Berita

Share :

Kontanonline.com, 12 Januari 2011


Aturan tax holiday akhirnya keluar

JAKARTA. Kabar baik bagi pengusaha dan calon investor. Kemarin, pemerintah mengumumkan payung hukum ketentuan pembebasan pajak penghasilan untuk jangka waktu tertentu alias tax holiday bagi penanaman modal baru di Indonesia.

Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Tidak Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan. Beleid ini terbit akhir Desember 2010 dan berlaku awal tahun 2011. Pemberian fasilitas tax holiday itu merupakan salah satu paket dari delapan paket kebijakan perpajakan tahun 2011.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo menjelaskan, berbekal PP Nomor 94/2010 tersebut, Kementerian Keuangan mempunyai dasar hukum untuk memberikan tax holiday. Maklum saja, Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan tidak mengatur tax holiday.

Kendati begitu, Agus menandaskan, pemberian fasilitas tax holiday tersebut akan dilakukan secara hati-hati dengan kriteria yang ketat. Jika melenceng, salah-salah pendapatan negara hilang.

Direktur Peraturan Perpajakan II Syarifuddin Alsjah menyebutkan, minimal ada lima kriteria investor yang berhak menikmati tax holiday. Pertama, penanaman modal di industri baru. Kedua, industri pionir. Ketiga, belum mendapatkan fasilitas pajak. Lalu keempat, memperkenalkan teknologi baru. Kelima, memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Selain tax holiday, pemerintah juga memberi diskon pajak bagi perusahaan yang menggelar program tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility (CSR). Ketentuan itu tertuang dalam PP No 93/2010. Sumbangan bagi korban bencana alam, fasilitas pendidikan, olahraga dan infrastruktur sosial bisa dipakai pengurang pajak. "Sumbangannya maksimal 5% dari laba," ucap Syarifuddin. Jadi, sering-sering saja beramal.

show all Berita

Others Berita


1.

Potensi Pajak Hilang Triliunan
Harian Kompas, 24 April 2014

JAKARTA, KOMPAS — Buruknya pengelolaan mineral dan batubara di Indonesia menyebabkan negara berpotensi kehilangan penerimaan pajak Rp 20 triliun. Sebab, dari 3.826 ...

2.

KPK Telusuri Suap Sengketa Pajak BCA
Harian Kontan, 23 April 2014

JAKARTA. Kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bank Central Asia (BCA) dengan mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Poernomo saat menjabat sebagai Dirjen ...

3.

Kasus Pajak BCA : Hatta Rajasa Mengaku Belum Tahu Hadi Purnomo Tersangka
bisnis.com, 22 April 2014

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengaku belum tahu mengenai masalah ditetapkannya mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI Hadi ...

4.

Ketua BPK Tersangka Kasus Pajak
Harian Kompas, 22 April 2014

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Poernomo, selaku mantan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, sebagai tersangka ...

5.

DPRD Surabaya: Enggak Rugi Bayar Pajak
tempo.co, 21 April 2014

TEMPO.CO, Surabaya - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Mochammad Mahmud bangga atas prestasi kota Surabaya kembali meraih penghargaan internasional berupa Socrates ...

show all Berita