Berita

Share :

Harian Kompas, 7 Oktober 2010


Dana BOS Tidak Kena Pajak Penghasilan

Kementerian Keuangan mengeluarkan peraturan yang mengecualikan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana bantuan operasional sekolah. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/ PMK.03/2010 yang berlaku 31 Agustus 2010. Siaran pers Kemkeu di Jakarta, Rabu (6/10), menyebutkan, pengecualian pemungutan PPh Pasal 22 juga dikenakan pada barang untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi yang importasinya dilakukan kontraktor kontrak kerja sama. Peraturan ini juga menaikkan batasan yang dapat dikenakan PPh Pasal 22 bagi bendahara, yaitu dari sebelumnya Rp 1 juta menjadi Rp 2 juta. Pejabat sementara Direktur Peraturan Perpajakan II Direktorat Jenderal Pajak, Suryo Utomo, menegaskan harapan peraturan ini akan mengakomodasi perkembangan dinamika perubahan yang terjadi di lapangan. Selain itu, juga akan memudahkan wajib pajak menghitung dan melaporkan PPh Pasal 22.

show all Berita

Others Berita


1.

Potensi Pajak Hilang Triliunan
Harian Kompas, 24 April 2014

JAKARTA, KOMPAS — Buruknya pengelolaan mineral dan batubara di Indonesia menyebabkan negara berpotensi kehilangan penerimaan pajak Rp 20 triliun. Sebab, dari 3.826 ...

2.

KPK Telusuri Suap Sengketa Pajak BCA
Harian Kontan, 23 April 2014

JAKARTA. Kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bank Central Asia (BCA) dengan mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Poernomo saat menjabat sebagai Dirjen ...

3.

Kasus Pajak BCA : Hatta Rajasa Mengaku Belum Tahu Hadi Purnomo Tersangka
bisnis.com, 22 April 2014

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengaku belum tahu mengenai masalah ditetapkannya mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI Hadi ...

4.

Ketua BPK Tersangka Kasus Pajak
Harian Kompas, 22 April 2014

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Poernomo, selaku mantan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, sebagai tersangka ...

5.

DPRD Surabaya: Enggak Rugi Bayar Pajak
tempo.co, 21 April 2014

TEMPO.CO, Surabaya - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Mochammad Mahmud bangga atas prestasi kota Surabaya kembali meraih penghargaan internasional berupa Socrates ...

show all Berita