gorontalo dan Kejaksaan ...

show all Berita