Berita

Share :

analisadaily.com, 28 Agustus 2010


Tiada Pejabat Negara Masuk ‘Daftar Kaya’ Ditjen Pajak

Ternyata, pejabat negara Indonesia 'miskin-miskin'. Menurut, Dirjen Pajak Mochammad Tjiptardjo hingga saat ini tidak ada satu pun pejabat negara yang terdaftar dalam Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar (High Wealth Individual-HWI).

Para pejabat negara yang masih terdaftar dalam KPP Pratama ternyata bukan masuk kategori KPP HWI. Menurut Tjiptardjo, tidak ada pejabat negara yang memiliki kekayaan bruto hingga Rp 10 miliar berdasarkan syarat masuk KPP HWI.

"Kalau menurut data yang ada, nggak ada (yang terdaftar di KPP HWI), belum ada karena tersebar. Pejabat negara yang masuk HWI ya nggak diapa-apain dong karena memang pejabat negara itu tersebar di KPP-KPP, yang masuk HWI itu adalah siapa pun juga yang ketentuannya, kekayaannya berapa itu, Rp 10 miliar gitu lah," ujarnya saat ditemui di Kantornya, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (26/8) malam.

Tjiptardjo menyatakan untuk menarik pejabat negara yang memiliki kekayaan negara sampai Rp 10 miliar, tidaklah mudah karena harus ada bukti. "Kayaknya nggak ada pejabat yang miliaran-miliaran, kecil-kecil. Kalau ada kita buat database dulu, kalau ada database ketemu. Kalau ada wartawan, miliaran masuk, pejabat miliaran, masuk. Siapa tau ada yang dapat warisan dari mertua. Kalau Anda punya data, Anda kasih sama saya. Tak masukin kesitu (HWI)," kelakar Tjiptardjo.

Jika sudah ada bukti harta kekayaan pejabat negara mencapai Rp 10 miliar, lanjut Tjiptardjo, pihaknya tidak akan segan untuk meminta para pejabat negara tersebut untuk memperbaiki SPT-nya dan masuk dalam KPP HWI. "Kalau di mata hukum semuanya sama. Kalau ada buktinya, tata caranya saja.

show all Berita

Others Berita


1.

KPK Agar Tuntaskan Kasus Pajak BCA
koran-jakarta.com, 27 Agustus 2014

JAKARTA – Barisan Rakyat Sikat Koruptor (BRSK) mendesak Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad, mengusut tuntas skandal megakorupsi dana Bantuan Likuiditas ...

2.

Realisasi Pajak Tembus Rp 578 T
jpnn.com, 27 Agustus 2014

JAKARTA - Melambatnya laju pertumbuhan ekonomi membuat kinerja sektor pajak tertatih-tatih. Sepanjang hampir delapan bulan tahun ini ini, realisasi penerimaan pajak baru ...

3.

MA Tolak PK Utang Pajak Batavia Air
Harian Kontan, 26 Agustus 2014

JAKARTA. Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Pusat atas klaim utang pajak ...

4.

Kena PPN 10%, Ekspor Karet Mengerut
Harian Kontan, 26 Agustus 2014

JAKARTA. Kinerja ekspor karet alam tahun ini masih belum memuaskan. Gabungan Pengusaha Karet Indonesia (Gapkindo) memproyeksikan, volume ekspor berpotensi dibawah target yang ...

5.

Paket Investasi Bebas Pajak
Harian Kontan, 26 Agustus 2014

TOKYO. Jepang berencana membuat program investasi bebas pajak untuk anak-anak pada Januari 2016. Tujuannya, untuk mengalihkan simpanan rumah tangga ke pasar saham. ...

show all Berita