Berita

Share :

Kontanonline.com, 12 Januari 2011


Aturan tax holiday akhirnya keluar

JAKARTA. Kabar baik bagi pengusaha dan calon investor. Kemarin, pemerintah mengumumkan payung hukum ketentuan pembebasan pajak penghasilan untuk jangka waktu tertentu alias tax holiday bagi penanaman modal baru di Indonesia.

Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Tidak Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan. Beleid ini terbit akhir Desember 2010 dan berlaku awal tahun 2011. Pemberian fasilitas tax holiday itu merupakan salah satu paket dari delapan paket kebijakan perpajakan tahun 2011.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo menjelaskan, berbekal PP Nomor 94/2010 tersebut, Kementerian Keuangan mempunyai dasar hukum untuk memberikan tax holiday. Maklum saja, Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan tidak mengatur tax holiday.

Kendati begitu, Agus menandaskan, pemberian fasilitas tax holiday tersebut akan dilakukan secara hati-hati dengan kriteria yang ketat. Jika melenceng, salah-salah pendapatan negara hilang.

Direktur Peraturan Perpajakan II Syarifuddin Alsjah menyebutkan, minimal ada lima kriteria investor yang berhak menikmati tax holiday. Pertama, penanaman modal di industri baru. Kedua, industri pionir. Ketiga, belum mendapatkan fasilitas pajak. Lalu keempat, memperkenalkan teknologi baru. Kelima, memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Selain tax holiday, pemerintah juga memberi diskon pajak bagi perusahaan yang menggelar program tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility (CSR). Ketentuan itu tertuang dalam PP No 93/2010. Sumbangan bagi korban bencana alam, fasilitas pendidikan, olahraga dan infrastruktur sosial bisa dipakai pengurang pajak. "Sumbangannya maksimal 5% dari laba," ucap Syarifuddin. Jadi, sering-sering saja beramal.

show all Berita

Others Berita


1.

Kendala Menumpuk, Target Pajak Sulit Tercapai
tempo.co, 22 Agustus 2014

TEMPO.CO , Jakarta: Direktur Jenderal Pajak Kementrian Keuangan Fuad Rahmany menyatakan menumpuknya kendala yang dihadapi lembaganya, menjadi faktor penghambat melesetnya target pendapatan ...

2.

Sistem Online Bisa Genjot Penerimaan Pajak
tempo.co, 22 Agustus 2014

TEMPO.CO , Jakarta: Kepala Ekonom Bank Mandiri, Destry Damayanti, mengatakan langkah terbaik untuk mengantisipasi rendahnya capaian penerimaan negara sektor pajak adalah dengan ...

3.

Kena PPN, Kakao Bakal Lebih Banyak Diekspor
tempo.co, 22 Agustus 2014

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Asosiasi Industri Kakao Indonesia, Sindra Wijaya mengatakan, penetapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk produk pertanian segar bakal ...

4.

Pemerintah Pacu Pajak Orang Pribadi
tempo.co, 22 Agustus 2014

TEMPO.CO, Jakarta - Untuk memacu pendapatan negara dari sektor pajak, pemerintah segera memacu pajak penghasilan orang pribadi (OP) atau individu di luar ...

5.

Layanan Buruk, PBB Disarankan Tak Naik
Harian Kompas, 21 Agustus 2014

JAKARTA, KOMPAS — Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis Yustinus Prastowo, di Jakarta, Rabu (20/8), menyatakan, peningkatan tarif Pajak Bumi dan ...

show all Berita