Berita

Share :

Harian Seputar Indonesia, 20 Oktober 2010


Kantor Pajak Incar Ritel

YOGYAKARTA(SINDO) – Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Yogyakarta menggenjot penerimaan pajak dari sektor pedagang ritel. Nanti pedagan gritel dimal,ruko-ruko di pinggir jalan dan pedagang pasar tradisional yang masuk kategorikulakan diwajibkan membayar pajak.

Targetnya hingga akhir tahun nanti, KPPyangmerupakanpenggabungan dari Kantor Pemeriksaan Pajak (Karikpa) dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB) ini mampu meraih setoran pajak dari sektor ritel sebesar Rp15 miliar. Kepala KPP Kota Yogyakarta Arridel Mindra mengatakan penerimaan pajak dari sektor ritel selama ini masih sangat minim.Dari database yang dimiliki KPP,wajib pajak dari sektor ini baru tercatat sebanyak 4.000 pedagang. Dari jumlah tersebut, hanya 500 di antaranya yang aktif melakukan pembayaran rutin setiap bulan. Sisanya tidak tentu, kadang bayar,kadang tidak.“Implikasinya, hingga sekarang ini baru tercapai penerimaan Rp12 miliar,” katanya kepada wartawan kemarin.

Angka penerimaan tersebut diperkirakan mulai meningkat tahun ini.Faktorpemicunya adalahkeluarnya regulasi yang memudahkan pembayaran pajak bagi pedagang ritel. Aturannya ada di Undang- Undang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.03/2008 tentang penghitungan dan penentuan angsuran PPh. “Bentuk kemudahannya adalah wajib pajak dapat mendaftar,menghitung, membayar dan melapor sendiriatau selfasesment.Nilaipajak yang dikenakan adalah 0,75% dari omzet.Jadi,wajib pajak tidak perlu hitung jumlah pegawai, pengeluaran dan sebagainya,”ujarnya. Mereka yang tergolong menjadi wajib pajak sektor ini adalah pedagang-pedagang ritel yang ada di mal atau pusat perbelanjaan, ruko-ruko di pinggir jalan atau shop street, dan pedagang pasar tradisional yang masuk kategori kulakan.

Sejauh ini sektor ini belum tergarap optimal, baru sebagian kecil saja yang terdaftar sebagai objek pajak. Sejauh ini pihaknya masih bersikap lunak dengan mengedepankan pendekatan persuasif kepada calon wajib pajak.Ke depan,pihaknya akan memberlakukan aturan secara tegas. Bagi yang tidak melakukan pembayaran PPh akan dikenakan sanksi dari denda, teguran, sita hingga penjara.“Sebaliknya, yang tertib tentu ada reward sendiri bagi wajib pajak,”ungkapnya.

Kepala Bidang Penyuluhan,Pelayanan dan Hubungan Masyarakat KantorWilayah Direktorat Jenderal Pajak DIY Johny Panjaitan, menambahkan, pihaknya saat ini berupaya menggencarkan sosialisasi untuk memasyarakatkan pajak di tingkat pedagang ritel. Untuk pilot project,sosialisasidilakukandipusat perbelanjaan elektronik, Jogjatronik. Ke depan akan sosialisasi dilakukan menyeluruh ke sektorsektor yang masuk kategori ritel.

“Sosialisasi ini dilakukan bertahap. Orientasi utama kami adalah pedagang yang ada di mal.Setelah itu, baru shop street dan pedagang pasar,”katanya.

show all Berita

Others Berita


1.

Hadapi MEA, Iperindo Minta PPN Dihapus
Harian Kontan, 22 Juli 2014

JAKARTA. Asosiasi galangan kapal yang tergabung dalam Indonesia Ship Building and Offshore Association (Iperindo) mendesak pemerintah menghapus pajak pertambahan nilai (PPN) dan ...

2.

Insentif Pajak Ekspor Minim
Harian Kompas, 21 Juli 2014

BANDUNG, KOMPAS — Kinerja ekspor produk-produk industri dari Indonesia selama ini kalah dibandingkan produk industri dari negara pesaing seperti Tiongkok dan Vietnam. ...

3.

Awal Juli, Penerimaan Pajak Rp 472,44 Triliun
Harian Kontan, 18 Juli 2014

JAKARTA. Kinerja realisasi penerimaan pajak masih jauh dari target. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP), per 8 Juli 2014, realisasi penerimaan pajak ...

4.

Pemilik Eks Bank Pacific Gugat Pajak
Harian Kontan, 17 Juli 2014

Bank sudah dilikuidasi tahun 1997, tapi masih ada tagihan pajak JAKARTA. Pemilik saham eks PT Bank Pasific, Handara Joeliardi S menggugat Direktorat ...

5.

Pemisahan Ditjen Pajak Oleh Pemerintahan Baru
Bisnis.com, 17 Juli 2014

JAKARTA--Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan pemisahan Direktorat Jenderal Pajak dari Kementerian Keuangan perlu dibahas pada pemerintahan baru, setelah Kabinet Indonesia Bersatu II. ...

show all Berita