Berita

Share :

Harian Seputar Indonesia, 20 Oktober 2010


Kantor Pajak Incar Ritel

YOGYAKARTA(SINDO) – Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Yogyakarta menggenjot penerimaan pajak dari sektor pedagang ritel. Nanti pedagan gritel dimal,ruko-ruko di pinggir jalan dan pedagang pasar tradisional yang masuk kategorikulakan diwajibkan membayar pajak.

Targetnya hingga akhir tahun nanti, KPPyangmerupakanpenggabungan dari Kantor Pemeriksaan Pajak (Karikpa) dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB) ini mampu meraih setoran pajak dari sektor ritel sebesar Rp15 miliar. Kepala KPP Kota Yogyakarta Arridel Mindra mengatakan penerimaan pajak dari sektor ritel selama ini masih sangat minim.Dari database yang dimiliki KPP,wajib pajak dari sektor ini baru tercatat sebanyak 4.000 pedagang. Dari jumlah tersebut, hanya 500 di antaranya yang aktif melakukan pembayaran rutin setiap bulan. Sisanya tidak tentu, kadang bayar,kadang tidak.“Implikasinya, hingga sekarang ini baru tercapai penerimaan Rp12 miliar,” katanya kepada wartawan kemarin.

Angka penerimaan tersebut diperkirakan mulai meningkat tahun ini.Faktorpemicunya adalahkeluarnya regulasi yang memudahkan pembayaran pajak bagi pedagang ritel. Aturannya ada di Undang- Undang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.03/2008 tentang penghitungan dan penentuan angsuran PPh. “Bentuk kemudahannya adalah wajib pajak dapat mendaftar,menghitung, membayar dan melapor sendiriatau selfasesment.Nilaipajak yang dikenakan adalah 0,75% dari omzet.Jadi,wajib pajak tidak perlu hitung jumlah pegawai, pengeluaran dan sebagainya,”ujarnya. Mereka yang tergolong menjadi wajib pajak sektor ini adalah pedagang-pedagang ritel yang ada di mal atau pusat perbelanjaan, ruko-ruko di pinggir jalan atau shop street, dan pedagang pasar tradisional yang masuk kategori kulakan.

Sejauh ini sektor ini belum tergarap optimal, baru sebagian kecil saja yang terdaftar sebagai objek pajak. Sejauh ini pihaknya masih bersikap lunak dengan mengedepankan pendekatan persuasif kepada calon wajib pajak.Ke depan,pihaknya akan memberlakukan aturan secara tegas. Bagi yang tidak melakukan pembayaran PPh akan dikenakan sanksi dari denda, teguran, sita hingga penjara.“Sebaliknya, yang tertib tentu ada reward sendiri bagi wajib pajak,”ungkapnya.

Kepala Bidang Penyuluhan,Pelayanan dan Hubungan Masyarakat KantorWilayah Direktorat Jenderal Pajak DIY Johny Panjaitan, menambahkan, pihaknya saat ini berupaya menggencarkan sosialisasi untuk memasyarakatkan pajak di tingkat pedagang ritel. Untuk pilot project,sosialisasidilakukandipusat perbelanjaan elektronik, Jogjatronik. Ke depan akan sosialisasi dilakukan menyeluruh ke sektorsektor yang masuk kategori ritel.

“Sosialisasi ini dilakukan bertahap. Orientasi utama kami adalah pedagang yang ada di mal.Setelah itu, baru shop street dan pedagang pasar,”katanya.

show all Berita

Others Berita


1.

Insentif Pajak bagi Investor
Harian Kompas, 17 April 2014

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menjanjikan insentif berupa pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan (tax holiday) agar investor tertarik membangun kilang ...

2.

Pajak e-Commerce Tunggu Kesepakatan Internasional
Harian Kontan, 16 April 2014

JAKARTA. Rencana pemerintah memungut pajak atas transaksi jual beli online sulit terealisasi dalam waktu dekat ini. Paling cepat, kebijakan itu baru berjalan ...

3.

Pajak Naik, Harga Mobil Mewah Melaju
Harian Kontan, 16 April 2014

JAKARTA. Anda yang hendak membeli mobil di atas 3.000 cc, bersiap merogoh kocek lebih dalam. Mulai 19 April , harga mobil impian ...

4.

Pemerintah Kenakan Pajak dan Denda Jual Beli Online
Harian Kontan, 15 April 2014

JAKARTA. Pemerintah mentargetkan untuk bisa menyelesaikan peraturan pemerintah (PP) tentang e-commerce. Aturan jual beli online ini dianggap penting karena transaksinya meningkat pesat ...

5.

BKPM Pesimistis PPnBM Ponsel Bisa Kerek Investasi
Harian Kontan, 15 April 2014

JAKARTA. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Mahendra Siregar pesimistis rencana pengenaan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) telepon selular (ponsel) bisa ...

show all Berita