Berita

Share :

Harian Kompas, 7 Oktober 2010


Dana BOS Tidak Kena Pajak Penghasilan

Kementerian Keuangan mengeluarkan peraturan yang mengecualikan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana bantuan operasional sekolah. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/ PMK.03/2010 yang berlaku 31 Agustus 2010. Siaran pers Kemkeu di Jakarta, Rabu (6/10), menyebutkan, pengecualian pemungutan PPh Pasal 22 juga dikenakan pada barang untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi yang importasinya dilakukan kontraktor kontrak kerja sama. Peraturan ini juga menaikkan batasan yang dapat dikenakan PPh Pasal 22 bagi bendahara, yaitu dari sebelumnya Rp 1 juta menjadi Rp 2 juta. Pejabat sementara Direktur Peraturan Perpajakan II Direktorat Jenderal Pajak, Suryo Utomo, menegaskan harapan peraturan ini akan mengakomodasi perkembangan dinamika perubahan yang terjadi di lapangan. Selain itu, juga akan memudahkan wajib pajak menghitung dan melaporkan PPh Pasal 22.

show all Berita

Others Berita


1.

DPRD Surabaya: Enggak Rugi Bayar Pajak
tempo.co, 21 April 2014

TEMPO.CO, Surabaya - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Mochammad Mahmud bangga atas prestasi kota Surabaya kembali meraih penghargaan internasional berupa Socrates ...

2.

Insentif Pajak bagi Investor
Harian Kompas, 17 April 2014

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menjanjikan insentif berupa pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan (tax holiday) agar investor tertarik membangun kilang ...

3.

Pajak e-Commerce Tunggu Kesepakatan Internasional
Harian Kontan, 16 April 2014

JAKARTA. Rencana pemerintah memungut pajak atas transaksi jual beli online sulit terealisasi dalam waktu dekat ini. Paling cepat, kebijakan itu baru berjalan ...

4.

Pajak Naik, Harga Mobil Mewah Melaju
Harian Kontan, 16 April 2014

JAKARTA. Anda yang hendak membeli mobil di atas 3.000 cc, bersiap merogoh kocek lebih dalam. Mulai 19 April , harga mobil impian ...

5.

Pemerintah Kenakan Pajak dan Denda Jual Beli Online
Harian Kontan, 15 April 2014

JAKARTA. Pemerintah mentargetkan untuk bisa menyelesaikan peraturan pemerintah (PP) tentang e-commerce. Aturan jual beli online ini dianggap penting karena transaksinya meningkat pesat ...

show all Berita