Berita

Share :

Harian Kompas, 7 Oktober 2010


Dana BOS Tidak Kena Pajak Penghasilan

Kementerian Keuangan mengeluarkan peraturan yang mengecualikan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana bantuan operasional sekolah. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/ PMK.03/2010 yang berlaku 31 Agustus 2010. Siaran pers Kemkeu di Jakarta, Rabu (6/10), menyebutkan, pengecualian pemungutan PPh Pasal 22 juga dikenakan pada barang untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi yang importasinya dilakukan kontraktor kontrak kerja sama. Peraturan ini juga menaikkan batasan yang dapat dikenakan PPh Pasal 22 bagi bendahara, yaitu dari sebelumnya Rp 1 juta menjadi Rp 2 juta. Pejabat sementara Direktur Peraturan Perpajakan II Direktorat Jenderal Pajak, Suryo Utomo, menegaskan harapan peraturan ini akan mengakomodasi perkembangan dinamika perubahan yang terjadi di lapangan. Selain itu, juga akan memudahkan wajib pajak menghitung dan melaporkan PPh Pasal 22.

show all Berita

Others Berita


1.

Neraca Kian Enteng Jika Raih Keringanan Pajak, Analis menilai: PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk bisa berhemat jika meraih keringanan pajak
Harian Kontan, 29 Agustus 2014

JAKARTA. PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk (TKIM) tengah meminta keringanan pajak berupa tax holiday ke pemerintah. Ini karena TKIM sedang membangun ...

2.

Tarik Dana WNI, Sistem Pajak Harus Diubah
Harian Kontan, 29 Agustus 2014

JAKARTA. Dana simpanan Warga Negara Indonesia (WNI) di perbankan luar negeri diperkirakan jauh lebih besar dibanding dengan di dalam negeri. Pemerintah perlu ...

3.

Tambah Penerimaan Pajak, Jokowi Kejar Wajib Pajak Nakal
Harian Kontan, 29 Agustus 2014

JAKARTA. Seretnya penerimaan negara dari sektor pajak menjadi perhatian khusus dari pemerintahan baru terpilih. Karenanya, pasangan presiden dan wakil presiden terpilih Joko ...

4.

Target Belum Tercapai, DKI Perpanjang Waktu Pembayaran PBB
Bisnis.com, 29 Agustus 2014

Bisnis.com, JAKARTA - Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta memperpanjang waktu pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) hingga akhir September 2014. Pasalnya, hingga ...

5.

NJOP DKI Naik, Warga Tunda Bayar PBB
Bisnis.com, 29 Agustus 2014

Bisnis.com, JAKARTA - Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta tahun ini tidak dapat mencapai target penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) senilai Rp6,5 ...

show all Berita