Berita

  • 7 Okt 2010
  • Harian Kompas

Dana BOS Tidak Kena Pajak Penghasilan

Kementerian Keuangan mengeluarkan peraturan yang mengecualikan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana bantuan operasional sekolah. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/ PMK.03/2010 yang berlaku 31 Agustus 2010. Siaran pers Kemkeu di Jakarta, Rabu (6/10), menyebutkan, pengecualian pemungutan PPh Pasal 22 juga dikenakan pada barang untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi yang importasinya dilakukan kontraktor kontrak kerja sama. Peraturan ini juga menaikkan batasan yang dapat dikenakan PPh Pasal 22 bagi bendahara, yaitu dari sebelumnya Rp 1 juta menjadi Rp 2 juta. Pejabat sementara Direktur Peraturan Perpajakan II Direktorat Jenderal Pajak, Suryo Utomo, menegaskan harapan peraturan ini akan mengakomodasi perkembangan dinamika perubahan yang terjadi di lapangan. Selain itu, juga akan memudahkan wajib pajak menghitung dan melaporkan PPh Pasal 22.
  • 7 Okt 2010
  • Harian Kompas