Berita

Share :

Koran Jakarta, 26 Nopember 2010


Mabes Polri Sita Rumah dan Mobil Gayus

JAKARTA - Mabes Polri menyita rumah, mobil, dan uang Gayus yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi dan suap para wajib pajak yang ditanganinya. Penyitaan tersebut di luar uang dan perhiasan 74 miliar rupiah dari deposito Gayus, yang telah disita sebelumnya. Menurut Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Iskandar Hasan, penyitaan terhadap rumah, mobil, dan uang tersebut sudah dilakukan sejak beberapa hari yang lalu.

”Disita surat-surat tanahnya, namun penghuninya tetap dipersilakan untuk menghuni rumah tersebut,” kata Iskandar di Mabes Polri,Kamis (25/11). Iskandar mengatakan pihaknya belum mengetahui secara pasti berapa jumlah harta yang disita. Yang jelas, kata Iskandar, uang dan perhiasan 74 miliar rupiah yang sebelumnya disita Gayus telah dimasukkan ke rekening penampungan khusus. ”Jadi tidak disimpan di rekening Polri dan kejaksaan, tetapi di rekening penampungan khusus.

Karena disimpan di rekening khusus, uang tersebut tidak bertambah,” ujar Iskandar. Ditanya tentang asal usul uang Gayus, Iskandar mengatakan, selama diperiksa, Gayus belum pernah mengatakan asal uang tersebut. ”Dari siapa saja, Polri belum tahu,” kata Iskandar. Menurutnya, Mabes Polri akan melakukan gelar perkara kasus Gayus Halomoan Tambunan, pada Jumat (26/11).

Dalam gelar perkara tersebut, Polri rencananya menyampaikan semua hambatan dalam penyidikan selama ini. “Pada gelar perkara tersebut, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) diundang, Satgas Pemberantasan Mafia Hukum diundang, pejabat internal semuanya diundang, yaitu Propam, Irwasum. Semua diundang,” paparnya.

Perkara kasus Gayus yang digelar, kata Kadiv Humas, di antaranya mafi a pajak, mafia hukum, dan suap. Terakhir, Gayus tersandung kasup suap ke sembilan anggota Polri. Bareskrim Mabes Polri juga akan membedah kasus Gayus secara keseluruhan dengan kejaksaan, Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, dan penasihat ahli Polri pada pekan depan.

”Dalam bedah kasus tersebut, akan dipaparkan apa saja yang sudah dilakukan Polri, kendala dan hambatannya apa saja, dan apa usulan dari para pihak. Selain itu, apa akan ada pembagian-pembagian dengan pihak lain, dalam penanganan kasus tersebut, akan dilihat dalam bedah kasus tersebut,” ujar Iskandar. Bukan Intervensi Disinggung soal kedatangan Satgas Mafia Hukum ke Mabes Polri pada Rabu (24/11), Iskandar menegaskan bahwa kedatang an tersebut bukan untuk meng intervensi kasus Gayus HP Tambunan.

”Satgas datang ke mari bukan intervensi. Saya sampaikan dia tidak punya kewenangan untuk memeriksa, investigasi itu tidak ada, tapi kalau dia wawancara bolehboleh saja,” katanya. Menurutnya, kehadiran Satgas Pemberantasan Mafia Hukum itu se suatu yang wajar dan bagus se kali. ”Diharapkan ke depan kerja samanya lebih bagus lagi,” katanya.

show all Berita

Others Berita


1.

Kendala Menumpuk, Target Pajak Sulit Tercapai
tempo.co, 22 Agustus 2014

TEMPO.CO , Jakarta: Direktur Jenderal Pajak Kementrian Keuangan Fuad Rahmany menyatakan menumpuknya kendala yang dihadapi lembaganya, menjadi faktor penghambat melesetnya target pendapatan ...

2.

Sistem Online Bisa Genjot Penerimaan Pajak
tempo.co, 22 Agustus 2014

TEMPO.CO , Jakarta: Kepala Ekonom Bank Mandiri, Destry Damayanti, mengatakan langkah terbaik untuk mengantisipasi rendahnya capaian penerimaan negara sektor pajak adalah dengan ...

3.

Kena PPN, Kakao Bakal Lebih Banyak Diekspor
tempo.co, 22 Agustus 2014

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Asosiasi Industri Kakao Indonesia, Sindra Wijaya mengatakan, penetapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk produk pertanian segar bakal ...

4.

Pemerintah Pacu Pajak Orang Pribadi
tempo.co, 22 Agustus 2014

TEMPO.CO, Jakarta - Untuk memacu pendapatan negara dari sektor pajak, pemerintah segera memacu pajak penghasilan orang pribadi (OP) atau individu di luar ...

5.

Layanan Buruk, PBB Disarankan Tak Naik
Harian Kompas, 21 Agustus 2014

JAKARTA, KOMPAS — Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis Yustinus Prastowo, di Jakarta, Rabu (20/8), menyatakan, peningkatan tarif Pajak Bumi dan ...

show all Berita