Peraturan

Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 23/PJ.53/2003, 17 Sept 2003


Status :

Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 23/PJ.53/2003 Sudah tidak berlaku lagi karena diganti atau dicabut. Untuk melihat peraturan yang mengganti atau mencabut Klik disini !!

17 September 2003

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 23/PJ.53/2003

TENTANG

PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN DAN PENJUALAN BENDA METERAI

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan pengelolaan dan penjualan Benda Meterai milik Direktorat Jenderal Pajak yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia (Persero) dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

  1. PT. Pos Indonesia (Persero) mempunyai kewajiban antara lain sebagai berikut:
    1. Menjual Benda Meterai dan menyetorkan seluruh uang hasil penjualannya setiap hari ke rekening giro atas nama Kas Negara. c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Kantor Pos Pemeriksa Daftar Kantor Pos Pemeriksa dapat dilihat di dalam Lampiran I Surat Edaran ini.
    2. Menyampaikan laporan bulanan penjualan dan persediaan Benda Meterai beserta bukti setor uang hasil penjualan, yang dapat berupa Surat Setoran Pajak (SSP) Standar bagi Kantor Pos Pemeriksa yang belum on line atau SSP Khusus bagi Kantor Pos Pemeriksa yang sudah on line, kepada Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Kantor Pos Pemeriksa, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

  2. Dalam rangka pengawasan terhadap kewajiban PT. Pos Indonesia (Persero) tersebut, Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Kantor Pos Pemeriksa wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
    1. Mencocokkan jumlah penjualan Benda Meterai yang tercantum pada laporan yang disampaikan Kantor Pos Pemeriksa dengan lembar ketiga SSP Standar atau SSP Khusus atas hasil penjualan Benda Meterai dan meneliti MAP/Kode jenis Pajak dan Kode jenis Setoran yang tercantum pada Surat Setoran Pajak tersebut. MAP/Kode jenis Pajak untuk penjualan Benda Meterai adalah 0175, sedangkan Kode jenis Setoran untuk pembayaran atas penjualan Benda Meterai adalah 100.
    2. Mencocokkan bukti setor atas hasil penjualan Benda Meterai yang dilaporkan oleh Kantor Pos Pemeriksa dengan lembar kedua SSP Standar atau SSP Khusus dari KPKN.
    3. Menatausahakan laporan penjualan Benda Meterai beserta bukti setor atas hasil penjualan Benda Meterai dengan baik.

  3. Kantor Pelayanan Pajak wajib menyampaikan Surat Teguran kepada Kantor Pos Pemeriksa dengan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II dan Lampiran III Surat Edaran ini, dalam hal:
    1. Kantor Pos Pemeriksa belum menyampaikan laporan bulanan penjualan dan persediaan Benda Meterai sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf b di atas.
    2. Kantor Pos Pemeriksa tidak menyetorkan hasil penjualan Benda Meterai setiap hari ke rekening giro atas nama Kas Negara c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Kantor Pos Pemeriksa.

  4. Dalam rangka meneliti kebenaran laporan bulanan penjualan dan persediaan Benda Meterai dan memantau persediaan Benda Meterai di wilayah kerjanya, Kantor Pelayanan Pajak bersama-sama dengan Kantor Pos Pemeriksa wajib melakukan verifikasi atas penjualan dan persediaan Benda Meterai, dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. Verifikasi penjualan dan persediaan Benda Meterai dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali (setiap triwulan) paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
    2. Hasil verifikasi penjualan dan persediaan Benda Meterai dicantumkan dalam Berita Acara yang ditandatangani kedua belah pihak dan dituangkan dalam Laporan Verifikasi Penjualan dan Persediaan Benda Meterai sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV Surat Edaran ini.
    3. Berita Acara dan Laporan Verifikasi Penjualan dan Persediaan Benda Meterai disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP dengan tembusan disampaikan kepada Manager Prangko dan Meterai PT. Pos Indonesia (Persero) dan Direktur PPN dan PTLL paling lambat akhir bulan pada bulan dilakukannya verifikasi.

  5. Kepala Kantor Wilayah DJP wajib mengawasi pelaksanaan verifikasi penjualan dan persediaan Benda Meterai di wilayah kerjanya dan wajib menyampaikan Laporan Triwulanan Penjualan dan Persediaan Benda Meterai kepada Direktur PPN dan PTLL paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah bulan diterimanya Laporan Verifikasi Penjualan dan Persediaan Benda Meterai dengan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V Surat Edaran ini. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-14/PJ.5/2001 tanggal 7 Juni 2001 hal Pengelolaan dan Penjualan Benda Meterai dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.





Direktur Jenderal,

ttd,

Hadi Poernomo
060027375


Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBase

back to top