Berita

Share :

analisadaily.com, 28 Agustus 2010


Tiada Pejabat Negara Masuk ‘Daftar Kaya’ Ditjen Pajak

Ternyata, pejabat negara Indonesia 'miskin-miskin'. Menurut, Dirjen Pajak Mochammad Tjiptardjo hingga saat ini tidak ada satu pun pejabat negara yang terdaftar dalam Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar (High Wealth Individual-HWI).

Para pejabat negara yang masih terdaftar dalam KPP Pratama ternyata bukan masuk kategori KPP HWI. Menurut Tjiptardjo, tidak ada pejabat negara yang memiliki kekayaan bruto hingga Rp 10 miliar berdasarkan syarat masuk KPP HWI.

"Kalau menurut data yang ada, nggak ada (yang terdaftar di KPP HWI), belum ada karena tersebar. Pejabat negara yang masuk HWI ya nggak diapa-apain dong karena memang pejabat negara itu tersebar di KPP-KPP, yang masuk HWI itu adalah siapa pun juga yang ketentuannya, kekayaannya berapa itu, Rp 10 miliar gitu lah," ujarnya saat ditemui di Kantornya, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (26/8) malam.

Tjiptardjo menyatakan untuk menarik pejabat negara yang memiliki kekayaan negara sampai Rp 10 miliar, tidaklah mudah karena harus ada bukti. "Kayaknya nggak ada pejabat yang miliaran-miliaran, kecil-kecil. Kalau ada kita buat database dulu, kalau ada database ketemu. Kalau ada wartawan, miliaran masuk, pejabat miliaran, masuk. Siapa tau ada yang dapat warisan dari mertua. Kalau Anda punya data, Anda kasih sama saya. Tak masukin kesitu (HWI)," kelakar Tjiptardjo.

Jika sudah ada bukti harta kekayaan pejabat negara mencapai Rp 10 miliar, lanjut Tjiptardjo, pihaknya tidak akan segan untuk meminta para pejabat negara tersebut untuk memperbaiki SPT-nya dan masuk dalam KPP HWI. "Kalau di mata hukum semuanya sama. Kalau ada buktinya, tata caranya saja.

show all Berita

Others Berita


1.

Kemkeu dan Kemperin Evaluasi LCGC
Harian Kontan, 23 September 2014

JAKARTA. Presiden terpilih Joko Widodo (jokowi) mewacanakan penghentian penjualan mobil murah ramah lingkungan alias low cost green car (LCGC). Kementerian Keuangan akan ...

2.

Pajak Bandara Masuk Komponen Harga Tiket, Layanan Akan Lebih Efisien
vivanews.com, 23 September 2014

VIVAnews - Keputusan pemerintah untuk memasukkan komponen pajak bandara atau airport tax sebagai passenger service charge (PSC) dalam harga tiket pesawat ditengarai ...

3.

Kejar Target PAD, Pemkot Surakarta Maksimalkan Penarikan Pajak
suaramerdeka.com, 23 September 2014

SOLO, suaramerdeka.com – Pemkot Surakarta terus memaksimalkan penarikan pajak guna mendongkrak pencapaian pendapatan asli daerah (PAD). Sebab hingga menjelang triwulan ketiga 2014, ...

4.

Berharap UU Pajak dan Retribusi Direvisi
radarbanjarmasin.co.id, 22 September 2014

BANJARMASIN – Sebagai salah satu dinas yang paling banyak memberikan kontribusi terhadap pemasukan kas daerah. Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Kalsel terus ...

5.

Pemerintah Janji Keringanan Pajak Investasi di Indonesia Timur
tribunnews.com, 22 September 2014

TRIBUNNEWS.COM.MAKASSAR - Kepala Bidang Pemantauan Dini Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal Kindy Rinaldi Syahrir mengatakan, pemerintahan baru telah menyatakan komitmennya mempermudah kebijakan ...

show all Berita