Sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 jo Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1985, atas ekspor Barang Kena Pajak dikenakan PPN 0%. Dengan demikian maka Pajak Keluaran yang terhutang atas kegiatan ekspor Barang Kena Pajak (BKP) adalah nihil, sedangkan PPN (Pajak Masukan) dan PPn BM yang telah dibayar berhubungan langsung dengan BKP yang di ekspor dapat diminta kembali.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf i Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984, ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang keluar daerah pabean Republik Indonesia. Di dalam pelaksanaannya ekspor dapat dilakukan untuk dan atas nama eksportir itu sendiri, dan dapat pula dilakukan dengan menggunakan nama/quota eksportir lain.

1. dalam dokumen PEB yang telah dicap fiat muat disebutkan nama eksportir pemilik/quota qq. eksportir pemilik barang;
2. eksportir pemilik nama/quota menerbitkan surat permintaan pada Bank Devisa yang menangani ekspor tersebut untuk langsung memindah-bukukan hasil ekspor dimaksud ke dalam rekening eksportir pemilik barang;
3. jasa yang diserahkan oleh eksportir pemilik nama/quota hanya berupa penggunaan quota ekspor, sedang seluruh kegiatan sehubungan dengan ekspor tersebut dilakukan oleh eksportir pemilik barang;
4. atas jasa penggunaan quota ekspor tersebut eksportir pemilik nama/quota hanya menerima imbalan sebagaimana biasa disebut sebagai export fee.

1. ekspor dengan mempergunakan nama/quota eksportir lain tersebut dilaporkan dalam SPT Masa eksportir pemilik barang untuk bulan yang bersangkutan;
2. ada pernyataan bersama secara tertulis dari eksportir pemilik nama/quota dan eksportir pemilik barang, bahwa ekspor yang dilakukan dengan PEB dengan nomor dan tanggal tersebut yang telah dibubuhi cap fiat muat dilaksanakan oleh eksportir pemilik barang dan eksportir pemilik nama/quota hanya menerima fee saja.

Oleh karena dalam hal ekspor dengan menggunakan nama/quota eksportir lain seperti tersebut pada butir 3 diatas, yang sesungguhnya melakukan ekspor adalah eksportir pemilik barang, sedangkan eksportir pemilik nama/quota hanya bertindak sebagai handling eksportir, maka yang berhak menerapkan tarif 0% dan meminta kembali Pajak Masukan yang telah dibayar atas BKP yang diekspor adalah eksportir pemilik barang.

Jasa yang diserahkan oleh eksportir pemilik nama/quota kepada eksportir pemilik barang dapat dikategorikan sebagai jasa perdagangan. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1988, atas penyerahan jasa tersebut terutang PPN.