Menimbang :

1. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Tim Optimalisasi Penerimaan Negara telah dibentuk Tim Teknis Optimalisasi Penerimaan Negara;
2. bahwa Tim Teknis Optimalisasi Penerimaan Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a bertugas untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Tim Optimalisasi Penerimaan Negara, terutama yang berkaitan dengan upaya optimalisasi penerimaan negara dan penyelamatan kekayaan negara;
3. bahwa di dalam Susunan Organisasi Tim Teknis Optimalisasi Penerimaan Negara terdapat Satuan Tugas Bidang Pajak;
4. bahwa dalam melaksanakan tugas Tim Teknis Optimalisasi Penerimaan Negara tersebut dipandang perlu menunjuk tenaga ahli untuk membantu Satuan Tugas Bidang Pajak melakukan tugas-tugas pemeriksaan pajak;
5. bahwa para pegawai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap cakap untuk ditunjuk sebagai tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam huruf d;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
2. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 32/KEP/MK.WASPAN/8/1998 tanggal 26 Agustus 1998 tentang Pembentukan Tim Optimalisasi Penerimaan Negara;
3. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 65/KEP/MK.WASPAN/12/1998 tanggal 4 Desember 1998 tentang Pembentukan Tim Teknis Optimalisasi Penerimaan Negara;
4. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Keuangan dan Industri Nomor : KEP-28/K.Ekuin/06/2000 tanggal 9 Juni 2000 tentang Perubahan Susunan dan Kedudukan Tim Optimalisasi Penerimaan Negara;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 545/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN SEBAGAI TENAGA AHLI PADA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK.

Pasal 1

Menunjuk Pegawai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tenaga Ahli pada Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 2

Menugaskan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk melakukan Pemeriksaan Lengkap.

Pasal 3

Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-421/PJ/2000 tgl 3 Oktober 2000 tentang penunjukan pegawai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai tenaga ahli pada Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.