Menimbang :

1. bahwa salah satu tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan APBN dan peraturan perundang-undangan lainnya;
2. bahwa sehubungan dengan akan berakhirnya tahun anggaran 2005, untuk meningkatkan disiplin pengelolaan keuangan dan untuk menjaga kesinambungan mekanisme pembayaran, maka jadwal penyetoran penerimaan dan pengeluaran negara harus diatur sesuai dengan ketentuan APBN dan peraturan perundang-udangan lainnya;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Langkah-langkah dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2005;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tahun 2004);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 418);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 606/PMK.06/2004 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.06/2005 tentang Bagan Perkiraan Standar;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntasi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2005

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yang masa berlakunya dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan.
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau Satuan Kerja (satker) serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pembiayaan kegiatan.
3. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang selanjutnya disebut Kanwil Ditjen Perbendaharaan adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.
4. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Jenderal Perbendaharaan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
5. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara.
6. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satker Kementerian Negara/Lembaga.
7. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA/Kuasa PA adalah Menteri/Pimpinan Lembaga atau kuasanya yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
8. Satker Sementara adalah satker/instansi atau dinas/badan yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang bersifat sementara di lokasi yang tidak ada satker Kementerian Negara/Lembaga terkait.
9. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disebut Rekening KUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada Bank Sentral.
10. Rekening Kas Negara yang selanjutnya disebut Rekening KUN adalah rekening penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara atau pejabat yang ditunjuk, untuk menampung seluruh penerimaan negara dan atau membayar seluruh pengeluaran negara pada Bank/Sentral Giro yang ditunjuk.
11. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah suatu dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk selaku pemberi kerja untuk selanjutnya diteruskan kepada pejabat penerbit SPM berkenaan.
12. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan.
13. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.
14. Uang Persediaan yang selanjutnya disebut UP adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (revolving), diberikan kepada bendahara pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari perkantoran yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
15. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TUP adalah uang yang diberikan kepada satker untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam satu bulan melebihi pagu UP yang ditetapkan.
16. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPM-UP adalah surat perintah membayar yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan dan membebani MAK transito.
17. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPM-TUP adalah surat perintah membayar yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran karena kebutuhan dananya melebihi pagu uang persediaan dan membebani MAK transito.
18. Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPM-GUP adalah surat perintah membayar yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan membebani DIPA, yang dananya dipergunakan untuk menggantikan uang persediaan yang telah dipakai.
19. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah surat perintah membayar langsung kepada pihak ketiga yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya.
20. Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan Nihil yang selanjutnya disebut SPM-GUP Nihil adalah surat perintah membayar penggantian uang persediaan nihil yang diterbitkan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Pengguna Anggaran berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk selanjutnya disahkan oleh KPPN.
21. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran yang selanjutnya disebut SKPP adalah surat keterangan tentang terhitung mulai bulan dihentikan pembayaran yang dibuat/dikeluarkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan oleh Kementerian Negara/Lembaga atau Satker dan disahkan oleh KPPN setempat.
22. Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja yang selanjutnya disebut SPTB adalah pernyataan tanggung jawab belanja yang dibuat oleh PA/Kuasa PA atas transaksi belanja sampai dengan jumlah tertentu.
23. Surat Perintah Pencairan Dana Penggantian Uang Persediaan Nihil yang selanjutnya disebut SP2D-GUP Nihil adalah surat pengesahan yang diterbitkan oleh KPPN atas SPM-GUP Nihil yang dibuat oleh Kuasa Pengguna Anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.
24. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disebut DAU adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
25. Dana Alokasi Khusus Non Dana Reboisasi yang selanjutnya disebut DAK Non DR adalah dana yang berasal dari APBN di luar dana reboisasi yang dialokasikan kepada Daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu.
26. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disebut DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
27. Treasury Single Account (TSA) adalah satu rekening dimana semua penerimaan negara masuk ke dan semua pengeluaran negara dibayar dari rekening tersebut yang dipergunakan sebagai salah satu cara untuk dapat melaksanakan pengelolaan kas yang baik.

BAB II
PENERIMAAN ANGGARAN

Pasal 2

BAB III
PENGELUARAN ANGGARAN

Pasal 3

BAB IV
DANA PERIMBANGAN

Pasal 4

SPM-DAU/Dana Penyesuaian bulan Januari 2006 untuk Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota disampaikan ke KPPN selambat-lambatnya tanggal 20 Desember 2005 pada jam kerja, SP2D diterbitkan selambat-lambatnya tanggal 26 Desember 2005 dan diberi tanggal 2006.

Pasal 5

SPM-DAK Non DR disampaikan ke KPPN selambat-lambatnya tanggal 20 Desember 2005 pada jam kerja, SP2D diterbitkan selambat-lambatnya tanggal 26 Desember 2005.

Pasal 6

SPM Pembagian Hasil Penerimaan PPh Bagian Daerah Tahun Anggaran 2005 disampaikan ke KPPN, selambat- lambatnya tanggal 20 Desember 2005 pada jam kerja, SP2D diterbitkan selambat-lambatnya tanggal 26 Desember 2005.

Pasal 7

Pasal 8

Untuk menghindari adanya dana yang tidak terealisasi, Kepala KPPN diminta untuk menghubungi Pemerintah Daerah yang bersangkutan agar mengajukan SPM sesuai jadwal yang ditetapkan tersebut pada BAB IV pasal 5,6 dan 7.

BAB V
PENYELESAIAN UANG PERSEDIAAN (UP)

Pasal 9

UP yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2005 telah digunakan tetapi belum di SPM-GUP-kan dapat diajukan SPM-GUP Nihil selambat-lambatnya tanggal 6 Januari 2006 pada jam kerja atas beban tahun anggaran 2005.

Pasal 10

SPM-GUP sebagaimana tersebut pada pasal 9, oleh KPPN diterbitkan SP2D-GUP Nihil dengan mencantumkan uraian tambahan pada SP2D "Pengesahan atas pertanggungjawaban UP tahun anggaran 2005" dan dibubuhi stempel SP2D-GUP Nihil TA 2005. Penerbitan SP2D-GUP Nihil atas beban tahun anggaran 2005 dilakukan selambat-lambatnya tanggal 9 Januari 2006 dan diberi tanggal penerbitan 30 Desember 2005.

Pasal 11

Sisa dana UP Tahun Anggaran 2005 yang masih berada pada kas bendahara (baik tunai maupun dalam rekening Bank/Pos), oleh bendahara pengeluaran yang bersangkutan harus disetorkan kembali ke rekening Kas Negara pada bank persepsi/kantor pos persepsi selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 2005.

Pasal 12

Sisa dana UP yang ada di rekening Bendahara Pengeluaran pada bank/pos pada tanggal 30 Desember 2005 pukul 11.30 waktu setempat dipindahbukukan secara otomatis ke rekening Kas Negara pada bank persepsi/kantor pos persepsi. Selanjutnya bank/kantor pos pemegang rekening bendahara pengeluaran menyampaikan nota debet kepada bendahara yang bersangkutan untuk kemudian satu lembar fotokopinya/salinannya disampaikan oleh bendahara ke KPPN.

Pasal 13

Atas Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dan salinan/fotokopi Nota Debet yang diterima dari bendahara pengeluaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 dan 12, Seksi Perbendaharaan melakukan pencocokan dengan data pada Seksi Persepsi/Bendahara Umum.

Pasal 14

Sisa dana UP yang belum disetor ke rekening Kas Negara sampai dengan tanggal 30 Desember 2005 dan UP yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2005 telah digunakan tetapi belum di SPM-GU-kan sampai dengan tanggal 9 Januari 2006, diperhitungkan pada dana DIPA tahun anggaran 2006. Perhitungan tersebut agar dicatat dalam kartu pengawasan kredit tahun anggaran 2005 dan 2006.

Pasal 15

Apabila sisa dana UP akhir tahun anggaran 2005 tersebut telah diperhitungkan dengan dana DIPA tahun anggaran 2006 sebagaimana tersebut pada pasal 14, maka atas bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan. Satker yang bersangkutan dapat mengajukan SPM-GUP atas beban DIPA tahun anggaran 2006 dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran tahun anggaran 2005.

Pasal 16

1. KPPN KBI menerbitkan SP2D-GUP Nihil berikut SP2D RK Pengganti selambat-lambatnya tanggal 9 Januari 2005 dan tetap diberi tanggal 30 Desember 2005 serta harus sudah diterima KBI pada pukul 16.00 waktu setempat.
2. KPPN non KBI menerbitkan SP2D-GUP Nihil berikut SPB selambat-lambatnya tanggal 9 Januari 2006 dan tetap diberi tanggal 30 Desember 2005 serta harus diterima KBI pada pukul 16.00 waktu setempat.
3. Untuk mempercepat pengiriman SPB yang diterbitkan oleh KPPN non KBI tersebut, mendahului pengiriman SPB asli, KPPN Non KBI dimungkinkan untuk mengirimkan SPB melalui faksimile ke KPPN Induk untuk segera diteruskan ke KBI yang bersangkutan setelah dilegalisasi oleh Kepala KPPN Induk.

Pasal 17

Daftar penguji/pengantar SP2D-GUP Nihil tersebut pada pasal 10 dan 16 agar dibuat tersendiri sesuai dengan beban tahun anggarannya.

Pasal 18

Atas penerbitan SP2D-GUP Nihil tersebut pada pasal 10 dan 16 serta sisa dana UP yang belum disetor dan yang telah digunakan tetapi belum dipertanggungjawabkan sebagaimana tersebut pada pasal 14, KPPN melakukan pencatatan dan sekaligus menutup kartu pengawasan kredit tahun anggaran 2005 instansi/satuan kerja berkenaan.

Pasal 19

KPPN melakukan pembetulan LKP tanggal 30 Desember 2005 dengan menambah jumlah penerimaan dan pengeluaran yang berasal dari penerbitan SP2D-GUP Nihil pada tanggal 2 sampai dengan 9 Januari 2006 setiap hari.

BAB VI
SALDO BESI REKENING KAS NEGARA

Pasal 20

1. Saldo besi untuk masing-masing KPPN adalah sebagaimana terlampir dalam Lampiran III yang terdiri dari pagu Gaji, pagu non Gaji dan pagu DAU.
2. Perhitungan Saldo Besi yang ada pada BO I, BO II dan rekening Kas Negara pengeluaran pada SG/SGG harus memperhatikan penerimaan dan pengeluaran pada hari yang bersangkutan.
3. Penerimaan yang dimaksud dalam butir 2 tersebut diatas adalah :
   1. Semua penerimaan anggaran yang disetor melalui Bank Tunggal, BO I, Bank Persepsi/Kantor Pos dan potongan SPM.
   2. Semua penerimaan non anggaran yang berasal dari penerimaan pihak ketiga (PFK) dan penerimaan kiriman uang dari KPPN lain.
4. Pengeluaran yang dimaksud dalam butir 2 tersebut diatas adalah semua pengeluaran yang didasarkan atas :
   1. SPM yang telah di SP2D-kan atas beban DIPA atau dokumen pelaksanaan anggaran lainnya yang dipersamakan dengan DIPA;
   2. SPM Non Anggaran (PFK) yang telah di SP2D-kan;
   3. Faktur kiriman uang kepada KPPN lain;
   4. SPM KP, SPMKP PBB, SPMK BM, SPMKC, SPM BP-PBB, SPM BPHTB, SPMIB yang telah diterbitkan SP2D-nya, termasuk SPM PHP BPHTB DAN SPM PHP PBB.
5. KPPN terdiri dari 3 kategori :
   1. KPPN pemegang rekening BI yang merupakan KPPN Induk;
   2. KPPN pemegang rekening BI yang bukan merupakan KPPN Induk;
   3. KPPN bukan pemegang rekening BI.

Pasal 21

Dalam rangka pencairan dana DAU bulan Januari 2006, KPPN agar membuka Rekening Kas Negara pada Bank yang sama dengan yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota (BPD/Bank Pemerintah lainnya), dan menempatkan DAU dimaksud di rekening Kas Negara pada bank tersebut paling cepat tanggal 23 Desember 2005 dan ditutup setelah DAU bersangkutan dicairkan.

Pasal 22

Penerbitan SP2D-DAU bulan Januari 2006 agar diberi tanggal 2 Januari 2006 dan dibebankan pada rekening Kas Negara pada BPD/Bank Pemerintah lainnya sebagaimana tersebut pada pasal 21 di atas dengan menggunakan kode bank 12xx.

Pasal 23

Pasal 24

KPPN pemegang rekening BI bukan KPPN Induk agar melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut pada pasal 23, kecuali yang tercantum pada ayat (1) huruf b dan c.

Pasal 25

1. Menyetorkan kelebihan saldo besi kepada KPPN Induk, atau meminta tambahan kiriman uang dari KPPN Induk, apabila saldo rekening Kas Negara lebih atau kurang dari saldo besi.
2. mengajukan permintaan kekurangan/pelimpahan kelebihan uang kas dalam rangka saldo besi, selambat-lambatnya sedah diterima di KPPN Induk pukul 16.00 waktu setempat. kecuali pada tanggal 30 Desember 2005 permintaan kekurangan/pelimpahan kelebihan uang kas harus sudah diterima KPPN Induk selambat-lambatnya pukul 14.30 waktu setempat.

BAB VII
PENERIMAAN LAPORAN KAS POSISI (LKP) KEPADA DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA DAN KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN

Pasal 26

Laporan Kas Posisi DA.05.07 dikirim secara lengkap setiap hari mulai tanggal 26 sampai dengan 30 Desember 2005 kepada Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan u.p. Direktur Pengelolaan Kas Negara melalui internet atau melalui faksimile nomor (021)-3524026, (021)-3840515, (021) 3864779, (021) - 3840516, dan (021) - 3459619. Pengiriman laporan tersebut harus dikonfirmasi terlebih dahulu melalui telepon nomor (021)-3860487, (021) - 3456547, dan (021) 3449230 ext 5402 dan 5404, serta tembusan disampaikan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan setempat.

Pasal 27

1. LKP perbaikan dikirim setiap hari secara lengkap.
2. LKP harian/mingguan untuk Tahun Anggaran 2006 dibuat secara terpisah dan dikirim bersamaan dengan LKP perbaikan Tahun Anggaran 2005.

BAB VIII
AKUNTANSI DAN PELAPORAN

Pasal 28

1. Setelah seluruh SP2D Nihil diterbitkan KPPN melakukan proses posting data transaksi selambat- lambatnya tanggal 10 Januari 2006;
2. KPPN melakukan rekosiliasi data dan laporan secara internal selambat-lambatnya tanggal 15 Januari 2006;
3. Satuan kerja selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA), untuk keperluan rekonsiliasi, menyampaikan Arsip Data Komputer (ADK) ke KPPN terkait selambat-lambatnya tanggal 16 Januari 2006;
4. Hasil rekonsiliasi antara KPPN dan UAKPA diselesaikan paling lambat tanggal 22 Januari 2006;
5. KPPN menyampaikan Laporan Keuangan SAU, SAKUN, dan ADK lengkap dengan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan selambat-lambatnya tanggal 23 Januari 2006.

Pasal 29

Pasal 30

Laporan Keuangan Satker/instansi tahun anggaran 2005 yang telah direkonsiliasi dengan KPPN terkait (Seksi Verifikasi dan Akuntansi) disampaikan oleh para Satker (UAKPA) bersangkutan ke Kantor Wilayah/Dinas Provinsi masing-masing selaku UAPPA-W selambat-lambatnya tanggal 1 Februari 2006.

BAB IX
Ketentuan Lain-lain

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

SPM GUP Nihil Perwakilan RI di luar negeri dan Atase Teknis Kementerian Negara/Lembaga disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri/Kementerian Negara/Lembaga ke KPPN dilampiri fotokopi faksimile SPTB (contoh Lampiran IV) dengan nilai tanpa batas sebagai pengganti kuitansi (bukti-bukti pembayaran), yang diketahui (ditandatangani dan distempel) oleh Kepala Biro Keuangan/Pejabat yang berwenang untuk itu pada Kementerian Luar Negeri/Kementerian Negara/Lembaga masing-masing.

Pasal 34

Pengajuan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) harus sudah diterima Kantor Pusat Ditjen Perbendaharan cq. Direktorat Pelaksanaan Anggaran/Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan selambat-lambatnya tanggal 15 Nopember 2005.

Pasal 35

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Langkah-langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2005 ini tidak berlaku bagi pelaksanaan pengelolaan penerimaan dan pengeluaran negara yang dilakukan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara (Sub Direktorat Administrasi Bendahara Umum Negara)dan KPPN Khusus Jakarta VI.

Pasal 36

Kepala KPPN diminta agar memberitahukan maksud Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini secepatnya kepada Kepala Kantor/Satuan Kerja/instansi pengguna PNBP/Kepala Biro/Bagian Keuangan Propinsi/Kabupaten/Kota, Pimpinan Kantor Bank Indonesia, Pimpinan Bank mitra kerja, Kepala SG/SGG/SGGK di wilayah masing-masing.

Pasal 37

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.