Lampiran
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor   : SE-19/PJ.6/1999
Tanggal :

 

A.

Cara Pengisian SSB

 

 

Wajib Pajak Ir. Wepe Makmur memperoleh hibah sebidang tanah kosong seluas 5.000 m2 dari ayah kandungnya yang bernama "B" pada tanggal 14 Maret 1999. Harga pasar tanah tersebut adalah sebesar Rp. 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah), sedangkan Nilai Jual Objek Pajak yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1999 adalah sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

 

Wajib Pajak Ir. Wepe Makmur mengetahui bahwa sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 632/KMK.04/1997 tanggal 22 Desember 1997 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-23/PJ.06/1997 tanggal 30 Desember 1997 atas perolehan hak karena hibah tersebut dapat diberikan pengurangan sebesar 75% dari pajak yang seharusnya terutang.

 

Berdasarkan ketentuan tersebut Wajib Pajak Ir. Wepe Makmur menghitung sendiri besarnya pengurangan dan membayarnya sebesar BPHTB yang seharusnya dibayar dikurangi dengan besarnya pengurangan dengan menggunakan SSB terlampir, dan selanjutnya mengajukan permohonan pengurangan yang dilengkapi dengan persyaratannya pada tanggal 24 Maret 1999.

 

B.

Contoh Kasus

 

 

Dari hasil pemeriksaan atas permohonan pengurangan dan penelitian atas SSB Wajib Pajak yang menghitung sendiri besarnya pengurangan didapat beberapa kemungkinan sebagai berikut:

 

 

1.

BPHTB yang seharusnya terutang berdasarkan penghitungan Wajib Pajak dan penerapan persentase pengurangan sudah benar, maka kepada Wajib Pajak hanya diterbitkan SK Pengurangan.

 

 

Uraian

Penghitungan
Wajib Pajak
dalam SSB (Rp)

SK
Pengurangan
(Rp)

Keterangan

BPHTB yang seharusnya terutang

1.000.000,00

 

 

Pengurangan

(500.000,00)

(500.000,00)

 

BPHTB terutang setelah pengurangan

500.000,00

500.000,00

 

Telah dibayar

500.000,00

500.000,00

 

Lebih bayar

--

--

Proses selesai

 

 

 

 

2.

BPHTB yang seharusnya terutang berdasarkan penghitungan Wajib Pajak sudah benar namun terdapat kesalahan penerapan persentase pengurangan

 

 

a.

penerapan persentase pengurangan lebih rendah dari yang seharusnya, misalnya Wajib Pajak menerapkan persentase pengurangan sebesar 50% (seharusnya 75%), maka kepada Wajib Pajak diterbitkan SK Pengurangan dan dilanjutkan dengan pengembalian  kelebihan pembayaran sesuai Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-24/PJ.6/1997 tanggal 30 Desember 1997 setelah Wajib Pajak bersangkutan mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPTHTB.

 

Contoh :

 

 

 

Uraian

Penghitungan
Wajib Pajak
dalam SSB (Rp)

SK
Pengurangan
(Rp)

Keterangan

BPHTB yang seharusnya terutang

1.000.000,00

1.000.000,00

 

Pengurangan

(500.000,00)

(750.000,00)

 

BPHTB terutang setelah pengurangan

500.000,00

250.000,00

 

Telah dibayar

500.000,00

500.000,00

 

Lebih bayar

--

(250.000,00) *)

*)  Diterbitkan SKPKPB atas permohonan WP

 

 

 

 

 

 

b.

penerapan persentase pengurangan lebih tinggi dari yang seharusnya, misalnya Wajib Pajak menerapkan persentase pengurangan sebesar 75% (seharusnya 50%), maka kepada Wajib Pajak diterbitkan SK Pengurangan dan terhadap BPHTB yang kurang dibayar diterbitkan STB.

 

Contoh:

 

 

 

Uraian

Penghitungan
Wajib Pajak
dalam SSB (Rp)

SK
Pengurangan
(Rp)

STB (Rp)

Keterangan

BPHTB yang seharusnya terutang

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

 

Pengurangan

(750.000,00)

(500.000,00)

(500.000,00)

 

BPHTB terutang setelah pengurangan

250.000,00

500.000,00

500.000,00

 

Telah dibayar

250.000,00

250.000,00

250.000,00

 

Kurang bayar

 

 

(250.000,00) *)

*)  ditambah sanksi adm. bunga 2%/bulan

 

 

 

 

3.

BPHTB yang seharusnya terutang berdasarkan penghitungan Wajib Pajak tidak benar tetapi penerapan persentase pengurangan sudah benar.

 

 

a.

ternyata BPHTB yang seharusnya terutang lebih besar, misalnya bukan Rp. 1.000.000,00 melainkan Rp. 2.000.000,00, maka kepada Wajib Pajak diterbitkan SK Pengurangan dan SKBKB.

 

Contoh:

 

 

 

Uraian

Penghitungan
Wajib Pajak
dalam SSB
(Rp)

SK
Pengurangan
(Rp)

SKBKB
(Rp)

Keterangan

BPHTB yang seharusnya terutang

1.000.000,00

1.000.000,00

2.000.000,00

 

Pengurangan

(500.000,00)

(500.000,00)

(500.000,00)

*) pengurangan tidak disesuaikan

BPHTB terutang setelah pengurangan

500.000,00

500.000,00

1.500.000,00

 

Telah dibayar

500.000,00

500.000,00

500.000,00

 

Kurang dibayar

 

 

(1.000.000,00) *)

*) ditambah sanksi adm. bunga 2%/bulan

 

 

 

 

 

 

b.

ternyata BPHTB yang seharusnya terutang lebih kecil, misalnya bukan Rp. 1.000.000,00 melainkan Rp. 500.000,00, maka kepada Wajib Pajak diterbitkan SK Pengurangan dan SKBLB.

 

Contoh :

 

 

 

Uraian

Penghitungan
Wajib Pajak
dalam SSB (Rp)

SK
Pengurangan
(Rp)

SKBLB
(Rp)

Keterangan

BPHTB yang seharusnya terutang

1.000.000,00

1.000.000,00

500.000,00

 

Pengurangan

(500.000,00)

(500.000,00)

(250.000,00) *)

*) pengurangan disesuaikan

BPHTB terutang setelah pengurangan

500.000,00

500.000,00

250.000,00

 

Telah dibayar

500.000,00

500.000,00

500.000,00

 

Lebih bayar

 

 

(250.000,00) *)

*) Diterbitkan SKPKPB atas permohonan WP

 

 

 

 

4.

Baik BPHTB yang seharusnya terutang berdasarkan penghitungan Wajib Pajak maupun penerapan persentase pengurangan tidak benar

 

 

a.

ternyata BPHTB yang seharusnya terutang lebih besar, misalnya bukan Rp. 1.000.000,00 melainkan Rp. 2.000.000,00 dan penerapan persentase pengurangan lebih tinggi dari yang seharusnya, misalnya Wajib Pajak menerapkan persentase pengurangan sebesar 75% (seharusnya 50%), maka kepada Wajib Pajak diterbitkan SK Pengurangan, STB, dan SKBKB.

 

Contoh:

 

 

 

Uraian

Penghitungan
WP dalam
SSB (Rp)

SK
Pengurangan
(Rp)

STB (Rp)

SKBKB
(Rp)

Keterangan

BPHTB yang seharusnya terutang

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

2.000.000,00

 

Pengurangan

(750.000,00)

(500.000,00)

(500.000,00)

(500.000,00) *)

*) Pengurangan tidak disesuaikan

BPHTB terutang setelah pengurangan

250.000,00

500.000,00

500.000,00

1.500.000,00

 

Telah dibayar

250.000,00

250.000,00

250.000,00

500.000,00 *)

*) Pokok SSB-STB

Kurang bayar

 

 

250.000,00 *)

1.500.000,00 *)

*) ditambah sanksi adm. bunga 2%/bulan

 

 

 

 

 

 

b.

ternyata BPHTB yang seharusnya terutang lebih besar, misalkan bukan Rp. 1.000.000,00 melainkan Rp. 2.000.000,00 dan penerapan persentase pengurangan lebih rendah dari yang seharusnya, misalnya Wajib Pajak menerapkan persentase pengurangan sebesar 50% (seharusnya 75%), maka kepada Wajib Pajak diterbitkan SK Pengurangan dan SKBKB.

 

Contoh:

 

 

 

Uraian

Penghitungan
WP dalam
SSB (Rp)

SK Pengurangan
(Rp)

SKBKB
(Rp)

Keterangan

BPHTB yang seharusnya terutang

1.000.000,00

1.000.000,00

2.000.000,00

 

Pengurangan

(500.000,00)

(750.000,00)

(750.000,00) *)

*) Pengurangan tidak disesuaikan

BPHTB terutang setelah pengurangan

500.000,00

250.000,00

1.250.000,00

 

Telah dibayar

500.000,00

500.000,00

250.000,00 *)

*) Pokok SSB-SKPKPB

Kurang/Lebih bayar

--

(250.000,00) *)

1.000.000,00

*) Setelah SK Pengurangan diterbitkan SKPKPB atas permohonan WP

 

 

 

 

 

 

c.

ternyata BPHTB yang seharusnya terutang lebih kecil, misalnya bukan Rp. 1.000.000,00 melainkan Rp. 500.000,00 dan penerapan persentase pengurangan lebih rendah dari yang seharusnya, misalnya Wajib Pajak menerapkan persentase pengurangan sebesar 50% (seharusnya 75%), maka kepada Wajib Pajak diterbitkan SK Pengurangan, dan SKBLB.

 

Contoh:

 

 

 

Uraian

Penghitungan
WP dalam
SSB (Rp)

SK Pengurangan
(Rp)

SKBLB
(Rp)

Keterangan

BPHTB yang seharusnya terutang

1.000.000,00

1.000.000,00

500.000,00

 

Pengurangan

(500.000,00)

(750.000,00)

(375.000,00) *)

*) Pengurangan disesuaikan

BPHTB terutang setelah pengurangan

500.000,00

250.000,00

125.000,00

 

Telah dibayar

500.000,00

500.000,00

250.000,00 *)

*) Pokok SSB-SKPKPB

Lebih bayar

--

(250.000,00) *)

(125.000,00)

*) Setelah SK Pengurangan diterbitkan SKPKPB atas permohonan WP

 

 

 

 

 

 

d.

ternyata BPHTB yang seharusnya terutang lebih kecil, misalnya bukan Rp. 1.000.000,00 melainkan Rp. 500.000,00 dan penerapan persentase pengurangan lebih tinggi dari yang seharusnya, misalkan Wajib Pajak menerapkan persentase pengurangan sebesar 75% (seharusnya 50%), maka kepada Wajib Pajak diterbitkan SK Pengurangan, STB, dan SKBLB.

 

Contoh:

 

 

 

Uraian

Penghitungan
WP dalam SSB
(Rp)

SK
Pengurangan
(Rp)

STB
(Rp)

SKBLB
(Rp)

Keterangan

BPHTB terutang

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

500.000,00

 

Pengurangan

(750.000,00)

(500.000,00)

(500.000,00)

(250.000,00) *)

*) Pengurangan disesuaikan

BPHTB terutang setelah pengurangan

250.000,00

500.000,00

500.000,00

250.000,00

 

Telah dibayar

250.000,00

250.000,00

250.000,00

500.000,00 *)

*) Pokok SSB-STB

Kurang/Lebih bayar

--

--

250.000,00 *)

(250.000,00)

*) ditambah sanksi adm. bunga 2%/bulan

 

 

  


 

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

( S S B )

Lembar 1

Untuk Wajib Pajak
sebagai bukti
pembayaran

KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN : JAKARTA BARAT

   PERHATIAN : Bacalah dahulu petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini.

 

A.

1.

Nama Wajib Pajak

:

 

W

E

P

E

 

M

A

K

M

U

R

 

I

R

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Alamat Wajib Pajak

:

  Jl. Anggrek Nelimurni II/C-113

 

3.

Kelurahan/Desa

:

  Kemanggisan

4. RT/RW:  008/01

5. Kecamatan: Palmerah

 

6.

Kabupaten/Kotamadya

:

  Jakarta Barat

7. Kode Pos

 1

1

4

8

0

 

 

  

B.

1.

Nomor Objek Pajak (NOP) PBB:

3

1

 

7

4

 

0

0

1

 

0

0

1

 

0

0

1

 

0

0

0

1

 

0

 

 

2.

Luas Tanah (m2):

 

 

 

 

 

5

0

0

0

5.

 

Tanggal

 

Bulan

 

Tahun

 

Saat terjadinya perolehan hak:

1

4

/

0

3

/

9

9

 

 

3.

Luas Bangunan (m2):

 

 

 

 

 

 

 

 

0

6.

Harga Transaksi/Nilai Pasar:

 Rp.  95.000.000,00

 

4.

Jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan:

1

3

 

7.

NJOP PBB Tahun ...1999...:

 Rp. 100.000.000,00

 

C.

PENGHITUNGAN BPHTB (Hanya diisi berdasarkan penghitungan Wajib Pajak)

Dalam Rupiah

 

Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)

1

> 100.000.000,00

Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)

2

     30.000.000,00

Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP)

angka 1 - angka 2

3

>   70.000.000,00

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang

5% x angka 3

4

>     3.500.000,00

Pengenaan 25% karena pemberian hak pengelolaan / pengenaan 50% karena hibah wasiat *)

25% (50%) x angka 4

5

--

Bea Perolehan Hak atas Tanah atau Bangunan yang harus dibayar

6

>     3.500.000,00

 

Untuk disetorkan ke rekening Kas Negara qq. BPHTB MAP:

0

1

5

1

Jumlah Setoran berdasarkan:

 

 

  a.  Penghitungan Wajib Pajak

 

 

  b.  STB / SKBKB / SKBKBT  *)     Nomor:...................................... Tanggal: ...........................................

 

X

  c.  Pengurangan dihitung sendiri

 

 

 

 

 

 Rp. 875.000,00

   Dengan huruf: Delapan ratus tujuh puluh lima ribu ======  

 

   ========rupiah saja=========                                         

 

 

 

 

 

*)  Coret yang tidak perlu

 

DITERIMA OLEH
BANK / KANTOR POS PERSEPSI
Tanggal: .........................................

Jakarta, Tgl. 14 Maret 1999
WAJIB PAJAK / PENYETOR

  

   

 
 

________________________

      IR. WEPE MAKMUR      

Nama lengkap dan tanda tangan

Nama lengkap dan tanda tangan

 

KP.BPHTB 1.1 - 98

Lembar 1/4 Wajib Pajak

 

 

 


PETUNJUK PENGISIAN SSB

 

-

Formulir ini terdiri dari 4 (empat) rangkap, Lembar pertama untuk Wajib Pajak (WP) sebagai bukti pembayaran; Lembar kedua untuk KPPBB melalui Bank/Kantor Pos Operasional V; Lembar ketiga untuk KPPBB disampaikan oleh WP; dan Lembar keempat untuk Kantor Penerima Pembayaran (Bank/Kantor Pos Persepsi).

-

Isilah SSB ini dengan huruf cetak kapital atau diketik.

-

Gunakan satu SSB untuk setiap setoran dan setiap jenis perolehan hak atas suatu tanah dan atau bangunan.

-

Formulir ini dapat juga digunakan untuk pembayaran atas pembetulan atau pengungkapan ketidakbenaran perhitungan WP.

 

CARA PENGISIAN :

 

 

-

Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, diisi sesuai dengan Kantor Pelayanan PBB yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah dan atau bangunan.

-

Huruf A.

Diisi dengan data WP; Angka 1 s/d angka 7. Cukup jelas

-

Huruf B.

Diisi dengan data dan jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan

 

 

Angka 1.  

Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP) yang tercantum dalam SPPT PBB atas tanah dan atau bangunan yang bersangkutan.

 

 

Angka 2. dan angka 3. Diisi dengan luas tanah dan bangunan yang diperoleh.

 

 

Angka 4.

Diisi dengan kode jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, sebagai berikut :

 

 

 

Jenis Perolehan Hak

Jenis Perolehan Hak

Jual beli

11

Tukar menukar

12

Hibah

13

Hibah Wasiat

14

Pemasukan dlm perseroan / badan hukum lainnya

15

Pemisahan hak yg mengakibatkan peralihan

16

Penunjukan pembeli dalam lelang

17

Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap

18

Hadiah

19

Pemberian hak baru sebagai kelanjutan pelepasan hak

21

Pemberian hak baru di luar pelepasan hak

22

 

 

Angka 5.

Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun terjadinya perolehan.

 

 

Angka 6.

Diisi dengan harga transaksi yang terjadi / harga transaksi yang tercantum dalam Risalah Lelang / nilai pasar objek tersebut.

 

 

Angka 7.

Diisi dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB yang tercantum dalam SPPT PBB tahun terjadinya perolehan.

-

Huruf C.

Diisi dengan penghitungan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Untuk setoran berdasarkan D.b dan D.c, penghitungan BPHTB tidak perlu diisi.

 

 

Angka 1.

Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) diisi sesuai huruf B angka 6.
Dalam hal NPOP tersebut tidak diketahui atau lebih rendah dari NPOP PBB yang tercantum dalam SPPT PBB, maka NPOP diisi dengan NJOP PBB sebagaimana huruf B angka 7.

 

 

Angka 2.

dan angka 3. Cukup jelas

 

 

Angka 4.

Diisi dengan mengalikan NPOPKP (angka 3) dengan tarif sebesar 5% (sesuai Pasal 5 UU No. 21 Tahun 1997)

 

 

Angka 5.

Diisi hanya dalam hal WP memperoleh hak atas tanah karena pemberian hak pengelolaan atau dalam hal WP memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan karena hibah wasiat, dengan perhitungan sebagai berikut :

 

 

 

a.

25% x BPHTB yang terutang (angka 4);
apabila WP adalah penerima hak pengelolaan yang bukan Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemda Tingkat I, Pemda Tingkat II, Lembaga Pemerintah Lainnya, dan Perum Perumnas.

 

 

 

b.

50% x BPHTB yang terutang (angka 4);
apabila WP adalah :

 

 

 

 

b.1.

orang pribadi penerima hibah wasiat yang tidak ada hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke bawah dan ke atas dengan pemberi hibah wasiat dan bukan suami/istri pemberi hibah wasiat.

b.2.

badan hukum tertentu penerima hibah wasiat yang melayani kepentingan umum di bidang sosial, keagamaan, kesehatan, dan kebudayaan yang kegiatannya semata-mata tidak mencari keuntungan.

 

 

Angka 6.

Diisi sama dengan angka 5, dalam hal WP memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan karena hibah wasiat / pemberian hak pengelolaan.
sama dengan angka 4, dalam hal WP memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan selain karena hibah wasiat / pemberian hak pengelolaan.

-

Huruf D.

Diisi dengan memberi tanda "x" pada kotak yang sesuai dengan setoran pajak / sanksi administrasi berdasarkan:

 

 

Huruf a.

Menurut penghitungan WP.

 

 

Huruf b.

Menurut Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (STB); atau

 

 

 

Menurut Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar (SKBKB); atau

 

 

 

Menurut Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT).

 

 

Huruf c.

Diisi untuk setoran selain huruf a dan huruf b, seperti setoran berdasarkan SK Pembetulan/Keberatan/Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

 

 

Diisi dengan jumlah pajak yang disetor dengan angka (dalam kotak) dan huruf (pada bagian yang diarsir).