Surat Edaran Bersama Dirjen Nomor : SE - 28/PJ./1994

1.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 6/KMK.03/1994, (Lampiran I), telah diatur kembali Tata Cara Pembayaran Pengembalian Bea Masuk/Bea Masuk Tambahan (BM/BMT), Pajak Ekspor/Pajak Ekspor Tambahan (PE/PET) dan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN/PPn BM) oleh BAPEKSTA Keuangan;

2. 

Dalam Pasal 7 Keputusan Menteri Keuangan tersebut di atas dinyatakan bahwa petunjuk pelaksanaan teknis diatur oleh instansi terkait baik secara bersama maupun sendiri-sendiri sesuai bidang tugas masing-masing;

3.

Dalam Pasal 3 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan tersebut di atas dinyatakan bahwa apabila perusahaan masih mempunyai hutang pajak maka hutang pajak tersebut diperhitungkan dalam SPMK Pembayaran Pendahuluan PPN/PPn BM;

4. 

Sehubungan dengan hal tersebut maka petunjuk pelaksanaan teknis pembayaran pengembalian PPN/PPn BM perlu diatur tersendiri secara bersama oleh Direktorat Jenderal Pajak dan BAPEKSTA Keuangan dalam suatu Surat Edaran Bersama (SEB).

1.

BAGI BAPEKSTA KEUANGAN

1.1.

Menerima surat permohonan untuk memperoleh pembayaran pendahuluan PPN/PPn BM dari produsen eksportir/eksportir dengan catatan :

1.1.1.

Bagi produsen eksportir/eksportir yang telah melakukan ekspor, permohonan dilengkapi dengan :

1.1.2.

Bagi produsen eksportir/eksportir yang akan melakukan ekspor, permohonan dilengkapi dengan :

1.1.3.

Bagi kontraktor yang mengerjakan proyek pemerintah yang dananya dibiayai dengan dana bantuan luar negeri :

1.2.

Meminta konfirmasi mengenai :

1.2.1.

Keabsahan/kebenaran Faktur Pajak ke KPP tempat PKP penjual dikukuhkan menjadi PKP;

1.2.2.

Hutang pajak atas nama PKP yang mengajukan permohonan pembayaran/ pengembalian pendahuluan ke KPP tempat Wajib Pajak dikukuhkan menjadi PKP (Pengusaha Kena Pajak), dilakukan sebulan sekali untuk atas nama Wajib Pajak yang sama;

1.3.

Untuk permintaan konfirmasi Faktur Pajak, perlu diperhatikan :

1.3.1. 

Diberitahukan nomor dan tanggal Faktur Pajak serta nilai PPN/PPn BM yang tercantum pada Faktur Pajak;

1.3.2. 

Permintaan konfirmasi dilakukan melalui faksimili, dalam hal faksimili mengalami hambatan dapat dilakukan dengan surat;

1.3.3.

Bila dalam waktu 15 hari belum ada jawaban, supaya dikirim permintaan konfirmasi yang kedua; tindasan surat disampaikan ke Kanwil Ditjen Pajak yang bersangkutan;

1.3.4

Bila dalam waktu 10 hari belum ada jawaban atas permintaan konfirmasi yang kedua, maka segera membuat pemberitahuan kepada Wajib Pajak bahwa pembayaran pendahuluan PPN/PPn BM ditunda sampai diterima
jawaban konfirmasi Faktur Pajak dari KPP bersangkutan. Tindasan surat disampaikan ke Kanwil Ditjen Pajak yang bersangkutan untuk ditindak lanjuti;

1.4.

Untuk permintaan konfirmasi hutang pajak perlu diperhatikan :

1.4.1.

Permintaan konfirmasi dilakukan melalui faksimili, dalam hal faksimili mengalami hambatan dapat dilakukan dengan surat;

1.4.2

Bila dalam waktu tiga hari belum ada jawaban, supaya dikirim permintaan konfirmasi yang kedua; tindasan surat disampaikan ke Kanwil Ditjen Pajak yang bersangkutan;

1.4.3.

Bila dalam waktu tiga hari belum ada jawaban atas permintaan konfirmasi yang kedua, maka segera membuat pemberitahuan kepada Wajib Pajak bahwa pembayaran pendahuluan PPN/PPn BM ditunda sampai diterima jawaban konfirmasi hutang pajak dari KPP bersangkutan. Tindasan surat disampaikan ke Kanwil Ditjen Pajak yang bersangkutan untuk ditindak lanjuti;

1.5.

Setelah menerima jawaban konfirmasi Faktur Pajak segera meneliti dan memproses permohonan Wajib Pajak untuk disetujui atau ditolak dalam jangka waktu selambat-lambatnya :

1.6.

Dalam hal jawaban konfirmasi hutang pajak menunjukkan adanya hutang pajak, maka BAPEKSTA Keuangan supaya segera :

1.6.1.

Meminta PKP untuk melunasi hutang pajaknya dan apabila hutang tersebut telah dibayar lunas, maka BAPEKSTA Keuangan meminta bukti pembayarannya berupa lembar ke-3 SSP yang telah dibubuhi tanda terima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro;

1.6.2.

Apabila PKP tidak melunasi hutang pajaknya, maka BAPEKSTA Keuangan memperhitungkan hutang pajak PKP dengan fasilitas pengembalian yang akan diberikan. Perhitungan itu dilakukan terlebih dahulu dengan PPN, kemudian sisanya dengan PPn BM.

Contoh :

1.7.

Sebagai pelaksanaan atas persetujuan tersebut maka BAPEKSTA Keuangan :

1.7.1

Menerbitkan Keputusan Pemberian Fasilitas Pembayaran Pendahuluan PPN/PPn BM (SKPFP) dalam rangkap 4 (empat), peruntukkannya :
lembar asli untuk Wajib Pajak
lembar copy untuk KPKN
lembar copy untuk KPP dimana Wajib Pajak terdaftar sebagai PKP
lembar copy untuk Bakun;
Bentuk SKPFP, lihat Lampiran II;

1.7.2.

Menerbitkan Surat Perintah Membayar Kembali (SPMK), PPN/PPn BM didasarkan pada SKPFP sebesar fasilitas yang akan dibayarkan (sejumlah uang yang akan dipindahbukukan ke rekening Wajib Pajak).
SPMK dibuat rangkap 7 (tujuh) dan masing-masing disampaikan :
lembar ke-1, lembar ke-3, lembar ke-4,
lembar ke-6 untuk Bank Operasional II
lembar ke-2 untuk KPKN
lembar ke-3 untuk PPDIA
lembar ke-7 untuk Wajib Pajak.

1.7.3.

Dalam hal ada pembayaran terhadap hutang pajak dengan tunai sebagaimana dimaksud dalam butir 1.6.1, maka lembar ke-3 SSP supaya dikirimkan ke KPP bersamaan dengan SKPFP;

1.8.

1. Nomor dan tanggal SKPFP
2. Nomor dan tanggal SPMK
3. Nama Wajib Pajak
4. NPWP
5. Besarnya fasilitas yang dibayarkan masing-masing :
   

   -	Bea Masuk/Bea Masuk Tambahan (BM/BMT)
   -	Pajak Ekspor/Pajak Ekspor Tambahan (PE/PET)
   -	PPN/PPn BM

6. Tanggal Penguangan
7. Jumlah Bulan ini dan Jumlah s/d Bulan ini dalam tahun anggaran bersangkutan.

2.

BAGI BANK OPERASIONAL

2.1.

Menerima lembar ke-1, lembar ke-3, lembar ke-4 dan lembar ke-6 SPMK dari BAPEKSTA Keuangan sebagaimana dimaksud butir 1.7.2;

2.2.

Mendebet Mata Anggaran Pengeluaran (MAK) PPN/PPn BM sebesar jumlah yang akan dipindahbukukan (setelah kompensasi) ke Rekening Bank Wajib Pajak;

2.3.

Membubuhkan tanda bahwa SPMK telah diuangkan;

2.4.

Mengirimkan SPMK yang telah diuangkan masing-masing :
lembar ke-1 ke KPKN sebagai lampiran nota debet
lembar ke-4 ke BAPEKSTA Keuangan sebagai lampiran nota debet
lembar ke-6 ke KPP dimana Wajib Pajak terdaftar sebagai PKP.

3.

BAGI KPP

3.1.

Menerima permintaan konfirmasi faktur pajak dari BAPEKSTA Keuangan sebagaimana tersebut pada butir 1.2.1, menatausahakan dan menjawabnya dengan pedoman sebagai berikut :

3.1.1.

Jawaban disampaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat permintaan konfirmasi;

3.1.2.

Jawaban disampaikan melalui telefac nomor : 374624 atau dengan surat;

3.1.3.

Bentuk formulir yang digunakan, lihat Lampiran III.

3.2.

Menerima permintaan konfirmasi hutang pajak dari BAPEKSTA Keuangan sebagaimana tersebut pada butir 1.2.2, menatausahakan dan menjawabnya sebagai berikut :

3.2.1.

Meneliti besarnya hutang pajak menurut STP/SKP/SKPT yang tidak daluwarsa penagihan maupun ketetapannya;

3.2.2 

1. Pemberitahuan tunggakan pajak disampaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat permintaan konfirmasi;
2. Pemberitahuan disampaikan melalui telefac nomor : 374624 atau dengan surat;
3. Bentuk formulir yang digunakan, lihat Lampiran IV.

3.2.3. 

Jumlah hutang pajak yang diberitahukan, seluruhnya;

3.2.4.

Jawaban konfirmasi atas hutang pajak harus dibuat berurutan menurut umur hutang pajak yang paling tua;

3.3.

Apabila ada permintaan konfirmasi hutang pajak dari BAPEKSTA Keuangan belum dijawab dan bersamaan dengan hal itu KPP akan memberikan restitusi (SKKPP telah diterbitkan) atau sudah ada kepastian jumlah restitusi yang akan diberikan, maka KPP melakukan perhitungan (kompensasi) terlebih dahulu baru sisanya diberitahukan ke BAPEKSTA Keuangan.

Contoh perhitungan hutang pajak :

PPN/PPn BM yang akan dikembalikan oleh BAPEKSTA Keuangan (sesuai dengan permintaan konfirmasi) Rp. 65 juta   

KKPP yang akan diterbitkan    Rp. 70 juta

Daftar hutang pajak (tunggakan pajak) menurut tata usaha KPP :

Hutang pajak yang akan diperhitungkan dengan SKKPP yang diterbitkan oleh KPP (butir 3.3) :

Hutang pajak yang akan diberitahukan ke BAPEKSTA Keuangan sebagai jawaban konfirmasi:

3.4.

Terhadap tunggakan pajak yang telah diberitahukan ke BAPEKSTA Keuangan, KPP tetap dapat melakukan penagihan maupun kompensasi dengan SKKPP yang diterbitkan sesudah pemberitahuan kepada BAPEKSTA.

3.5.

Melakukan penatausahaan sebagaimana penatausahaan restitusi oleh KPP sebagai berikut :

3.5.1.

Mencatat SKPFP dan SPMK yang diterima, pada Buku Restitusi (KP PDIP 5.22) khusus ex BAPEKSTA dengan catatan bahwa SKPFP berlaku sebagai SKKPP sedangkan SPMK berlaku sebagai SKPKPP dan SPMKP;

3.5.2.

Berdasarkan SKPFP, untuk kepentingan intern Ditjen Pajak memindahbukukan dari PPN/PPn BM ke PLB untuk pembayaran pendahuluan yang diberikan (sebelum kompensasi) dengan cara menerbitkan Bukti Pemindahbukuan (Bukti Pbk); tanggal berlakunya sama dengan tanggal penerbitan SKPFP 

3.5.3.

Berdasarkan lembar ke-6 SPMK yang diterima dari Bank Operasional II/ BAPEKSTA Keuangan, memindahbukukan dari PLB ke Jenis Pajak (masing- masing ketetapan) juga dengan cara menerbitkan Bukti Pemindahbukuan (Bukti Pbk), tanggal berlakunya Bukti Pbk adalah tanggal penerbitan SKPFP;

3.5.4.

Menyampaikan lembar ke-1 Bukti Pbk tersebut pada butir 3.5.3 kepada Wajib Pajak;

3.5.5.

Membukukan pemindahbukuan dan pembayaran fasilitas pengembalian PPN/ PPn BM melalui perekaman Daftar Rekap ex Pbk/Bukti Pbk dan perekaman tiap SPMK untuk jenis pajak PPN/PPn BM;

3.5.6

Menyalurkan lembar ke-2 dan ke-3 Bukti Pbk ke unit yang melakukan pengawasan pembayaran.

3.6.

Apabila setelah BAPEKSTA Keuangan melakukan kompensasi tunggakan pajak ternyata tunggakan tersebut telah dibayar sehingga menimbulkan kelebihan pembayaran, maka berdasarkan permohonan Wajib Pajak, kelebihan tersebut dapat dikembalikan.

Pengembalian dilakukan dengan menerbitkan Penghitungan Lebih Bayar (KP PDIP 5.29), SKPKPP dan SPMKP.