Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE - 10/PJ.432/1992

I.

mengamankan penerimaan negara berupa uang pajak atas jenis-jenis penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut;

mengumpulkan data yang berhubungan dengan Wajib Pajak yang menerima jenis-jenis penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut.

Pada lazimnya Wajib Pajak baru dapat menyusun projected income secara lebih mendekati kebenaran apabila telah melewati semester pertama tahun pajak yang berkenaan. Dengan demikian, pada dasarnya untuk tahun pajak yang sama dengan tahun takwim, pembebasan PPh Pasal 25, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22 atau PPh Pasal 23 baru dapat diberikan mulai dengan masa bulan Juli, kecuali apabila terdapat sisa kerugian yang belum dikompensasikan dan WP baru yang melakukan impor barang modal. Oleh karena pembebasan tersebut berkenaan dengan suatu tahun pajak, maka keputusan persetujuan juga hanya diberikan sampai akhir tahun pajak yang bersangkutan.

III.

2.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak supaya melakukan penelitian yang lebih seksama terhadap kewajaran projected income yang diajukan oleh Wajib Pajak dengan cara :

a.

membandingkan proyeksi rugi laba dengan penghasilan kena pajak menurut SPT Tahunan PPh tahun sebelumnya.

b.

meneliti kerugian menurut SPT Tahunan tahun-tahun sebelumnya atau menurut hasil pemeriksaan atas SPT Tahunan PPh tahun-tahun sebelumnya yang dimaksud.

c.

meneliti rincian penghasilan dan biaya-biaya bulan Januari s/d Juni dan perkiraannya untuk bulan Juli s/d Desember tahun yang bersangkutan, kecuali apabila terdapat sisa kerugian yang belum dikompensasikan dan WP baru yang melakukan impor barang modal, meneliti rincian penghasilan dan biaya-biaya untuk bulan-bulan sebelum diajukan permohonan dan perkiraannya untuk bulan-bulan sisanya dalam tahun yang bersangkutan.

d.

meneliti dan mempertimbangkan data lain mengenai Wajib Pajak tersebut serta prospek usahanya.

e.

meneliti kebenaran pelunasan PPh yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak (yaitu SSP dan bukti-bukti pemotongan/pemungutan).

3.

Apabila berdasarkan pertimbangan tersebut di atas permohonan Wajib Pajak cukup beralasan dan dapat dikabulkan, maka yang pertama-tama diberikan adalah pengurangan atau pembebasan PPh Pasal 25 maksimal sampai dengan akhir tahun pajak, dan selanjutnya baru diberikan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 21, PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23.

4.

Pembebasan PPh Pasal 25, Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 21, PPh Pasal 22 maupun PPh Pasal 23 tidak dapat berlaku surut dan diberikan hanya untuk jangka waktu maksimal sampai dengan tahun pajak yang bersangkutan. Bentuk formulir SKB dimaksud sesuai dengan contoh pada lampiran I Surat Edaran ini, dan khusus untuk SKB PPh Pasal 22 impor tetap berlaku sesuai dengan ketentuan yang ada.

5.

SKB PPh Pasal 23 sebagaimana dimaksud pada butir III.4 tidak diberlakukan untuk pembebasan dari pemotongan PPh atas bunga deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan SBI.

2.

Ketentuan ini hanya berlaku untuk penerbitan SKB PPh sehubungan dengan pelaksanaan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1985. Adapun penerbitan SKB yang tidak berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1985 dimaksud, misalnya pembebasan PPh terhadap Wajib Pajak Tax Holiday atau Wajib Pajak PMA/PMDN baru, tetap berlaku ketentuan yang ada.

3.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1985, keputusan atas permintaan pembebasan diberikan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya surat permintaan pembebasan, khusus menyangkut angsuran PPh Pasal 25 apabila dalam jangka waktu tersebut Kantor Pelayanan Pajak tidak memberi keputusan, maka permintaan pembebasan tersebut dianggap diterima.
Sehubungan dengan ketentuan tersebut, maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus memberikan keputusan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima dan memenuhi syarat kelengkapan sesuai ketentuan angka III butir 1.

4.

SKB PPh Pasal 21, Pasal 22 Bendaharawan dan Pasal 23 diterbitkan dalam rangkap 4 (empat), yaitu lembar pertama untuk Wajib Pajak, lembar kedua untuk setiap pemotong/pemungut PPh Pasal 21, Pasal 22 Bendaharawan, atau PPh Pasal 23, lembar ketiga untuk Kepala Kantor Wilayah DJP yang bersangkutan dan lembar keempat untuk arsip Kantor Pelayanan Pajak. SKB lembar kedua tersebut selanjutnya wajib dilampirkan pada SPT Masa PPh Pasal 21, SPT Masa PPh Pasal 22 Bendaharawan atau SPT Masa PPh Pasal 23/26 dari pemotong/pemungut yang bersangkutan.

5.

Dengan dikeluarkannya Surat Edaran ini, permohonan pembebasan PPh yang diajukan oleh Wajib Pajak dalam Semester I dalam suatu tahun pajak supaya diterbitkan surat penolakannya (Lampiran II Surat Edaran ini) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima, kecuali apabila terdapat sisa kerugian yang belum dikompensasikan, dan WP baru yang melakukan impor barang modal.

6.

Ketentuan ini berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Edaran ini dan ketentuan-ketentuan penerbitan SKB yang tidak sesuai dengan ketentuan ini tidak berlaku.