Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE - 56/PJ/2015

Kategori : PPh

Pencabutan Surat Edaran Nomor Se-09/PJ.42/1997 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Terhadap Penerimaan Manfaat Asuransi Jiwa (Seri PPh Umum Nomor 47)


24 Juli 2015


SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 56/PJ/2015

TENTANG

PENCABUTAN SURAT EDARAN NOMOR SE-09/PJ.42/1997 TENTANG PERLAKUAN
PAJAK PENGHASILAN TERHADAP PENERIMAAN MANFAAT ASURANSI JIWA
(SERI PPH UMUM NOMOR 47)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,


A. Umum
      
Penegasan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-09/PJ.42/1997 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Terhadap Penerimaan Manfaat Asuransi Jiwa (Seri PPh Umum Nomor 47) yang menyebutkan bahwa selisih lebih antara manfaat tabungan yang diterima dengan premi yang telah dibayarkan, diperlakukan sama dengan penghasilan dari bunga tabungan atau bunga deposito dan dikenakan PPh sebesar 15% bersifat final.

Penegasan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia maupun PP Nomor 131 Tahun 2000 yang telah mencabut PP Nomor 51 Tahun 1994, yang mengatur bahwa PPh bersifat final tersebut hanya dikenakan atas bunga deposito atau tabungan yang ditempatkan di bank dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia yang dibayarkan oleh Bank Indonesia.
      
Dalam hal ini, selisih lebih antara manfaat tabungan yang diterima dengan premi yang telah dibayarkan tidak termasuk yang diatur dalam PP Nomor 131 Tahun 2000.
   
B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini diterbitkan dengan maksud dan tujuan agar perlakuan PPh atas penerimaan manfaat asuransi jiwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
   
C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah pencabutan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-09/PJ.42/1997 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Terhadap Penerimaan Manfaat Asuransi Jiwa (Seri PPh Umum Nomor 47).
   
D. Dasar
 
  1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
  2. PP Nomor 131 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Sertifikat Bank Indonesia.
  3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/KMK.04/2001 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia.
   
E. Materi
 
Mempertimbangkan bahwa Penegasan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-09/PJ.42/1997 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Terhadap  Penerimaan  Manfaat Asuransi Jiwa (Seri PPh Umum Nomor 47) tidak sesuai dengan PP Nomor 51 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia maupun PP Nomor 131 Tahun 2000 yang telah mencabut PP Nomor 51 Tahun 1994, maka dengan surat edaran ini, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-09/PJ.42/1997 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
   
F. Penutup

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian disampaikan.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2015
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

SIGIT PRIADI PRAMUDITO
NIP 195909171987091001