Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 129/PMK.011/2007

Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 129/PMK.011/2007

TENTANG

PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR
DALAM RANGKA SKEMA COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL TARIFF (CEPT)
        
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

1. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.010/2006 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Dalam Rangka Skema Common Effective Preferential Tariff (CEPT), telah ditetapkan besarnya tarif bea masuk dari negara-negara ASEAN;
2. bahwa berdasarkan Article 4 butir 1 Trade in Good ASEAN Framework Agreement for The Integration of Priority Sector, ditentukan bahwa negara-negara ASEAN - 6 akan menghapus tarif bea masuknya atas semua produk dalam skema Common Effective Preferential Tariff-ASEAN Free Trade Area (CEPT-AFTA) yang mencakup dalam Priority Integration Sectors (PIS) mulai tanggal 1 Januari 2007;
3. bahwa berdasarkan The Roedmap for The Integration of ASEAN (RIA), ditentukan bahwa terhadap 80% (delapan puluh persen) dari produk-produk yang termasuk dalam Inclusion List (IL) tarif bea masuknya harus sudah dihapus mulai tanggal 1 Januari 2007;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Dalam Rangka Skema Common Effective Preferential Tariff (CEPT);

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organisation (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/KMK.05/1997 tentang Pemberitahuan Pabean sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 346/KMK.04/2003;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.04/2002 tentang Tatalaksana Kepabeanan Di Bidang impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KMK.010/2003;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 110/KMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor;

MEMUTUSKAN :

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

1. Diberlakukan berdasarkan asas timbal balik;
2. Tarif bea masuk dalam rangka skema CEPT yang lebih rendah dari tarif bea masuk umum hanya diberlakukan terhadap impor barang yang dilengkapi Surat Keterangan Asal (Form D) yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang di negara ASEAN bersangkutan.
3. Importir wajib mencantumkan kode fasilitas CEPT dan nomor referensi Form D pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB);dan
4. Form D lembar asli dan lembar ketiga wajib disampaikan oleh importir pada saat pengajuan PIB pada kantor pelayanan Bea dan Cukai di pelabuhan pemasukan.

Pasal 4

Pasal 5

Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal.