Ortax

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE - 14/PJ.24/1993

Kategori : KUP

Pemberian Npwp Bagi Dana Pensiun

Calender 22 Okt 1993
Tidak ada folder
Read Later
Share Share

22 Oktober 1993

 

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 14/PJ.24/1993

TENTANG

PEMBERIAN NPWP BAGI DANA PENSIUN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

 

  1. Dalam rangka mendorong pendirian dan perkembangan Dana Pensiun di Indonesia telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Hal-hal penting yang perlu diketahui tentang syarat-syarat pendirian Dana Pensiun adalah sebagai berikut :
    1. Pendirian Dana Pensiun baik Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) maupun Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) tidak harus dilakukan dengan akte notaris, melainkan cukup dengan Peraturan Dana Pensiun yang ditetapkan oleh Pendiri Dana Pensiun tersebut.
    2. Setiap Dana Pensiun baik Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) maupun Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) diberikan status sebagai badan hukum setelah memperoleh pengesahan dari Menteri Keuangan.
    3. Salah satu persyaratan untuk memperoleh pengesahan pendirian Dana Pensiun oleh Menteri Keuangan adalah melampirkan Kartu NPWP atas nama Dana Pensiun yang bersangkutan.

     

  2. Sehubungan dengan penjelasan di atas dan dalam rangka pelayanan pemberian NPWP sebagaimana diatur dalam SE-07/PJ.24/1993 tanggal 7 Juli 1983 butir 1.2., pemberian NPWP khusus bagi Dana Pensiun ditetapkan sebagai berikut :
    1. Dana Pensiun mengisi formulir pendaftaran NPWP (KP.PDIP.4.2) dilampiri dengan :
      - foto copy peraturan Dana Pensiun yang ditetapkan oleh pendiri;
      - foto copy keputusan penunjukan pengurus dan dewan pengurus;
      - foto copy KTP atau Paspor salah seorang pengurus yang disahkan oleh petugas pendaftaran Wajib Pajak.
    2. angka 10 pada Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Badan (KP.PDIP.4.2) tidak perlu diisi.

     

  3. Bagi Dana Pensiun yang telah didirikan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 dan telah terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak setempat dengan nama Yayasan Dana Pensiun, NPWP yang telah diberikan perlu diubah namanya dengan menggunakan Formulir KP.PDIP.4.2.A atau dengan surat kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Dana Pensiun terdaftar. Untuk itu Kantor Pelayanan Pajak menghubungi Yayasan Dana Pensiun yang telah terdaftar di KPP masing-masing untuk perubahan data tersebut.

 

Demikian penegasan ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.






DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

 

ttd

 

FUAD BAWAZIER