LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor

:

350/KMK.03/1994

 

 

TATA CARA TUKAR MENUKAR BARANG
MILIK/KEKAYAAN NEGARA

 

1.

Umum

 

a.

Dalam rangka pengamanan aset negara, pelaksanaan tukar menukar barang milik/kekayaan Negara sebagai penjabaran pasal 13 Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1994, perlu diatur dalam suatu pedoman yang baku mengenai tata cara pelaksanaan tukar menukar barang tidak bergerak milik Negara yang berlaku bagi seluruh Departemen/Lembaga.

 

b.

Tujuannya adalah :

 

 

1)

untuk meningkatkan tertib administrasi pelaksanaan tukar menukar dalam rangka pengamanan aset Negara.

 

 

2)

Mencegah terjadinya kerugian Negara sebagai akibat dari adanya tukar menukar.

 

 

3)

Meningkatkan daya guna dan hasil guna aset Negara untuk kepentingan Departemen/Lembaga sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

c.

Subyek tukar menukar :
Tukar menukar dapat dilakukan antara Departemen/Lembaga dengan Pemda, BUMN/BUMD, Koperasi atau dengan Swasta.

 

d.

Alasan tukar menukar :
Alasan/pertimbangan dilakukan tukar menukar oleh Departemen/Lembaga adalah :

 

 

1)

Terkena planologi ;

 

 

2)

Belum dimanfaatkan secara optimal (idle) ;

 

 

3)

Menyatukan aset yang lokasinya terpencar untuk memudahkan koordinasi dan dalam rangka efisiensi ;

 

 

4)

Memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah sebagai akibat pengembangan organisasi ;

 

 

5)

Pertimbangan khusus dalam rangka pelaksanaan rencana strategis Hankam.

 

 

Tukar menukar dengan alasan tersebut di atas dilaksanakan karena dana untuk keperluan memenuhi kebutuhan Departemen/Lembaga tidak tersedia dalam APBN.

2.

Tata Cara Tukar Menukar

 

a.

Tahap persiapan oleh Departemen/Lembaga.

 

 

1)

Unit Pemakai Barang (UPB) mengajukan permohonan tukar menukar secara berjenjang kepada Menteri/Ketua Lembaga disertai dengan data pendukung mengenai aset yang akan dilepas dan data rencana aset pengganti.

 

 

2)

Berdasarkan usul dari UPB, Menteri/Ketua Lembaga membentuk Tim intern persiapan tukar menukar dengan tugas antara lain :

 

 

 

a)

Menilai usulan tukar menukar dari UPB ;

 

 

 

b)

Menyusun rencana aset pengganti yang dibutuhkan ;

 

 

 

c)

Menyelesaikan secara tuntas masalah-masalah hukum atas aset yang akan dilepas ;

 

 

 

d)

Menyusun rencana kerja/jadwal pelaksanaan ;

 

 

 

e)

Melaporkan kepada Menteri/Ketua Lembaga bersangkutan.

 

b.

Tahap Pengajuan Usul Tukar Menukar kepada Menteri Keuangan

 

 

1)

Menteri/Ketua Lembaga mengajukan permohonan tukar menukar kepada Menteri Keuangan dilampiri dengan :

 

 

 

a)

Alasan permohonan tukar menukar

 

 

 

b)

Data aset yang dilepas, yaitu :

 

 

 

 

(1)

Bangunan, disertai keterangan mengenai tahun pembuatan, konstruksi serta status kepemilikan.

 

 

 

 

(2)

Tanah, disertai keterangan mengenai lokasi, peta situasi, luas, peruntukan, status kepemilikan.

 

 

 

 

(3)

Perhitungan perkiraan nilai bangunan dan tanah.

Untuk menghitung perkiraan nilai bangunan, agar berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya tentang Pedoman Standarisasi dan Pedoman Operasional Penyelenggaraan Pembangunan Bangunan Gedung Negara, dikurangi penyusutan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sedangkan untuk menetapkan perkiraan nilai tanah agar berpedoman pada Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

 

 

 

 

(4)

Sarana/Prasarana lain.

 

 

 

c)

Rencana kebutuhan aset pengganti baik berupa bangunan maupun tanah dengan disertai penjelasan mengenai perkiraan luasnya, lokasi dan nilainya.

 

 

2)

Disertai Jenderal Anggaran melakukan penelitian terhadap permohonan tersebut pada angka 1). Apabila dianggap perlu, Direktur Jenderal Anggaran dapat meminta data/informasi tambahan kepada Departemen/Lembaga yang bersangkutan atau mengadakan penelitian setempat terhadap objek yang dipertukarkan.

 

c.

Tahap Penetapan Keputusan Menteri Keuangan

 

 

1)

Apabila permohonan tukar menukar telah melalui pengkajian yang mendalam serta memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Menteri Keuangan mengeluarkan Izin Prinsip tukar menukar. Khusus tukar menukar yang menyangkut tanah, izin prinsip baru dapat dikeluarkan setelah mendapat persetujuan Presiden.

 

 

2)

Izin Prinsip tersebut mengharuskan :

 

 

 

a)

Departemen/Lembaga menyiapkan/menyusun rencana kebutuhan fisik aset pengganti disertai perkiraan biaya untuk disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran. Rencana kebutuhan aset pengganti tersebut dilengkapi dengan data mengenai :

 

 

 

 

(1)

bangunan

:

dirinci per jenis, lokasi, tipe, kelas dan konstruksi (dinding, rangka, lantai, atap).

(2)

tanah

:

disertai keterangan mengenai lokasi, peta situasi, luas, jumlah bidang, peruntukan dan status kepemilikan.

(3)

perkiraan nilai aset yang dilepas dan aset pengganti.

 

 

 

b)

Departemen/Lembaga melaksanakan penawaran terhadap tanah dan bangunan yang akan dipertukarkan melalui tender, dengan diikuti sedikitnya oleh 5 (lima) peserta tender.

 

d.

Tahap Pembahasan Rencana Kebutuhan Fisik

 

 

1)

Rencana kebutuhan fisik aset pengganti disampaikan kepada Direktur Jenderal Anggaran untuk dibahas bersama. Pembahasan tersebut ditekankan pada volume/kebutuhan fisik sehingga benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil Departemen/Lembaga yang bersangkutan serta sesuai dengan standar yang berlaku.

 

 

2)

Hasil pembahasan tersebut dituangkan dalam formulir pembahasan (contoh formulir terlampir) dan ditanda tangani oleh Tim pembahas dari unsur Direktorat Jenderal Anggaran dan Departemen/Lembaga yang bersangkutan.

 

 

3)

Hasil pembahasan tersebut, merupakan lampiran dari izin pelaksanaan yang harus dipedomani oleh Departemen/Lembaga pada saat pelaksanaan pembangunan/pengadaan aset pengganti. Apabila terjadi perubahan volume/physik sesuai kebutuhan riil dari Departemen/Lembaga yang bersangkutan, maka perubahan tersebut harus disahkan oleh Menteri/Ketua Lembaga dan dilaporkan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran.

 

e.

Tahap Penetapan Persetujuan Pelaksanaan

 

 

1)

Sesuai dengan hasil pembahasan pada butir d. angka 3), Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan menetapkan persetujuan pelaksanaan tukar menukar.

 

 

2)

Surat persetujuan pelaksanaan tukar menukar tersebut, antara lain memuat :

 

 

 

a)

Agar Departemen/Lembaga membentuk Tim Interdep dengan anggotanya terdiri dari unsur Departemen/Lembaga yang bersangkutan maksimal 5 (lima) orang, Departemen Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran 2 (dua) orang. Departemen Pekerjaan Umum dan Badan Pertanahan Nasional masing-masing 1 (satu) orang, dengan tugas untuk menilai aset yang dipertukarkan.

 

 

 

b)

Pengadaan aset pengganti harus sesuai dengan standar pengadaan barang untuk kepentingan Negara.

 

 

 

c)

Pelaksanaan tukar menukar harus dituangkan dalam suatu Berita Acara Tukar Menukar.

 

 

 

d)

Agar Departemen/Lembaga menyetor ke Kas Negara sejumlah selisih nilai lebih antara aset yang dilepas dengan aset pengganti selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah ditetapkan Surat Perjanjian/Kontrak Tukar Menukar.

 

f.

Tahap Pelaksanaan oleh Departemen/Lembaga

 

 

1)

Menetapkan Developer pemenang tender, untuk melaksanakan pembangunan aset pengganti.

 

 

2)

Membentuk Tim Interdep dengan keputusan Menteri/Ketua Lembaga.

Biaya rapat, honorarium Tim, biaya transportasi dan lain-lain dibebankan pada developer.

 

 

3)

Menetapkan jadwal waktu penaksiran. Tim mulai bekerja selambat-lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak ditetapkannya persetujuan pelaksanaan oleh Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan.

 

 

4)

Menetapkan Surat Keputusan pelaksanaan tukar menukar.

Surat keputusan tersebut dilengkapi dengan rincian volume fisik aset yang dilepas dan aset pengganti sebagaimana dimuat dalam berita acara penaksiran.

 

 

5)

Membuat perjanjian kontrak tukar menukar dengan pemenang tender yang telah ditetapkan. Materi perjanjian tukar menukar tersebut harus sesuai dengan Surat Keputusan pelaksanaan tukar menukar.

 

g.

Tahap Pelaksanaan oleh Developer

 

 

1)

Developer mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaan pembangunan aset pengganti sesuai dengan Surat Perjanjian/Kontrak.

 

 

2)

Dalam pelaksanaan pekerjaan, harus diawasi oleh Konsultan Pengawas yang ditunjuk oleh Menteri/Ketua Lembaga dengan biaya dari Developer.

 

 

3)

Developer melaksanakan pekerjaan tambah kurang sesuai penetapan Departemen/Lembaga. Pekerjaan tambah kurang tersebut harus ditetapkan dalam adendum kontrak.

 

h.

Penelitian oleh Tim Penilik

 

 

1)

Sebelum dilaksanakan serah terima aset yang dilepas dan aset pengganti, aset pengganti diteliti lebih dahulu oleh suatu Tim Penilik yang anggotanya terdiri dari unsur Departemen/Lembaga bersangkutan, Departemen Pekerjaan Umum dan Departemen Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran.

 

 

2)

Tugas Tim Penilik terdapat pada angka 1) meliputi :

 

 

 

a)

Menilai apakah pelaksanaan pekerjaan pembangunan aset pengganti telah sesuai dengan Kontrak/Bestek dan atau adendum kontrak.

 

 

 

b)

Meneliti kelengkapan dokumen aset pengganti, antara lain IMB, Sertifikat dan lain-lain.

 

 

 

c)

Menilai pelaksanaan pekerjaan tambah kurang baik bangunan maupun tanah.

 

 

 

d)

Membuat Berita Acara hasil penelitian.

 

 

 

e)

Melaporkan kepada Menteri/Ketua Lembaga.

 

i.

Serah Terima Aset

Serah terima aset yang dilepas dan aset pengganti harus dituangkan dalam suatu berita acara dan baru dapat dilaksanakan apabila :

 

 

1)

Aset pengganti telah selesai dibangun, siap dipakai baik secara fisik maupun secara administratif sesuai dengan perjanjian tukar menukar.

 

 

2)

Hasil pemeriksaan Tim Penilik menyatakan bahwa aset pengganti telah sesuai dengan kontrak/bestek.

 

 

3)

Aset yang dilepas telah dihapus dengan Surat Keputusan pejabat yang berwenang.

 

j.

Penetapan Surat Keputusan Penghapusan

 

 

1)

Surat Keputusan penghapusan aset yang dilepas ditetapkan oleh Menteri/Ketua Lembaga.

 

 

2)

Aset yang telah dihapus tersebut dicoret dari Buku Daftar Inventaris.

 

k.

Pencatatan Aset Pengganti

Aset pengganti sebagai hasil tukar menukar tersebut segera dicatat dalam Buku Daftar Inventaris oleh Penguasa Barang Inventaris (PBI) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3.

Tukar menukar dengan Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD.

Tukar menukar antara Departemen/Lembaga dengan Pemerintah Daerah atau dengan BUMN/BUMD dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan.

 

 

 

 

MENTERI KEUANGAN

 

ttd

 

MAR'IE MUHAMMAD

 

 

 


LAMPIRAN SURAT PERSETUJUAN
PELAKSANAAN TUKAR MENUKAR
(RINCIAN VOLUME ASET PENGGANTI)

DEPARTEMEN/LEMBAGA : .........................................................

NO.

URAIAN KEGIATAN

SATUAN

VOLUME

KETERANGAN

 

 

 

 

 

 

 

Jakarta,

A.N. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN
DIREKTUR PEMBINAAN KEKAYAAN NEGARA

 

.............................................

 

 

 

 


LEMBAR PEMBAHASAN
RENCANA KEBUTUHAN FISIK

 

DEPARTEMEN/LEMBAGA : ...............................................

NO

TIM PEMBAHAS

 

 

NAMA

JABATAN

TANDA TANGAN

 

1.

 

 

2.

3.

4.

5.

1

NAMA KEGIATAN

:

 

 

2

KODE DEP/LEMBAGA

:

 

3

USULAN RENCANA KEBUTUHAN

HASIL PEMBAHASAN

URAIAN KEGIATAN

VOLUME

HARGA SATUAN
(Rp)

NILAI
(Rp)

VOLUME

HARGA SATUAN
(Rp)

NILAI
(Rp)

KETERANGAN

(1)

 

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakarta,

 

 



Dokumen ini dibuat secara spesifik untuk www.ortax.org