Berita

Share :

Harian Kontan, 26 Oktober 2010


2011, Semua WNI ke Luar Negeri Bebas Fiskal

JAKARTA. Pemerintah akhirnya memenuhi janji akan membebaskan semua warga negara Indonesia (WNI) yang bepergian ke luar negeri tidak perlu lagi membayar fiskal. Kebijakan ini mulai berlaku awal Januari nanti.

Sebelumnya, sejak 1 Januari 2009, ketentuan bebas fiskal sebesar Rp 1 juta cuma bagi pemilik nomor pokok wajib pajak (NPWP) saja. Kebijakan ini untuk merangsang masyarakat memiliki NPWP. Pemerintah menggenjot jumlah pemegang NPWP sebagai bagian program ekstensifikasi pajak.

Nah, mulai Januari 2011 nanti, semua WNI, baik yang memegang NPWP atau tidak, tak perlu lagi membayar fiskal bila hendak ke luar negeri.

Direktur Penyuluhan Pajak dan Humas Direktorat Jenderal Pajak Iqbal Alamsyah menyatakan, kebijakan pembebasan biaya fiskal perjalanan ke luar negeri bagi seluruh WNI bertujuan memberi rasa keadilan bagi seluruh WNI. "Kami optimistis ini akan berdampak positif", ujarnya, kepada KONTAN, Senin (25/10).

Kehilangan Rp 39 miliar

Iqbal mengakui, akibat dari kebijakan ini, pemerintah berpotensi kehilangan pajak sebesar Rp 39,5 miliar. Angka potensi kerugian ini muncul dari perkiraan target pendapatan fiskal luar negeri pemerintah Indonesia untuk 2010.

Nah, untuk menutupi kehilangan tersebut, pemerintah akan intensif melakukan sosialisasi dan ekstensifikasi pajak ke masyarakat. Harapannya, akan semakin banyak warga masyarakat yang sadar pentingnya membayar pajak. "Kami himbau agar masyarakat membayar pajak dengan baik dan benar,"tegas Iqbal.

Pengamat perpajakan Darussalam menyatakan, sebetulnya kebijakan bebas fiskal ini tidak benar-benar akan membuat negara kehilangan pajak fiskal. Sebab,"Pada dasarnya pajak fiskal luar negeri ini hanya merupakan teknis pembayaran pajak atas penghasilan,"ujarnya.

Dengan demikian, fiskal bukanlah jenis pajak tersendiri yang dikenakan bagi orang yang hendak ke luar negeri. Karena itu, bebas fiskal bukan berarti negara kehilangan pendapatan.

Menurut Darussalam, ketika pemerintah menerapkan bebas fiskal tidak hanya untuk pemegang NPWP, ada cara lain untuk mendeteksi wajib pajak. Yakni, pemerintah bisa menggunakan metode cross check dan pemeriksaan.

Hingga saat ini, jumlah pemilik NPWP sudah lebih dari 18,7 juta. Sebanyak 16,5 juta di antaranya merupakan NPWP orang pribadi. Selama 1 Januari-September 2010, Ditjen Pajak telah menjaring 2,8 juta pemilik NPWP baru, 2,7 juta NPWP diantaranya orang pribadi.

show all Berita

Others Berita


1.

Neraca Kian Enteng Jika Raih Keringanan Pajak, Analis menilai: PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk bisa berhemat jika meraih keringanan pajak
Harian Kontan, 29 Agustus 2014

JAKARTA. PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk (TKIM) tengah meminta keringanan pajak berupa tax holiday ke pemerintah. Ini karena TKIM sedang membangun ...

2.

Tarik Dana WNI, Sistem Pajak Harus Diubah
Harian Kontan, 29 Agustus 2014

JAKARTA. Dana simpanan Warga Negara Indonesia (WNI) di perbankan luar negeri diperkirakan jauh lebih besar dibanding dengan di dalam negeri. Pemerintah perlu ...

3.

Tambah Penerimaan Pajak, Jokowi Kejar Wajib Pajak Nakal
Harian Kontan, 29 Agustus 2014

JAKARTA. Seretnya penerimaan negara dari sektor pajak menjadi perhatian khusus dari pemerintahan baru terpilih. Karenanya, pasangan presiden dan wakil presiden terpilih Joko ...

4.

Target Belum Tercapai, DKI Perpanjang Waktu Pembayaran PBB
Bisnis.com, 29 Agustus 2014

Bisnis.com, JAKARTA - Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta memperpanjang waktu pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) hingga akhir September 2014. Pasalnya, hingga ...

5.

NJOP DKI Naik, Warga Tunda Bayar PBB
Bisnis.com, 29 Agustus 2014

Bisnis.com, JAKARTA - Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta tahun ini tidak dapat mencapai target penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) senilai Rp6,5 ...

show all Berita