Pendaftaran NPWP Elektronis Terhambat
Harian Kompas, 26 Desember 2007
Modernisasi KPP Jakarta, Kompas - Modernisasi kantor pelayanan pajak atau KPP yang tengah gencar dilakukan Departemen Keuangan menimbulkan efek yang tak terduga, yakni menghambat proses pendaftaran nomor pokok wajib pajak atau NPWP secara elektronis. Pendaftaran secara elektronis atau biasa disebut e-registration ini terhambat karena pada beberapa langkah ...
Kurtubi Kritik Aturan Insentif Migas
Tempo Interaktif, 24 Desember 2007
Jakarta: Pengamat perminyakan, Kurtubi, menkritik kebijakan pemerintah tentang pemberian insentif minyak dan gas (migas) berupa pembebasan bea masuk dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta pajak penghasilan untuk eksplorasi migas. Ia menilai itu akan menciptakan persoalan baru sebab kebijakan diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Aturan yang bakal berlaku mulai ...
BI Kaji Insentif Pajak Merger
Harian Seputar Indonesia, 23 Desember 2007
JAKARTA(SINDO) - Bank Indonesia (BI) terus mengkaji pemberian insentif pajak merger dan tetap menjalin komunikasi intensif dengan Dirjen Pajak. Saat ini, sudah ada beberapa opsi pemberian insentif pajak tersebut. ”Namun, masih membutuhkan pembicaraan lebih lanjut dengan Dirjen Pajak ,” kata Direktur Penelitian dan Pengaturan Perbankan Halim Alamsyah di Jakarta ...
BI Terus Kaji Insentif Pajak Bagi Bank Merger
Okezone.com, 23 Desember 2007
JAKARTA - Bank Indonesia (BI) terus mengkaji pemberian insentif pajak merger dan menjalin komunikasi dengan Dirjen Pajak Departemen Keuangan. Saat ini, sudah ada beberapa opsi pemberian insentif pajak tersebut. "Hingga saat ini, BI masih melakukan pembicaraan dengan Dirjen Pajak. Namun, masih membutuhkan pembicaraan lebih lanjut," ujar Direktur Penelitian ...
Bermasalah, Hapus Pajak Impor Hulu Migas
Indo Pos, 22 Desember 2007
JAKARTA - Upaya pemerintah untuk memberikan insentif dengan menghapus pajak barang impor kegiatan hulu migas berpotensi menciptakan masalah baru. Kebijakan yang dilandasi pemikiran positif ini tidak didukung oleh implementasi regulasi yang sesuai. Pengamat Perminyakan Kurtubi menilai, penghapusan pajak barang impor kegiatan hulu migas yang dilakukan melalui Peraturan Menteri Keuangan ...
Ditjen Pajak Selidiki Pengusaha Sawit dan Batubara
Investor Daily Indonesia, 21 Desember 2007
Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak sejak awal tahun ini menyelidiki sejumlah wajib pajak (WP) kategori besar terutama pengusaha di sektor kelapa sawit dan batu bara. Penyelidikan itu untuk mengetahui kecocokan antara profil WP dan besarnya pajak yang dibayarkan. Dirjen Pajak Darmin Nasution menjelaskan, pihaknya juga sudah menyusun profil 200 WP ...
Penyelesaian UU PPn Perbankan Syariah Molor
Okezone.com, 21 Desember 2007
JAKARTA - Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (PPn) yang ditargetkan Bank Indonesia (BI) rampung tahun ini, meleset. Padahal, UU ini dinilai sebagai salah satu kunci pertumbuhan aset, yang saat ini bergerak lamban. Saat ini, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) PPn dan PPn Barang Mewah (BM) yang diusulkan oleh Direktorat Pajak ...
PAD Pajak Reklame Dinilai Minim
Harian Seputar Indonesia, 21 Desember 2007
MAKALE (SINDO)-DPRD Kab Tana Toraja (Tator) menyoal Pendapatan Asli daerah (PAD) dari pajak reklame yang dinilai minim. DPRD menemukan, PAD dari pajak reklame pada tahun 2007 hanya sebesar Rp75.204.000, angka ini tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar Rp273 juta. Anggota Dewan dari fraksi gabungan pembaharuan Ishak Pasulu ...
Kanwil Pajak Sumut I Gandeng PTN/PTS Sosialisasikan Pajak
Medan Bisnis, 21 Desember 2007
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal (Kanwil Ditjen) Pajak Sumatera Utara I Medan menggandeng belasan perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta (PTN/PTS) di Medan di antaranya USU, Unimed, UMSU, UISU dan lainnya untuk semakin menggencarkan pelaksanaan sosialisasi perpajakan. Langkah tersebut dilakukan dengan mengundang puluhan mahasiswa dari masing-masing perguruan ...
Realisasi Penerimaan PBB dan BPHTB KP-PBB Medan Dua 145,5%
Medan Bisnis, 21 Desember 2007
Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KP-PBB) Medan Dua hingga minggu kedua Desember 2007 senilai Rp 158,499 miliar, atau mencapai 145,5% dibandingkan realisasi penerimaan pada tenggat yang sama tahun 2006 senilai Rp ...
Buku Susunan Dalam Satu Naskah 9 (Sembilan) UU Perpajakan merupakan himpunan Undang-Undang Perpajakan Indonesia yang disusun secara sistematis dan user ...
