Pemerintah Otak Atik Fasilitas Pajak
Bisnis.com, 8 September 2010
JAKARTA: Pemerintah tengah mengkaji sejumlah ragam insentif melalui pajak mulai dari keringanan pajak (tax allowance) sampai pajak ditanggung pemerintah dengan harapan meningkatkan daya saing investasi di Indonesia. Menteri Keuangan Agus D. W. Martowardojo menuturkan guna meningkatkan daya saing usaha, Kemenkeu bersama dengan sejumlah kementerian/lembaga (K/L) terkait tengah ...
Bang Foke : Jangan Hanya DKI Terapkan Pajak Progresif
Kompas.com, 8 September 2010
JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo punya himbauan kepada pemerintah, sehubungan dengan akan dilaksanakannya pajak progresif untuk kendaraan bermotor pribadi dan badan hukum mulai 1 Januari 2011. Usai melepas peserta Mudik Bareng Honda di Jakarta, Selasa (7/9/2010), Bang Foke menceritakan panjang lebar soal kebijakan itu ...
Pemerintah Revisi Insentif PPh Bagi Investor Hilir
Harian Kontan, 8 September 2010
JAKARTA. Insentif pajak bagi pelaku industri, tampaknya, bakal bertambah. Saat ini, pemerintah tengah merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan atau Daerah-Daerah tertentu. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gita Wirjawan menjelaskan, pemerintah merevisi peraturan ...
Pajak Transaksi Finansial
Harian Kontan, 8 September 2010
RENCANA Uni Eropa (UE) menerapkan pajak bagi transaksi finansial mendapat tantangan dari negara-negara anggotanya. Salah satunya dari Menteri Keuangan Swedia Anders Borg. Menurut Borg, seharusnya UE menerapkan pajak tambahan bagi bank atau institusi keuangan yang berdampak sistemik. "Pajak transaksi akan membuat pasar jadi kurang likuid,"kata Borg di ...
Tax Amnesty Kurang Efektif
Koran Jakarta, 8 September 2010
JAKARTA – Penerapan pengampunan atas tunggakan pajak di masa lampau (tax amnesty) dinilai sulit diterapkan sebagai insentif dalam menarik investasi. Kebijakan tersebut justru dinilai keliru karena masalah utama investasi belum maksimal masuk ke dalam negeri karena pembenahan infrastruktur yang lamban. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ...
Bermodalkan SPT dan NPWP, Bisa Dapat Bunga KPR di Bawah 10%
Detikfinance.com, 7 September 2010
Jakarta - Fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) bisa dinikmati oleh masyarakat dengan mengajukan permohonan di seluruh kantor cabang PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN). Masyarakat yang berpenghasilan maksimal Rp 4,5 juta per bulan cukup membawa SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) Pajak dan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) ke BTN, ...
Pemerintah Belum Niat Beri Tax Amnesty
Detikfinance.com, 7 September 2010
Jakarta - Pemerintah belum niat memberlakukan tax amnesty terhadap pelaku bisnis di Indonesia. Pemerintah sedang menggodok 2 macam pajak ditanggung pemerintah, tax allowance dan tax holiday . "Memang kalau dibicarakan tax amnesty , itu menarik. Biasanya hanya PPh, tidak termasuk PPN, dan lain-lain. Sekarang ini pemerintah belum berpikir untuk ...
Kadin Minta Diskon Pajak Penghasilan
Harian Kontan, 7 September 2010
JAKARTA. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta pemerintah menghapus pajak atas dividen sebagai pengembalian modal, serta pemangkasan pajak penghasilan (PPh) badan usaha dari 25% menjadi 14% sampai 17%. Pejabat sementara (Pjs) Ketua Umum Kadin Adiputra Taher menyatakan, selama ini, pengenaan kedua pajak tersebut sudah menimbulkan ekonomi biaya ...
Obama Usulkan Insentif Pajak Riset
Harian Kontan, 7 September 2010
WASHINGTON. Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama mendesak Kongres AS meloloskan perpanjangan keringanan pajak riset dan pengembangan perusahan. Nilai insentif tambahan itu mencapai US$ 100 miliar selama 10 tahun. Menurut dua orang pejabat administrasi Gedung Putih yang enggan disebut namanya, Obama akan mengungkapkan usulan ini dalam pidato ekonomi ...
Pemerintah revisi insentif PPh bagi investor
Kontanonline.com, 7 September 2010
JAKARTA. Pemerintah sedang merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan atau Daerah-Daerah Tertentu. Revisi tersebut dilakukan karena peraturan tersebut telah berusia dua tahun dan ada sejumlah sektor industri yang belum terakomodasi. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ...
Buku Susunan Dalam Satu Naskah 9 (Sembilan) UU Perpajakan merupakan himpunan Undang-Undang Perpajakan Indonesia yang disusun secara sistematis dan user ...
