Berita

Share :

Harian Kontan, 26 Oktober 2010


2011, Semua WNI ke Luar Negeri Bebas Fiskal

JAKARTA. Pemerintah akhirnya memenuhi janji akan membebaskan semua warga negara Indonesia (WNI) yang bepergian ke luar negeri tidak perlu lagi membayar fiskal. Kebijakan ini mulai berlaku awal Januari nanti.

Sebelumnya, sejak 1 Januari 2009, ketentuan bebas fiskal sebesar Rp 1 juta cuma bagi pemilik nomor pokok wajib pajak (NPWP) saja. Kebijakan ini untuk merangsang masyarakat memiliki NPWP. Pemerintah menggenjot jumlah pemegang NPWP sebagai bagian program ekstensifikasi pajak.

Nah, mulai Januari 2011 nanti, semua WNI, baik yang memegang NPWP atau tidak, tak perlu lagi membayar fiskal bila hendak ke luar negeri.

Direktur Penyuluhan Pajak dan Humas Direktorat Jenderal Pajak Iqbal Alamsyah menyatakan, kebijakan pembebasan biaya fiskal perjalanan ke luar negeri bagi seluruh WNI bertujuan memberi rasa keadilan bagi seluruh WNI. "Kami optimistis ini akan berdampak positif", ujarnya, kepada KONTAN, Senin (25/10).

Kehilangan Rp 39 miliar

Iqbal mengakui, akibat dari kebijakan ini, pemerintah berpotensi kehilangan pajak sebesar Rp 39,5 miliar. Angka potensi kerugian ini muncul dari perkiraan target pendapatan fiskal luar negeri pemerintah Indonesia untuk 2010.

Nah, untuk menutupi kehilangan tersebut, pemerintah akan intensif melakukan sosialisasi dan ekstensifikasi pajak ke masyarakat. Harapannya, akan semakin banyak warga masyarakat yang sadar pentingnya membayar pajak. "Kami himbau agar masyarakat membayar pajak dengan baik dan benar,"tegas Iqbal.

Pengamat perpajakan Darussalam menyatakan, sebetulnya kebijakan bebas fiskal ini tidak benar-benar akan membuat negara kehilangan pajak fiskal. Sebab,"Pada dasarnya pajak fiskal luar negeri ini hanya merupakan teknis pembayaran pajak atas penghasilan,"ujarnya.

Dengan demikian, fiskal bukanlah jenis pajak tersendiri yang dikenakan bagi orang yang hendak ke luar negeri. Karena itu, bebas fiskal bukan berarti negara kehilangan pendapatan.

Menurut Darussalam, ketika pemerintah menerapkan bebas fiskal tidak hanya untuk pemegang NPWP, ada cara lain untuk mendeteksi wajib pajak. Yakni, pemerintah bisa menggunakan metode cross check dan pemeriksaan.

Hingga saat ini, jumlah pemilik NPWP sudah lebih dari 18,7 juta. Sebanyak 16,5 juta di antaranya merupakan NPWP orang pribadi. Selama 1 Januari-September 2010, Ditjen Pajak telah menjaring 2,8 juta pemilik NPWP baru, 2,7 juta NPWP diantaranya orang pribadi.

show all Berita

Others Berita


1.

Penerimaan Pajak Terganggu LCGC
Harian Kontan, 30 September 2014

JAKARTA. Penerimaan pajak tahun ini masih jauh dari target. Direktorat Jenderal Pajak menyatakan, penerimaan pajak per 26 September, baru mencapai Rp 683 ...

2.

Penerimaan Pajak Masih Jauh Dari Target
republika.co.id, 30 September 2014

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak hingga 26 September 2014 baru Rp683 triliun, masih jauh dari target ...

3.

Insentif PPN Smelter Tak Pengaruhi Pajak
Harian Kontan, 29 September 2014

JAKARTA. Permintaan pengusaha pertambangan agar pemerintah membebaskan pajak pertambahan nilai (PPN) atas produk smelter diperkirakan tak mengganggu penerimaan pajak. Soalnya, selama ini ...

4.

Hindari Denda Pajak 2 Persen
Sriwijaya Post, 29 September 2014

SRIPOKU.COM, MARTAPURA –Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten OKU Timur mengingatkan kepada Wajib Pajak (WP) agar segera membayar pajak sebelum jatuh tempo pembayaran ...

5.

Pajak Ekspor Dihapus, Harga CPO Melonjak
Harian Kontan, 26 September 2014

JAKARTA. Harga minyak sawit mentah alias crude palm oil (CPO) semakin mekar. Harga minyak nabati ini bertengger di level tertinggi enam pekan, ...

show all Berita