Berita

Share :

Harian Kontan, 26 Oktober 2010


2011, Semua WNI ke Luar Negeri Bebas Fiskal

JAKARTA. Pemerintah akhirnya memenuhi janji akan membebaskan semua warga negara Indonesia (WNI) yang bepergian ke luar negeri tidak perlu lagi membayar fiskal. Kebijakan ini mulai berlaku awal Januari nanti.

Sebelumnya, sejak 1 Januari 2009, ketentuan bebas fiskal sebesar Rp 1 juta cuma bagi pemilik nomor pokok wajib pajak (NPWP) saja. Kebijakan ini untuk merangsang masyarakat memiliki NPWP. Pemerintah menggenjot jumlah pemegang NPWP sebagai bagian program ekstensifikasi pajak.

Nah, mulai Januari 2011 nanti, semua WNI, baik yang memegang NPWP atau tidak, tak perlu lagi membayar fiskal bila hendak ke luar negeri.

Direktur Penyuluhan Pajak dan Humas Direktorat Jenderal Pajak Iqbal Alamsyah menyatakan, kebijakan pembebasan biaya fiskal perjalanan ke luar negeri bagi seluruh WNI bertujuan memberi rasa keadilan bagi seluruh WNI. "Kami optimistis ini akan berdampak positif", ujarnya, kepada KONTAN, Senin (25/10).

Kehilangan Rp 39 miliar

Iqbal mengakui, akibat dari kebijakan ini, pemerintah berpotensi kehilangan pajak sebesar Rp 39,5 miliar. Angka potensi kerugian ini muncul dari perkiraan target pendapatan fiskal luar negeri pemerintah Indonesia untuk 2010.

Nah, untuk menutupi kehilangan tersebut, pemerintah akan intensif melakukan sosialisasi dan ekstensifikasi pajak ke masyarakat. Harapannya, akan semakin banyak warga masyarakat yang sadar pentingnya membayar pajak. "Kami himbau agar masyarakat membayar pajak dengan baik dan benar,"tegas Iqbal.

Pengamat perpajakan Darussalam menyatakan, sebetulnya kebijakan bebas fiskal ini tidak benar-benar akan membuat negara kehilangan pajak fiskal. Sebab,"Pada dasarnya pajak fiskal luar negeri ini hanya merupakan teknis pembayaran pajak atas penghasilan,"ujarnya.

Dengan demikian, fiskal bukanlah jenis pajak tersendiri yang dikenakan bagi orang yang hendak ke luar negeri. Karena itu, bebas fiskal bukan berarti negara kehilangan pendapatan.

Menurut Darussalam, ketika pemerintah menerapkan bebas fiskal tidak hanya untuk pemegang NPWP, ada cara lain untuk mendeteksi wajib pajak. Yakni, pemerintah bisa menggunakan metode cross check dan pemeriksaan.

Hingga saat ini, jumlah pemilik NPWP sudah lebih dari 18,7 juta. Sebanyak 16,5 juta di antaranya merupakan NPWP orang pribadi. Selama 1 Januari-September 2010, Ditjen Pajak telah menjaring 2,8 juta pemilik NPWP baru, 2,7 juta NPWP diantaranya orang pribadi.

show all Berita

Others Berita


1.

KPK Segera Panggil Petinggi BCA
suaramerdeka.com, 25 Juli 2014

JAKARTA - Setelah memeriksa sejumlah pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Komisi Pemberantasan Korupsi segera memanggi petinggi PT Bank Central Asia dalam kasus ...

2.

PENGGELAPAN PAJAK, Deutsche Bank dan Barclays Terlibat
Harian Kompas, 24 Juli 2014

WASHINGTON DC, SELASA — Senat Amerika Serikat menemukan lagi penipuan baru yang dilakukan Deutsche Bank dan Barclays Bank. Hasil penelitian setahun terakhir ...

3.

Kemenhut Optimis Target PNBP Tahun Ini Tercapai
bisnis.com, 23 Juli 2014

Bisnis.com, JAKARTA--Kementerian Kehutanan mengklaim bisa memenuhi target penerimaan negara yang dibebankan until sektor kehutanan sebesar Rp3,1 triliun pada tahun ini. Sekjen ...

4.

Hadapi MEA, Iperindo Minta PPN Dihapus
Harian Kontan, 22 Juli 2014

JAKARTA. Asosiasi galangan kapal yang tergabung dalam Indonesia Ship Building and Offshore Association (Iperindo) mendesak pemerintah menghapus pajak pertambahan nilai (PPN) dan ...

5.

Insentif Pajak Ekspor Minim
Harian Kompas, 21 Juli 2014

BANDUNG, KOMPAS — Kinerja ekspor produk-produk industri dari Indonesia selama ini kalah dibandingkan produk industri dari negara pesaing seperti Tiongkok dan Vietnam. ...

show all Berita