Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 647/KMK.03/1992

Kategori : Lainnya

Penetapan Bantuan Tambahan Uang Muka Kepada Kontraktor Golongan Ekonomi Lemah


KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 647/KMK.03/1992

TENTANG

PENETAPAN BANTUAN TAMBAHAN UANG MUKA KEPADA KONTRAKTOR GOLONGAN EKONOMI LEMAH

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,


Menimbang :

  1. bahwa dalam rangka pembinaan usaha jasa konstruksi baik konsultan maupun kontraktor golongan ekonomi lemah untuk mengembangkan usahanya, maka dipandang perlu untuk memberikan bantuan tambahan jumlah uang muka;
  2. bahwa dengan bantuan tambahan uang muka bagi kontraktor golongan ekonomi lemah diharapkan pelaksanaan pekerjaan lebih lancar dan mutu produk akhir akan lebih terjamin serta memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan;

 

Mengingat :

  1. Indische Comptabiliteitswet (Stbl. Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968;
  2. Keputusan Presiden RI Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

 


MEMUTUSKAN :


Menetapkan :


KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN BANTUAN TAMBAHAN UANG MUKA KEPADA KONTRAKTOR GOLONGAN EKONOMI LEMAH.



Pasal 1


Bantuan tambahan uang muka dapat diberikan kepada kontraktor/rekanan golongan ekonomi lemah sebesar 10% dari kontrak/perjanjian yang bernilai Rp. 100.000.000,- ke bawah, sehingga besarnya uang muka setinggi-tingginya adalah 30%.



Pasal 2


Yang dimaksud dengan kontraktor golongan ekonomi lemah (golongan C) adalah kontraktor atau rekanan yang tercantum dalam Daftar Rekanan Mampu (DRM) yang telah lulus dalam prakualifikasi.



Pasal 3


Kontraktor/rekanan yang memperoleh uang muka dapat memperhitungkan secara berangsur dan sudah melunasi sebelum tahap akhir pembayaran sesuai kontrak atau perjanjian.



Pasal 4


Petunjuk teknis mengenai pelaksanaan ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini diatur oleh Direktur Jenderal Anggaran.



Pasal 5


Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.





Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 1992
MENTERI KEUANGAN,

ttd

J.B. SUMARLIN