Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE - 05/PJ.2/1989

Kategori : PPh

Dasar Pengenaan Pajak Sehubungan Dengan Impor


2 Februari 1989


SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 05/PJ.2/1989

TENTANG

DASAR PENGENAAN PAJAK SEHUBUNGAN DENGAN IMPOR

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

 

  1. Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 129/KMK.04/1985 dan Pasal 2 ayat 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 573/KMK.04/1985, atas impor barang kena pajak dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah maupun dasar penghitungan PPh Pasal 22 Impor adalah "nilai impor", yaitu : nilai berupa uang yang menjadi dasar pengenaan bea masuk ditambah Bea Masuk dan Pungutan lainnya berdasarkan ketentuan Pabean yang berlaku, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

  2. Guna keseragaman dalam pelaksanaan pengenaan maupun penghitungan pajak terhutang, sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia SE Nomor : 22/51/ULN tertanggal 11 Desember 1989, "nilai impor" yang digunakan sebagai dasar penghitungan bea masuk dimaksud adalah :
    1. Cost  Insurance and Freight (CIF), apabila asuransi ditutup di luar negeri;
    2. Cost and Freight (C&F), apabila asuransi ditutup di dalam negeri karena nilai asuransinya dihitung nihil;
    3. Cost and Freight, (C&F) untuk impor barang dengan kondisi lain misalnya kondisi Free On Board (FOB), Free Along Sideship (FAS).

  3. Untuk lebih jelasnya bersama ini dilampirkan foto copy Surat Edaran Bank Indonesia yang dimaksud.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.




DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

Drs. MAR'IE MUHAMMAD